• Source: Parlemen Federal Nepal

Parlemen Federal Nepal (bahasa Nepali: संघीय संसद नेपाल, translit. Saṅghīya Sansada Nēpāla) adalah badan legislatif bikameral negara Nepal. Didirikan oleh Konstitusi 2015, parlemen terdiri dari dua dewan: Majelis Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat.




Sejarah


Selama sekitar 100 tahun, hingga tahun 1950, pemerintahan Nepal dikuasai oleh keluarga Rana yang memegang jabatan Perdana Menteri secara turun temurun; dan Raja hanyalah boneka tanpa kekuasaan yang nyata. Badan legislatif pertama kali diperkenalkan pada tahun 1948, dimana pemerintah mensahkan Undang-undang Pemerintah Nepal yang dirancang oleh Komite Reformasi Konstitusi bentukan Perdana Menteri Rana Padma Shumsher Jang Bahadur Rana setahun sebelumnya. Namun Mohan Shumsher Jang Bahadur Rana menangguhkan pemberlakuannya.
Pada bulan Februari 1951, rakyat Nepal berhasil menggulingkan pemerintahan Rana dan di tahun 1959 Raja Mahendra mengesahkan konstitusi baru yang bersamaan dengan pembentukan parlemen multipartai pertama. Namun, bulan Desember 1960, Raja mengumumkan bahwa eksperimen dalam demokrasi parlementer telah gagal dan kemudian mengambil alih kendali pemerintahan, membubarkan parlemen, dan melarang partai politik. Kemudian di tahun 1962 pemerintah memperkenalkan konstitusi baru yang menetapkan sebuah "sistem panchayat tanpa partai" dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja.
Tahun 1990, revolusi yang dilakukan rakyat Nepal di bawah pimpinan Partai Kongres Nepal dan Partai Komunis Nepal memaksa Raja Birendra untuk kembali ke sistem parlemen multipartai. Pemerintahan parlementer ini kembali dibubarkan oleh Raja Gyanendra pada tahun 2002 dengan alasan tidak mampu menangani pemberontak Maois. Setelah keberhasilan gerakan rakyat April 2006, pada tanggal 15 Januari 2007, parlemen lama dibubarkan dan digantikan oleh badan legislatif sementara Nepal yang beranggotakan 330 orang. Badan legislatif merancang konstitusi sementara dan pemilihan majelis konstituante diadakan pada bulan April 2008. Pada tanggal 28 Mei di tahun yang sama, parlemen mendeklarasikan negara Nepal sebagai negara republik. Majelis Konstituante, yang awalnya diberi waktu dua tahun untuk menyusun konstitusi baru, dibubarkan pada 27 Mei 2012 setelah gagal menyusun konstitusi baru karena perbedaan pendapat mengenai restrukturisasi negara.
Majelis Konstituante Nepal kedua diubah menjadi parlemen legislatif saat ini setelah diundangkannya konstitusi pada tanggal 20 September 2015. DPR sempat dibubarkan pada tanggal 22 Mei 2021, namun pada tanggal 13 Juli, Mahkamah Agung memerintahkan pengaktifannya kembali.




Anggota


Parlemen Federal Nepal memiliki total 334 anggota. Majelis Nasional memiliki 59 anggota yang terdiri dari 56 (termasuk setidaknya 3 perempuan, 1 Dalit, 1 penyandang disabilitas, atau 1 minoritas yang dipilih secara tidak langsung oleh lembaga pemilihan pimpinan negara bagian dan kota) yang dipilih secara langsung dengan sistem pemenang undi terbanyak dan 3 orang (termasuk 1 perempuan) yang dipilih oleh Presiden atas rekomendasi pemerintah. Mereka menjalani masa jabatan 6 tahun dengan pembaruan sepertiga anggota setiap 2 tahun. Sedangkan DPR berjumlah 275 anggota yang terdiri dari 165 anggota yang dipilih langsung melalui pemungutan suara mayoritas sederhana dan 110 anggota dipilih langsung di satu daerah pemilihan nasional melalui pemungutan suara perwakilan proporsional daftar tertutup. Mereka menjalani masa jabatan 5 tahun. Saat ini hanya 272 anggota yang terpilih.




Referensi

Kata Kunci Pencarian:

• Nepal
• Parlemen Federal Nepal
• Kongres Nepal
• Jerman
• Malaysia
• Kuala Lumpur
• Kerajaan Nepal
• Krishna Prasad Bhattarai
• Politik Nepal
• India
• List of the first women holders of political offices in Asia
• Foreign relations of Indonesia