• Source: Krisis politik Belgia 2007-2011

Krisis politik Belgia 2007-2011 merupakan salah satu krisis yang terpanjang dalam sejarah politik Belgia. Krisis ini terjadi karena adanya perbedaan posisi antara kelompok partai politik Belanda dan kelompok partai politik Prancis.




Sistem pembagian administratif dan partai politik Belgia



Belgia merupakan negara yang terdiri atas 3 komunitas utama yang mendominasi berdasarkan penduduknya yang mayoritas berbahasa:

Jerman
Belanda
Prancis
Belgia terdiri dari tiga daerah yang memiliki Dewan Daerah dan Pemerintah sendiri, yaitu:

Daerah Vlaanderen
Daerah Ibukota Brussel
Daerah Walonia
Tidak ada partai yang berbasis nasional di Belgia. Pemerintah dibentuk dari koalisi partai, yaitu dari Daerah Vlaanderen (berbahasa Belanda): Kristen Demokrat (CD&V), Liberal (Open VLD); dan dari Daerah Wallonia dan Brussel (berbahasa Prancis): Liberal (MR), Sosialis (PS), Demokrat Humanis (CDH). Kelompok Mayoritas (CD&V, Open VLD, MR, PS, CDH) dan Kelompok Oposisi (Ecolo-Groen!, N-VA, S.PA, Vlaams Belang, Lijst Dedecker, FN).




Keadaan politik Belgia sebelum tahun 2007


Selama 15 tahun, (periode 1992-2007) Belgia hanya memiliki 2 perdana menteri yaitu Partai Kristen Demokrat Jean-Luc Dehaene (1992-1999) dan Liberal Guy Verhofstadt (1999–2007). Pemahaman mengenai krisis politik Belgia tahun 2007-2011 harus berdasarkan pemahaman pada pemilihan Belgia tahun 2003. Awalnya, Kristen Demokrat telah menjadi partai yang mendominasi politik Belgia, namun pada tahun 1999 Partai Liberal Guy Verhofstadt berhasil menduduki posisi tersebut. Pertama kalinya dalam kurun waktu lebih dari 4 dekade, Kristen Demokrat dilarang ke posisi oposisi dan tidak setuju akan kebijakan tersebut. Tujuan utama partai Kristen Demokrat adalah untuk merebut kembali kekusasaan di Brussels. Partai Kristen Demokrat kembali mencoba membuat gagasan baru dan politisi baru, namun tidak membuahkan hasil. Pada tahun 2003, Partai Liberal Guy Verhofstadt dapat memperpanjang masa pemerintahannya. Tetapi kemudian Flemish Kristen Demokrat memutuskan untuk bergabung dengan partai Flemish Nationalis radikal kecil, 'New Flemish Alliance' (N-VA). Idenya adalah bahwa ini akan memberi kaum Kristen Demokrat profil yang lebih 'Flemish', dan ini akan memungkinkan untuk mendapatkan pemilih baru. Kartel pra-pemilihan baru terus-menerus menuduh pemerintah Verhofstadt tidak cukup memperhatikan tuntutan opini publik Flemish. Perlu dicatat bahwa Verhofstadt memang memberi banyak kesempatan kepada oposisi untuk memberikan kritik ini. Sudah pada tahun 1999, ada beberapa pembicaraan tentang devolusi lebih lanjut tentang otoritas dalam struktur konstitusional Belgia. Nyatanya pembicaraan ini tidak menghasilkan hasil yang jelas dan Verhofstadt hanya berkonsentrasi pada reformasi ekonomi, di mana pemerintahnya setidaknya bisa membuat kemajuan. Kaum Flemish Kristen Demokrat dan N-VA sepenuhnya memanfaatkan kelemahan ini, dan pada tahun 2007 partai ini berhasil memenangkan pemilihan.




