• Source: Pembanding sektor publik

Pembanding sektor publik atau yang lebih dikenal Public Sector Comparator (PCS) merupakan sebuah penyediaan pelayanan publik yang dijalankan melalui pengadaan konsensional. Metode banyak digunakan di Indonesia, walaupun versinya sangat bervariasi. Beberapa versi mengabaikan netralitas kompetitir, tidak memperhitungkan tingkat resiko yang di tanggung atau dialihkan oleh pemerintah, tidak membedakan antara proyek-proyek dengan biaya bersih dan keuntungan bersih, atau tidak mengatur kombinasi keduanya.

Value for Money, Indikator, Evaluasi
Value for Money (VfM) adalah kombinasi biaya selama proyek (biaya siklus hidup) dan kualitas kepatuhan pengguna terhadap persyaratan. Dua pendekatan evaluasi yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif dengan tujuan berbeda. Evaluasi kualitatif biasanya dilakukan pada tahap perencanaan dan digunakan untuk menunjukkan kelayakan pelaksanaan program KPBU. Sedangkan pada tahap persiapan dilakukan evaluasi kuantitatif untuk mengetahui besaran VfM yang akan dihasilkan selama pelaksanaan program KPBU. Untuk membandingkan suatu sistem KPBU dengan sistem lain yang dipertimbangkan, metrik yang digunakan adalah nilai manfaat finansial yang diberikan oleh sistem KPBU (Value for Money (VfM)).
Metode Public Sector Comparator (PSC) banyak digunakan di Indonesia untuk menilai VfN secara kuantitatif.

Pembanding sektor publik
Risiko yang diidentifikasi dan dianalisis seringkali berbeda satu sama lain. Beberapa peringkat VfM mencakup faktor risiko yang komprehensif, sementara peringkat lainnya hanya berfokus pada pertumbuhan CAPEX dan OPEX.
Penilaian risiko dalam kerangka penilaian VfM didasarkan pada kenyataan bahwa salah satu komponen PSC adalah tingkat risiko yang dimonetisasi, yang dibedakan antara risiko yang ditanggung pemerintah dan risiko yang dialihkan kepada perusahaan. Risiko yang teridentifikasi dianalisis untuk mengetahui kemungkinan dan dampaknya pada masing-masing kasus. Mengalikan nilai probabilitas dengan dampak nilai risiko yang diharapkan. Masalah muncul ketika risiko hanya dikaitkan dengan hasil yang menimbulkan kerugian (kerugian), dan kemungkinan bahwa risiko menghasilkan keuntungan (keuntungan) diabaikan.
Prinsip dasar alokasi risiko yang efisien adalah membiarkan pihak yang paling mampu mengendalikan risiko untuk menanggungnya. Berdasarkan pilihan mitigasi risiko, pemerintah harus memutuskan risiko mana yang sebaiknya ditanggung, dialihkan, atau ditanggung bersama antar perusahaan untuk mencapai VfM maksimum.

Referensi
https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/countviewer/3383/2023pmppn007.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector_comparator
https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1092-1254/pjpk/guideline-dan-toolkit/panduan-value-for-money

Kata Kunci Pencarian:

• Pembanding sektor publik
• Publik
• Administrasi publik
• Kepemimpinan Sektor Publik
• Motivasi pelayanan publik
• Manajemen Publik Baru
• Pajak
• Pertanggungjawaban
• Dampak pandemi Covid-19 terhadap transportasi umum
• Internet untuk Segala