• Source: Penipuan harga

Penipuan harga adalah istilah yang merendahkan yang digunakan untuk merujuk pada praktik peningkatan harga barang dagangan, layanan, atau komoditas ke tingkat yang jauh lebih tinggi dari pada yang dianggap wajar atau adil oleh sebagian orang. Hal ini umumnya berlaku untuk kenaikan harga kebutuhan pokok setelah bencana alam. Biasanya, peristiwa ini terjadi setelah permintaan atau kejutan pasokan. Istilah ini juga dapat digunakan untuk merujuk pada keuntungan yang diperoleh melalui praktik yang tidak konsisten dengan pasar bebas yang kompetitif, atau untuk keuntungan tak terduga. Di beberapa wilayah hukum Amerika Serikat selama keadaan darurat sipil, peningkatkan harga merupakan kejahatan khusus. Peningkatkan harga dianggap oleh sebagian orang sebagai eksploitatif dan tidak etis dan oleh sebagian lainnya sebagai hasil sederhana dari penawaran dan permintaan. Penimbunan harga mirip dengan profiteering tetapi dapat dibedakan berdasarkan jangka pendek dan lokal serta dibatasi pada hal-hal penting seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda. Di wilayah hukum yang tidak terdapat kejahatan semacam itu, istilah tersebut masih dapat digunakan untuk menekan perusahaan agar tidak melakukan perilaku tersebut. Istilah tersebut digunakan secara langsung dalam undang-undang dan peraturan di Amerika Serikat dan Kanada, tetapi ada peraturan perundang-undangan internasional dengan tujuan pengaturan yang serupa berdasarkan undang-undang persaingan yang berlaku.
Istilah ini terkadang digunakan untuk merujuk pada praktik monopoli koersif yang menetapkan harga di atas harga pasar dengan sengaja membatasi produksi.Atau, hal ini dapat merujuk pada pemasok yang mendapatkan keuntungan berlebih dari perubahan jangka pendek dalam kurva permintaan.
Penimbunan harga menjadi sangat lazim di media berita setelah pandemi COVID-19, ketika peraturan penimbunan harga negara mulai berlaku karena keadaan darurat nasional. Meningkatnya wacana publik dikaitkan dengan meningkatnya kelangkaan terkait pandemi COVID-19. Inflasi yang dihasilkan setelah pandemi juga disalahkan, setidaknya sebagian, oleh beberapa pihak pada penimbunan harga. Selama pandemi, gagasan 'greedflation' atau 'inflasi penjual' juga keluar dari pinggiran ekonomi progresif pada tahun 2023 dan dianut oleh beberapa ekonom arus utama, pembuat kebijakan, dan pers bisnis.




Hukum yang melarang penimbunan harga






= Indonesia

=
Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Indonesia telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur kegiatan perdagangan di Indonesia, termasuk dalam situasi darurat seperti pandemi.

Larangan Menimbun Barang: Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan secara tegas melarang penimbunan barang pada kondisi tertentu, seperti saat terjadi kelangkaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang kebutuhan pokok, termasuk masker, tetap tersedia bagi masyarakat dengan harga yang wajar.
Sanksi Pidana: Bagi pelaku usaha yang melanggar larangan menimbun barang, UU Perdagangan memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Pasal 107 UU Perdagangan mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal 50 miliar rupiah.




= Amerika Serikat

=
Hingga Maret 2021, Proskauer Rose menghitung 42 negara bagian yang memiliki peraturan darurat atau undang-undang penimbunan harga.Penipuan harga sering kali didefinisikan berdasarkan tiga kriteria yang tercantum di bawah ini:

Periode darurat: Mayoritas undang-undang hanya berlaku untuk perubahan harga selama keadaan darurat atau bencana yang dinyatakan.
Barang yang diperlukan: Sebagian besar undang-undang berlaku secara eksklusif untuk barang-barang yang penting untuk bertahan hidup, seperti makanan, air, dan perumahan.
Plafon harga: Undang-undang membatasi harga maksimum yang dapat dikenakan untuk barang tertentu.
Negara bagian Washington tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur penimbunan harga secara berlebihan, namun dapat berupaya menerapkan undang-undang perlindungan konsumen untuk menyatakan bahwa harga APD yang tinggi selama COVID-19 merupakan praktik yang "tidak adil" atau "menipu".