Pemilihan Federal tahun 2007 dan sesudahnya


Selama dan setelah pemilihan tahun 2007, menjadi semakin jelas bahwa segregasi linguistik sistem partai Belgia memiliki beberapa konsekuensi yang sangat negatif. Pemisahan tersebut berarti bahwa partai-partai berbahasa Belanda hanya bersaing di wilayah Flandria, sementara partai-partai berbahasa Prancis bersaing di wilayah Walonia. Hanya di ibu kota Brussel semua partai hadir, tetapi karena Brussel menyumbang c.10% dari total suara, hal ini tidak banyak berubah. Berdasarkan prediksi sebelumnya, segregasi ini memberi insentif bagi retorika nasionalis.
Selama kampanye pemilihan tahun 2007, Flemish Kristen Demokrat dan N-VA telah berjanji kepada pemilih mereka bahwa daerah pemilihan Brussel-Halle-Vilvoorde akan dibagi di distrik Brussel bilingual kecil, dan distrik Halle-Vilvoorde yang lebih besar namun ketat . Bagi partai politik Prancis, di sisi lain, usulan ini tidak dapat diterima. Bagi partai politik Prancis hal tersebut menandakan penduduk berbahasa Prancis di kotamadya yang berpenduduk mayoritas Belanda di wilayah Halle-Vilvoorde akan kehilangan sebagian besar hak politiknya. Yves Leterme, pemimpin Partai Kristen Demokrat Flemish, menyatakan bahwa semua yang dibutuhkan adalah 'lima menit keberanian politik' untuk memecahkan masalah batas yang sangat menonjol ini. Retorika nasionalis yang sengit ini membuahkan hasil, dan kaum Demokrat dan Nasionalis Kristen akhirnya memenangkan pemilihan tahun 2007. Masalah yang melekat pada sistem politik Belgia saat kampanye pemilihan sedang diperjuangkan di setiap kelompok bahasa secara terpisah akan membentuk sebuah pemerintahan koalisi yang dapat dilaksanakan memerlukan keterlibatan dari kedua kelompok bahasa tersebut. Selama masa ini, pemerintah Verhofstadt sebelumnya terus berfungsi, dan baru pada bulan Maret 2008, perdana menteri baru Yves Leterme (Flemish Kristen Demokrat) dapat mengambil alih jabatan. Namun saat itu masih belum ada kesepakatan mengenai reformasi konstitusi, maka isu tersebut dirujuk ke komisi khusus. Leterme menjalankan posisinya sebagai perdana menteri hanya sampai Desember 2008, karena dia harus mengundurkan diri dari tuduhan tentang kesalahan selama krisis keuangan tahun 2008. Seorang negarawan senior Kristen Demokrat Flemish, Herman Van Rompuy, secara berturut-turut mengambil alih, dan secara keseluruhan, 2009 merupakan tahun yang sangat stabil bagi politik Belgia. Pada bulan November 2009, Van Rompuy terpilih sebagai presiden tetap pertama Dewan Eropa, dan Leterme untuk kedua kalinya bisa menjadi perdana menteri. Sekali lagi, ini bukan kesuksesan nyata, karena pada bulan April 2010, ketidaksepakatan di antara mitra koalisi mengenai perbatasan distrik Brussel-Halle-Vilvoorde menyebabkan jatuhnya pemerintah: pemilihan umum baru diadakan pada bulan Juni 2010.




