- Source: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (disingkat DJPPR) adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, DJPPR dahulu bernama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).
Tugas dan Fungsi
DJPPR mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan, dan risiko keuangan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Struktur Organisasi
Sekretariat Direktorat Jenderal;
Direktorat Pinjaman dan Hibah;
Direktorat Surat Utang Negara;
Direktorat Pembiayaan Syariah;
Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara;
Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur;
Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan; dan
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen;
Rujukan
Kata Kunci Pencarian:
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia
- Robert Pakpahan
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Pajak
- Penjaminan Infrastruktur Indonesia
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
- Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia
- Produksi bersih