Saat undang-undang mulai berlaku

Larangan hukum terhadap penimbunan harga mulai berlaku setelah keadaan darurat diumumkan. Negara-negara bagian telah menetapkan persyaratan yang berbeda bagi siapa yang harus mengumumkan keadaan darurat agar undang-undang mulai berlaku. Beberapa undang-undang negara bagian yang melarang penimbunan harga—termasuk undang-undang Alabama, Florida, Mississippi, dan Ohio—melarang kenaikan harga hanya setelah Presiden Amerika Serikat atau gubernur negara bagian mengumumkan keadaan darurat di wilayah yang terkena dampak. California mengizinkan pengumuman darurat oleh pejabat, dewan, dan badan pemerintahan lain di kota dan daerah untuk memicu undang-undang penimbunan harga negara bagian.



Apa yang dilarang oleh undang-undang

Undang-undang negara bagian berbeda-beda tentang kenaikan harga yang diizinkan selama bencana terjadi. California telah menetapkan batas kenaikan harga sebesar 10 persen.Undang-undang tersebut mencakup pengecualian untuk kenaikan harga yang dapat dibenarkan dalam hal peningkatan biaya pasokan, transportasi, permintaan, atau penyimpanan. Florida melarang kenaikan harga “yang jauh melebihi harga rata-rata” barang yang sama dalam 30 hari menjelang deklarasi darurat. Undang-undang negara bagian Alabama tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “kesenjangan besar”, sehingga menyulitkan warga yang terkena dampak atau penegak hukum untuk menentukan kapan terjadi penimbunan harga, sementara undang-undang lain hanya membatasi vendor dan tuan tanah untuk menaikkan harga kurang dari 25 persen.



Penegakan

Penegakan undang-undang anti-penipuan harga dapat menjadi sulit karena pengecualian yang sering tercantum dalam undang-undang dan kurangnya mekanisme pengawasan. Undang-undang umumnya memberikan keleluasaan yang luas untuk tidak menuntut. Pada tahun 2004, Florida menetapkan bahwa sepertiga dari pengaduan tidak berdasar, dan sebagian besar sisanya ditangani dengan keputusan persetujuan, bukan penuntutan.



California

Kitab Undang-Undang Pidana California 396 melarang penimbunan harga, yang secara umum didefinisikan sebagai kenaikan harga lebih dari 10 persen, setelah keadaan darurat diumumkan. Tidak seperti negara bagian lain yang mengharuskan Presiden Amerika Serikat atau gubernur negara bagian untuk menyatakan keadaan darurat, California mengizinkan proklamasi darurat oleh pejabat, dewan, dan badan pemerintahan kota dan daerah lainnya untuk memicu C.P.C. § 396. Larangan tersebut berlangsung hingga 30 hari pada suatu waktu dan dapat diperbarui bila diperlukan. Sejak Oktober 2017, Gubernur California saat itu Jerry Brown berulang kali memperpanjang larangan penimbunan harga untuk daerah-daerah yang terkena dampak kebakaran hutan Oktober 2017 dan kemudian untuk daerah-daerah yang terkena dampak kebakaran hutan 2018. Salah satu tindakan terakhirnya sebagai gubernur adalah memperpanjang larangan hingga 31 Mei 2019.
Meskipun California melarang kenaikan harga setelah keadaan darurat diumumkan, negara bagian tersebut, seperti banyak negara bagian lainnya, hampir tidak memiliki struktur pemantauan harga untuk pengawasan.Templat:Diperlukan verifikasi Pengacara dan penegak hukum umumnya mengandalkan laporan berita dan informasi dari mulut ke mulut untuk mengetahui tentang kenaikan harga yang mungkin melanggar hukum. Jaksa Wilayah Sonoma County telah berupaya untuk memperbaiki hal ini dengan membentuk satuan tugasnya sendiri yang berfokus pada pemberantasan dan penuntutan penimbunan harga.Templat:Diperlukan kutipan
Pada tahun 2018, badan legislatif negara bagian California mengubah C.P.C. § 396 setelah dampak kebakaran hutan tahun 2017. Jaksa distrik menghubungi legislator untuk menjelaskan bagaimana bahasa bagian 396 saat ini mempersulit penegakan hukum.Templat:Diperlukan kutipan
Legislatif sepenuhnya menulis ulang bagian 396(e)-(f). Sebelum revisi, bagian-bagian undang-undang tersebut hanya menetapkan bahwa larangan penimbunan harga dapat diperpanjang untuk periode 30 hari tambahan dan bahwa pelanggaran hukum dapat dihukum dengan hukuman penjara di penjara daerah tidak lebih dari satu tahun, dengan denda tidak lebih dari $10.000, atau keduanya.
Versi yang diamandemen mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 dan bertujuan untuk mengurangi kenaikan harga di masa mendatang yang serupa dengan yang terjadi setelah kebakaran Oktober 2017. Bagian 396(e) menetapkan, sebagian, bahwa: “melanggar hukum bagi setiap orang, bisnis, atau entitas lain, untuk menaikkan harga sewa. yang diiklankan, ditawarkan, atau dibebankan untuk perumahan, kepada penyewa yang sudah ada atau calon penyewa, lebih dari 10 persen.” Meskipun amandemen tersebut menegaskan kembali bahwa tuan tanah dapat menaikkan harga sewa hingga 10 persen jika mereka dapat menunjukkan bahwa kenaikan biaya tersebut secara langsung disebabkan oleh perbaikan, amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang tidak dapat membenarkan kenaikan sewa.
Kenaikan sewa tidak boleh “berdasarkan lamanya jangka waktu sewa, penyertaan barang atau jasa tambahan, kecuali sehubungan dengan perabotan, atau bahwa sewa tersebut ditawarkan oleh, atau dibayarkan oleh, perusahaan asuransi, atau pihak ketiga lainnya, atas nama penyewa."