Pemilihan Federal tahun 2010 dan sesudahnya


Pemilihan umum bulan Juni 2010, dijanjikan akan sangat tidak dapat diprediksi, karena penduduk Belgia telah antipati dengan konsekuensi krisis politik tiga tahun dan kebuntuan. Dalam kelompok bahasa Prancis, tidak banyak yang berubah: Partai Sosialis (PS) memperoleh 30 sampai 38% suara, dan partai tersebut dengan jelas menegaskan dirinya sebagai 'pemimpin alam' dari bagian berbahasa Prancis di Belgia. Di pihak Flemish, di sisi lain, para pemilih beralih secara besar-besaran ke partai nasionalis Flemish N-VA, yang memperoleh 28% suara. Penelitian pemilihan kemudian menunjukkan bahwa daya tarik elektoral yang kuat dari partai ini memiliki penyebab yang berbeda. Pertama-tama N-VA menarik pemilih dengan ideologi nasionalis yang jelas. Namun, di luar pemilih tradisional ini, partai tersebut juga berhasil menarik pemilih yang tidak puas dan tidak suka dengan krisis politik yang sedang berlangsung dan yang menginginkan 'solusi cepat' terhadap semua masalah. Pemimpin N-VA, Bart De Wever juga dianggap pendusta yang sangat baik dan menarik, yang sangat sukses dalam meluncurkan retorika populis, dan paparan media yang luas dari De Wever juga secara jelas membantu memastikan keberhasilan pemilihan.
Segera setelah pemilihan umum bulan Juni 2010, kedua pemenang pemilihan (Bart De Wever (N-VA) di pihak Belanda, Elio Di Rupo (PS) di pihak Prancis) menyatakan kemauan yang kuat untuk membentuk pemerintah koalisi, dan mengakhiri gejolak politik pada masa pra-pemilihan. Namun pada bulan September 2010, ada perpecahan antara kedua belah pihak yang hampir tidak dapat diatasi, terutama berkaitan dengan distribusi tanggung jawab keuangan di dalam federasi Belgia. Sebagian besar pajak di Belgia dikumpulkan di tingkat federal, dan kemudian sebagian uang didistribusikan ke daerah, sesuai dengan rumusan yang rumit. Rumusan tersebut memperhitungkan tempat tinggal pembayar pajak (dan ini menguntungkan wilayah Flemish, di mana pendapatan rata-rata lebih tinggi) dan kebutuhan daerah (memberi manfaat pada wilayah Walloon dan Brussels dimana tingkat pengangguran jauh lebih tinggi). Efek bersih dari mekanisme redistribusi ini adalah bahwa ada banyak transfer uang dari wilayah Flemish yang lebih kaya ke wilayah Walloon yang lebih miskin.
Pertandingan ini berlangsung sampai Juli 2011, ketika akhirnya N-VA dengan jelas menyatakan bahwa pihaknya telah kehilangan semua harapan untuk mencapai kesepakatan dengan partai-partai berbahasa Prancis. Setelah perpecahan dramatis ini, negosiasi dilanjutkan dengan hanya Kristen Demokrat, Sosialis dan Liberal. Partai Hijau juga terlibat dalam beberapa negosiasi, namun pada akhirnya menjadi jelas bahwa terutama kaum Liberal tidak menginginkan mereka dalam koalisi pemerintah masa depan, dan karena itu mereka harus meninggalkan meja perundingan. Dengan kepergian kaum Nasionalis ekstrem, menjadi lebih mudah mencapai kesepakatan. Dengan cepat, pihak-pihak yang bernegosiasi mencapai kesepakatan untuk memisahkan daerah pemilihan Brussel-Halle-Vilvoorde. Para pihak juga berhasil membuat kesepakatan mengenai mekanisme keuangan transfer ke daerah miskin memang akan terbatas, namun dengan masa transisi yang sangat panjang yang memungkinkan daerah miskin ini untuk memerangi pengangguran. Pada akhir November 2011, tekanan eksternal menjadi hampir tak tertahankan. Komisi Eropa secara terbuka mengecam Belgia karena tidak memiliki anggaran yang kredibel untuk tahun fiskal 2012, dan Komisi tersebut mengancam untuk menampar denda berat di Belgia jika anggaran tersebut tidak diadopsi sebelum akhir tahun 2011. Bersamaan, pasar keuangan internasional kehilangan kepercayaan pada pemerintah Belgia obligasi, dan suku bunga jangka panjang mulai meningkat tajam. Perkembangan eksternal ini lebih berpengaruh daripada semua tekanan internal: dua minggu setelah ultimatum Eropa dibentuk sebuah pemerintahan koalisi, dan pemerintah baru tersebut mengambil sumpah di tangan Raja Albert II pada hari Selasa, 6 Desember 2011, yang secara efektif mengakhiri krisis pemerintahan 541 hari, rekor dunia baru untuk demokrasi modern.




Referensi






Pranala luar


Perkembangan Dalam Negeri Belgia Bidang Politik [1] Diarsipkan 2017-09-28 di Wayback Machine.

Kata Kunci Pencarian:

• Krisis politik Belgia 2007-2011
• Krisis finansial Asia 1997
• Rattachisme
• Rosan Roeslani
• Pemisahan Belgia
• Yves Leterme
• Susilo Bambang Yudhoyono
• Karl Marx
• Republik Demokratik Kongo
• Soeharto