• Source: Kebijakan Ekonomi Baru

Kebijakan Ekonomi Baru (Rusia: новая экономическая политика - novaya ekonomicheskaya politika atau НЭП) adalah kebijakan ekonomi Uni Soviet yang diusulkan oleh Vladimir Lenin sebagai tindakan sementara. Lenin mengkarakterisasi NEP pada tahun 1922 sebagai sistem ekonomi yang mencakup "pasar bebas dan kapitalisme, keduanya tunduk pada kendali negara", sementara perusahaan negara yang disosialisasikan akan beroperasi berdasarkan "basis keuntungan".
Kebijakan Ekonomi Baru memperbolehkan bisnis kecil dibuka kembali untuk keuntungan pribadi sementara negara tetap menguasai bank, perdagangan luar negeri dan industri besar. Kebijakan Ekonomi Baru secara resmi dipilih pada kongres ke-10 Partai Komunis Rusia.




Kebijakan


Undang-undang tersebut menyetujui koeksistensi sektor swasta dan publik, yang tergabung dalam NEP, yang merupakan "ekonomi campuran" yang berorientasi pada negara. NEP mencerminkan peralihan dari nasionalisasi penuh pada bagian-bagian industri tertentu. Beberapa jenis investasi asing diharapkan oleh Uni Soviet di bawah NEP, untuk mendanai proyek-proyek industri dan pembangunan dengan kebutuhan devisa atau teknologi.
NEP pada dasarnya adalah kebijakan pertanian baru. Kaum Bolshevik memandang kehidupan desa tradisional sebagai sesuatu yang konservatif dan terbelakang. Dengan adanya NEP, negara hanya mengizinkan kepemilikan tanah swasta karena gagasan pertanian kolektif mendapat tentangan keras.
Lenin memahami bahwa kondisi ekonomi sedang buruk, jadi dia membuka pasar perdagangan bebas yang lebih luas, dengan harapan dapat memotivasi penduduk untuk meningkatkan produksi. Di bawah NEP, tidak hanya "kepemilikan pribadi, perusahaan swasta, dan keuntungan pribadi sebagian besar dipulihkan di Rusia pada masa pemerintahan Lenin," namun rezim Lenin meminta bantuan kapitalisme internasional, dan bersedia memberikan "konsesi yang besar kepada kapitalisme asing." Lenin mengambil posisi bahwa untuk mencapai sosialisme, ia harus menciptakan "prasyarat material yang hilang" dari modernisasi dan pembangunan industri yang mengharuskan Soviet Rusia untuk "kembali ke program kapitalisme negara yang dipengaruhi pasar dan diawasi secara terpusat". Lenin mengikuti ajaran Karl Marx bahwa suatu negara harus terlebih dahulu mencapai "kematangan kapitalisme sepenuhnya sebagai prasyarat realisasi sosialis". Tahun-tahun mendatang akan menggunakan istilah Marxisme–Leninisme untuk menggambarkan pendekatan Lenin terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap mendukung kebijakan yang menggerakkan negara menuju komunisme. Kebijakan utama yang digunakan Lenin adalah mengakhiri permintaan gandum dan sebagai gantinya memberlakukan pajak (Prodnalog) terhadap para petani, sehingga memungkinkan mereka untuk menyimpan dan memperdagangkan sebagian dari hasil panen mereka. Pada mulanya dikenal pajak ini dibayarkan dalam bentuk natura, yaitu dalam bentuk jasa pertanian, namun seiring dengan stabilnya mata uang pada tahun 1924, pajak tersebut diubah menjadi pembayaran tunai. Hal ini meningkatkan insentif petani untuk berproduksi, dan sebagai responsnya, produksi melonjak sebesar 40% setelah kekeringan dan kelaparan pada tahun 1921–22.




Daftar pustaka


Davies, R. W. (ed.) (1991). From tsarism to the new economic policy: continuity and change in the economy of the USSR. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. ISBN 0-8014-2621-9.
Fitzpatrick, Sheila, et al (ed.) (1991). Russia in the Era of NEP. Bloomington, IN: Indiana University Press. ISBN 0-253-20657-X.
Golitsyn, Anatoliy (1984). New Lies for Old - The Communist Strategy of Deception and Disinformation. New York, Dodd, Mead & Company
Golitsyn, Anatoliy (1995). Perestroika Deception - Memoranda to the Central Intelligence Agency - The World's Slide Towards the Second October Revolution (Weltoktober). London, New York, Edward Harle Ltd.
NEP Era Journal: http://www.d.umn.edu/cla/NEPera/main/index.php




Referensi

Kata Kunci Pencarian:

• Kebijakan Ekonomi Baru
• Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia
• Ekonomi Malaysia
• Ekonomi
• Ekonomi Pancasila
• Kebijakan Pembangunan Nasional
• Orde Baru
• Selandia Baru
• Politik Etis
• Uni Soviet
• Sjahrir (economist)
• Rocky Gerung
• Ministry of Foreign Affairs (Indonesia)
• Bandung Institute of Technology
• Indonesian National Armed Forces
• Attorney General's Office of Indonesia
• Garuda Indonesia
• Indonesian Democratic Union Party
• Razie Jachya
• Sea Toll Program