Florida

Undang-undang "keadaan darurat" Florida mengkriminalisasi penimbunan harga secara berlebihan. Pemasok barang dan jasa penting dapat dikenai biaya ketika menaikkan harga secara tajam untuk mengantisipasi atau selama keadaan darurat sipil atau ketika membatalkan atau tidak menghormati kontrak untuk mengambil keuntungan dari kenaikan harga yang terkait dengan keadaan darurat tersebut. Contoh kasusnya adalah pengecer yang menaikkan harga stok susu dan roti yang ada ketika badai akan segera terjadi. Meskipun dampak dari undang-undang tersebut telah terbukti benar-benar meningkatkan risiko kekurangan ekstrem karena tidak adanya kenaikan harga menggantikan harga yang lebih tinggi dengan insentif bagi orang pertama yang memasarkan untuk memperoleh semua produk yang akan segera mengalami periode permintaan yang sangat tinggi.
Di Florida, merupakan pembelaan untuk menunjukkan bahwa kenaikan harga sebagian besar mencerminkan peningkatan biaya, seperti menjalankan generator darurat atau gaji bahaya untuk pekerja, sementara California memberlakukan sepuluh persen batas atas setiap kenaikan.




= Inggris Raya

=
Hukum dan peraturan di Inggris Raya tidak menggunakan frasa “penimbunan harga” dalam peraturan perlindungan konsumen tetapi serupa dengan hukum AS.Templat:Rujukan diperlukan Bab II dari Undang-Undang Persaingan Inggris 1998 melarang bisnis dengan dominasi pasar untuk terlibat dalam perilaku "kasar", termasuk "tidak adil" penetapan harga. Dominasi pasar dipertimbangkan ketika suatu bisnis memiliki lebih dari 40% pangsa pasar dalam industri masing-masing. Jika terjadi pelanggaran Bab II, suatu bisnis dapat dipaksa membayar hingga 10% dari pendapatan global.




= Uni Eropa

=
Mirip dengan peraturan Inggris, UE tidak secara eksplisit memasukkan “peningkatan harga” dalam peraturan.Templat:Diperlukan kutipan Pasal 102 dari Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa "ditujukan untuk mencegah perusahaan yang memegang posisi dominan di pasar menyalahgunakan posisi tersebut." Sebagaimana dinyatakan, “penyalahgunaan tersebut dapat, khususnya, meliputi: (a) secara langsung atau tidak langsung memberlakukan harga pembelian atau penjualan yang tidak adil atau kondisi perdagangan yang tidak adil lainnya...” Pada tahun 2016, Komisioner Uni Eropa untuk Persaingan Margrethe Vestager menyatakan bahwa Komisi Uni Eropa akan "melakukan intervensi secara langsung untuk mengoreksi harga yang terlalu tinggi" khususnya dalam industri gas, industri farmasi, dan dalam kasus penyalahgunaan paten penting standar.




