• Source: Kepala Pengurus Darurat Militer

Jabatan Kepala Pengurus Darurat Militer adalah sebuah jabatan otoritatif pemerintahan senior yang dibuat di negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh dan Indonesia yang memberikan otoritas eksekutif dan kekuasaan kepada pemegang jabatan tersebut untuk menegakkan darurat militer di sebuah negara dalam sebuah peristiwa untuk mewujudkan kelanjutan pemerintahan. Jabatan tersebut banyak dipakai oleh para perwira militer yang menghimpun kudeta. Pada beberapa peristiwa, jabatan tersebut berada di bawah kepala negara sipil.




Pakistan


Marsekal Lapangan Ayub Khan (1958)
Jenderal Yahya Khan (1968–69)
Jenderal A. A. K. Niazi (1971)
Jenderal Tikka Khan (1971)
Zulfikar Ali Bhutto (1971–73)
Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq (1977–79)
Jenderal Pervez Musharraf (1999–2001)




Bangladesh


Mayjen Khaled Mosharraf (1975)
Hakim Abu Sadat Mohammad Sayem (1975–76)
Mayjen Ziaur Rahman (1976–77)
Letjen Hussain Muhammad Ershad (1982)




Indonesia


Di Indonesia, jabatan tersebut secara singkat dipegang oleh kepala angkatan darat Suharto, yang merebut kekuasaan pada 1965 dan memaksa Presiden Sukarno untuk mundur pada 1967. Sukarno juga menghimpun darurat militer pada masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia.




Referensi






Pranala luar


Sayeed, Khalid B. (May 1959). "Martial Law Administration in Pakistan". Far Eastern Survey. Institute of Pacific Relations. 28 (5): 72–79. JSTOR 3024211.
Bangladesh (1975-77)
Martial law in Bangladesh

Kata Kunci Pencarian:

• Kepala Pengurus Darurat Militer
• Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
• Pusat Polisi Militer Angkatan Darat
• Unjuk rasa RUU Pilkada 2024
• Presiden Indonesia
• Aksi Polisionil
• Abdul Haris Nasution
• Kabinet Djuanda
• Urusan publik (militer)
• Daftar Perdana Menteri Pakistan