• Source: Partai untuk Kebebasan

Partai untuk Kebebasan (bahasa Belanda: Partij voor de Vrijheid, PVV) adalah partai nasionalis dan populis di Belanda.
Partai ini didirikan pada tahun 2006 sebagai penerus partai Geert Wilders yang hanya terdiri dari satu orang di Tweede Kamer Belanda. Partai ini berhasil memperoleh sembilan kursi dalam pemilu tahun 2006, sehingga menjadikannya partai terbesar kelima di parlemen. Dalam pemilu tahun 2010, partai ini memenangkan 24 kursi dan menjadi partai terbesar ketiga. Pada saat itu PVV menyatakan kesediaannya untuk mendukung pemerintahan minoritas yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mark Rutte tanpa mendapat jabatan menteri di kabinet. Namun, PVV mencabut dukungannya pada April 2012 akibat perselisihan pendapat mengenai pemotongan anggaran. Partai ini kemudian menjadi partai terbesar ketiga dalam pemilu Parlemen Eropa di Belanda pada tahun 2014 dan memperoleh 26 kursi. Selanjutnya, dalam pemilu tahun 2017, partai ini mendapat 20 kursi dan menjadi partai terbesar kedua di Tweede Kamer.
PVV ingin agar para pendatang di Belanda diasimilasi. PVV juga telah mengusulkan pelarangan Quran dan penutupan semua masjid di Belanda. Selain itu, partai ini merupakan partai eroskeptik. Partai ini bahkan ingin agar Belanda keluar dari Uni Eropa.
Partai untuk Kebebasan merupakan sebuah partai dengan satu anggota saja, yaitu Geert Wilders. Partai ini tidak memenuhi syarat untuk mendapat pendanaan dari pemerintah Belanda dan bergantung pada sumbangan dari rakyat.




Jumlah kursi asli


Jumlah kursi di Tweede Kamer, dari total 150:

Jumlah kursi di Eerste Kamer, dari total 75:

Jumlah kursi di Parlemen Eropa:




Catatan kaki

Kata Kunci Pencarian:

• Partai untuk Kebebasan
• Populisme sayap kanan
• Partai Golongan Karya
• Partai Gerakan Indonesia Raya
• Partai untuk Kasih, Kebebasan dan Keberagaman
• Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2024
• Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
• Partai Kebebasan Korea
• Era Demokrasi Liberal (1950–1959)
• Demokrasi
• 2024 Indonesian local election law protests
• Joko Widodo
• LGBTQ rights in Indonesia