Penimbunan harga dan COVID-19



Pada tanggal 13 Maret 2020, keadaan darurat nasional diumumkan di Amerika Serikat oleh Presiden Trump sebagai tanggapan terhadap wabah COVID-19 pandemi; deklarasi tersebut mengizinkan penggunaan dana awal sebesar $50 miliar untuk mendukung negara bagian. Seperti yang dipelajari oleh National Institutes of Health, pandemi COVID-19 menyebabkan kepanikan karena mandat diberlakukan bagi warga Amerika untuk tinggal di rumah, karantina, dan memakai masker. Keadaan darurat COVID-19 yang diumumkan membuat undang-undang dan peraturan penimbunan harga di tingkat negara bagian mulai berlaku. Permintaan untuk produk tertentu meningkat sementara pasokan menurun. Produk-produk tersebut dalam persediaan terbatas meliputi masker bedah, respirator N95, cairan pembersih tangan, dan tisu toilet. Lebih dari 30 jaksa agung negara bagian mendesak Facebook, Amazon, Craigslist, eBay, dan Walmart untuk membatasi penjualan produk-produk penting dengan harga yang "tidak masuk akal".




= Penipuan harga daring

=
Pengadilan banding tahun 2018 membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah, dengan alasan bahwa dormant commerce clause dalam konstitusi AS berarti undang-undang anti-penipuan harga Maryland tidak konstitusional.



Online Merchants Guild v. Cameron, 2020

Keluhan ini terkait dengan pedagang daring yang menjual produk-produk penting di Amazon selama keadaan darurat nasional AS yang diberlakukan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Online Merchants Guild, asosiasi dagang untuk pedagang daring, mengajukan kasus di Kentucky atas dasar bahwa peraturan negara bagian yang melarang penimbunan harga tidak konstitusional di pasar daring karena pedagang daring tidak dapat mengendalikan harga berdasarkan negara bagian. Hakim Gregory Van Tatenhove memihak Online Merchants Guild pada tanggal 23 Juni, 2020, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung Kentucky tidak dapat memberlakukan peraturan penimbunan harga pada penjual Amazon. Pengadilan Banding Sirkuit Keenam dengan suara bulat membatalkan putusan tersebut pada bulan April 2021.

= Gugatan hukum terkait penimbunan harga selama pandemi COVID-19

=
Menanggapi penerbitan peraturan penimbunan harga darurat, sejumlah jaksa agung negara bagian dan lembaga federal telah menyelidiki kasus-kasus potensial penimbunan harga yang berdampak pada konsumen dan lembaga. Karena tindakan pengaturan berbeda-beda di setiap negara bagian, tidak ada interpretasi yang seragam atas pelanggaran penimbunan harga, dan keputusan diserahkan kepada pengadilan negara bagian.



Telur

Pada tanggal 11 Agustus 2020, Jaksa Agung New York Letitia James menggugat Hillandale Farms, salah satu produsen telur terbesar di AS, karena diduga menimbun lebih dari empat juta karton telur dengan menaikkan harga hampir lima kali lipat selama pandemi. Gugatan tersebut menuduh bahwa kenaikan harga merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan dari permintaan konsumen yang lebih tinggi selama pandemi. Untuk menyelesaikan gugatan tersebut, Hillandale Farms setuju untuk menyumbangkan 1,2 juta telur ke bank makanan New York.



Alat pelindung diri

Seorang pengusaha Mississippi membeli alat pelindung diri (APD) langka termasuk gaun, pelindung wajah, dan masker melalui perusahaan grosir farmasi miliknya. Sebuah dakwaan menuduh bahwa bisnis tersebut kemudian meminta penyedia layanan kesehatan, termasuk Asosiasi Veteran AS, untuk membeli APD dengan harga yang sangat tinggi sebagai bagian dari skema senilai $1,8 juta. Kasus ini diselidiki oleh FBI, Asosiasi Veteran, dan Bagian Penipuan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dakwaan yang diajukan adalah konspirasi untuk melakukan penipuan lewat kawat dan penipuan surat, konspirasi untuk menipu Amerika Serikat, konspirasi untuk melakukan penimbunan bahan-bahan langka yang telah ditetapkan, dan penimbunan bahan-bahan langka yang telah ditetapkan.




