• Source: Dewan Perwakilan Argentina

Dewan Perwakilan Terhormat Bangsa Argentina (Bahasa Spanyol: Cámara de Diputados de la Nación) adalah majelis rendah dari Kongres Nasional Argentina. Dewan Perwakilan terdiri dari 257 orang anggota yang dipilih dalam konstituen (terdiri dari beberapa anggota yang terpilih untuk mewakili konstituennya) berdasarkan wilayah kedua puluh tiga provinsi-provinsi yang ada di Argentina dengan sistem perwakilan proporsional berdasarkan daftar partai. Pemilihan para anggota Dewan diadakan setiap dua tahun, sehingga setengah dari anggotanya pasti akan terlibat dalam setiap pemilihan, menjadikannya contoh langka pemilihan sempoyongan yang digunakan oleh suatu majelis rendah.
Konstitusi Argentina membentangkan fungsi-fungsi dan kewenangan yang unik terhadap Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan memiliki hak untuk mengatur pajak, menarik pasukan, mendakwa Presiden, para menteri dan para hakim agung sebelum dibawa ke Senat. Sebagai tambahan, Dewan Perwakilan juga dapat menimbang untuk membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh inisiasi warganya.
Dewan Perwakilan Argentina diketuai oleh Presiden Dewan, dan dibantu oleh tiga orang Wakil Presiden Dewan yang dipilih dari dan oleh sesama anggotanya.




Sejarah


Dewan Perwakilan Argentina dibentuk melalui ketetapan di dalam Konstitusi Argentina yang telah diratifikasi pada tanggal 1 Mei 1853. Syarat untuk menjadi anggota berusia setidaknya 25 tahun dan telah menetap di provinsi tempat ia akan mencalonkan diri minimal 2 tahun. Kursi Dewan Perwakilan ini dipilih secara luas dikarenakan para calon yang terpilih akan mewakili provinsinya bukan mewakili suatu distrik konstituen (daerah pemilihan).
Jika melihat pola berdasarkan Pasal Satu Konstitusi Amerika Serikat dan melihat jurnal ahli hukum Juan Bautista Alberdi, Bases de la Constitución Argentina, dewan perwakilan awalnya dibagi dalam satu kursi per 33.000 penduduk. Namun, konstitusi tidak membuat ketentuan untuk sensus nasional, dan karena populasi Argentina berlipat ganda setiap dua puluh tahun dari tahun 1870 hingga 1930 sebagai akibat dari imigrasi (secara tidak proporsional menguntungkan Buenos Aires dan provinsi-provinsi wilayah Pampas), sensus dilakukan secara turun-temurun, bukan setiap dekade, sampai tahun 1947.




= Kontroversi pembagian

=
Distribusi Dewan Perwakilan diatur sejak tahun 1982 oleh UU 22.847, yang juga dikenal sebagai undang undang Ley Bignone, diberlakukan oleh diktator Argentina terakhir, Jenderal Reynaldo Bignone, menjelang pemilihan umum 1983. Undang-undang ini menetapkan bahwa, pada awalnya, setiap provinsi memiliki satu orang wakil per 161.000 penduduk, dengan pembulatan standar; setelah ini dihitung, setiap provinsi diberikan tiga deputi lagi. Jika sebuah provinsi memiliki kurang dari lima deputi, jumlah deputi untuk provinsi tersebut ditambah hingga mencapai jumlah minimum tersebut.
Secara kontroversial, pembagian tetap berdasarkan sensus penduduk 1980, dan tidak diubah sejak 1983; sensus nasional sejak itu telah dilakukan pada tahun 1991, 2001, dan 2010. Minimal lima kursi per provinsi memberikan yang lebih kecil representasi yang tidak proporsional besar, juga. Dengan demikian, distribusi ini tidak mencerminkan keseimbangan populasi Argentina saat ini.




Syarat-syarat menjadi anggota


Untuk menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan, setiap warga negara Argentina harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

Harus berusia setidaknya 25 tahun;
Menjadi warga negara Argentina minimal 4 tahun dan telah melaksanakan proses naturalisasi di provinsi tempat ia akan mencalonkan diri, atau minimal dua tahun berturut-turut menetap di provinsi tersebut,




Referensi

Kata Kunci Pencarian:

• Dewan Perwakilan Argentina
• Argentina
• Javier Milei
• Victoria Villarruel
• Departemen (pembagian administratif)
• Elisa Carrió
• Lionel Messi
• Kongres Nasional Argentina
• Persatuan Sipil Radikal Argentina
• Demokrasi
• President of Indonesia
• List of legislatures by country
• 2014 Indonesian presidential election
• Sukarno
• List of enacting clauses
• Vehicle registration plates of Indonesia
• May 1977
• Mayor
• Suharto
• March 5