Analisis ekonomi


Efisiensi alokatif menyatakan bahwa ketika harga berfungsi dengan baik, pasar cenderung mengalokasikan sumber daya untuk penggunaan yang paling bernilai. Sebaliknya, mereka yang paling menghargai barang dan mampu membelinya akan membayar harga yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak terlalu menghargai barang atau yang tidak mampu membelinya. Menurut Friedrich Hayek dalam "Pemanfaatan Pengetahuan dalam Masyarakat" (1945), harga dapat bertindak untuk mengoordinasikan tindakan terpisah dari orang yang berbeda saat mereka berusaha memuaskan keinginan mereka.
Ekonom seperti Thomas Sowell (Chicago School of economics) pada tahun 2004, Donald J. Boudreaux pada tahun 2005, dan Raymond Niles (Rekan Senior di American Institute for Economic Research) pada tahun 2020 berpendapat bahwa undang-undang yang melarang penimbunan harga memperburuk keadaan darurat bagi pembeli dan penjual.
Dalam survei tahun 2012 terhadap ekonom Amerika terkemuka oleh Initiative on Global Markets, hanya 8 persen yang setuju dengan usulan di Connecticut untuk melarang kenaikan harga yang "sangat berlebihan" selama peristiwa cuaca buruk. Mereka yang tidak setuju menyatakan bahwa kata-kata tersebut tidak jelas atau tidak dapat ditegakkan, dan bahwa pembatasan kenaikan harga menyebabkan salah alokasi sumber daya.




= 2020 hingga sekarang

=
Pada tahun 2022, ekonom Federal Reserve Bank of St. Louis Christopher J. Neely mengatakan bahwa "sebagian besar ekonom percaya bahwa pengendalian harga yang luas mahal dan tidak efektif dalam sebagian besar situasi" karena harga yang tinggi berfungsi untuk "mengalokasikan barang dan jasa yang langka kepada pembeli yang paling bersedia dan mampu membayarnya, [dan] hal itu menandakan bahwa suatu barang dinilai dan bahwa produsen dapat memperoleh keuntungan dengan meningkatkan jumlah yang dipasok."
Sebuah Makalah Kerja 2022 oleh Dana Moneter Internasional membahas penerapan pajak keuntungan tak terduga, yang kembali menarik perhatian setelah pandemi COVID-19, perang di Ukraina, dan lonjakan harga energi dan pangan berikutnya. Makalah ini membahas potensi pajak tersebut sebagai alat untuk mengenakan pajak secara efisien terhadap sewa ekonomi, yang sering kali merupakan hasil dari kekuatan monopoli atau kejadian tak terduga seperti pandemi, perang, atau bencana alam, dan berkontribusi pada keuntungan tak terduga. Keuntungan seperti itu telah meningkatkan kekhawatiran publik dan kebijakan tentang penimbunan harga, di mana perusahaan dianggap memperoleh keuntungan berlebihan dari keadaan yang tidak terduga.
Di Australia pada tahun 2023 dan 2024, jaringan supermarket besar Coles dan Woolworths menerima kritik karena melakukan penimbunan harga, terutama di pasar yang kurang kompetitif. Coles dan Woolworths menguasai 65% pasar grosir Australia.
Pada bulan Maret 2024, Komisi Perdagangan Federal menuduh jaringan toko kelontong di AS melakukan penimbunan harga. Komisi juga menggugat untuk memblokir akuisisi Albertsons yang diusulkan oleh Kroger dengan alasan perlunya lebih banyak persaingan untuk menjaga harga tetap rendah.
Sebuah studi dari tahun 2024 menunjukkan bahwa sering kali ketika tuduhan "peningkatan harga" dilakukan, margin keuntungan para penjual dan pedagang jauh lebih rendah daripada yang diyakini para kritikus, seperti dalam kasus pedagang grosir yang baru-baru ini dituduh melakukan "peningkatan harga" yang sebenarnya memiliki margin keuntungan 1,2% setelah dikurangi biaya; dengan Kroger yang memperoleh laba tertinggi dalam 15 tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 sebesar 3%.




Lihat pula


Greedflation – Inflasi yang didorong oleh keuntungan perusahaan
Penetapan harga – Kesepakatan harga antara peserta di sisi yang sama di pasar
Margin keuntungan – Rasio antara omzet dan keuntungan




Referensi






Pranala luar



(Inggris) FAQ Concerning Price Gouging by Florida Attorney General
(Inggris) Condemning Price Gouging with Respect to Motor Fuels Following Terrorist Acts of September 11, 2001 in the Congressional Record

Kata Kunci Pencarian:

• Penipuan harga
• Penipuan sekuritas
• Samar paras
• Penipuan kartu kredit
• Kartel
• Penipuan berkedok asmara
• Arus keuangan terlarang
• Kejahatan siber
• Penipuan surat elektronik
• Vicky Prasetyo