- Source: Tata kelola Internet
Tata kelola Internet adalah pengembangan dan penerapan prinsip, norma, aturan, prosedur pengambilan keputusan, dan program bersama yang membentuk evolusi dan penggunaan Internet.
Tata kelola Internet tidak sama dengan tata kelola elektronik (e-governance), yaitu pemanfaatan teknologi oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Latar belakang
Tidak ada satu pun orang, perusahaan, organisasi, atau pemerintah yang mengoperasikan Internet. Internet adalah jaringan terdistribusi global yang terdiri atas berbagai jaringan otonom yang saling terhubung (interkoneksi) secara sukarela. Internet beroperasi tanpa badan pengatur utama; setiap jaringan pembentuk Internet menentukan dan menjalankan kebijakannya masing-masing. Tata kelolanya dijalankan oleh jaringan multipemangku kepentingan terpisah dan internasional yang terdiri atas kelompok-kelompok otonom saling terhubung dari masyarakat sipil, sektor swasta, pemerintahan, kalangan akademik dan penelitian, dan organisasi nasional dan internasional. Mereka bekerja sama sesuai perannya masing-masing untuk membuat kebijakan dan standar bersama yang mempertahankan interoperabilitas global Internet sebagai barang milik bersama.
Namun, untuk menjamin interoperabilitas, sejumlah aspek teknis dan kebijakan penting dalam infrastruktur dan ruang nama utamanya diatur oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) yang bermarkas di Los Angeles, California. ICANN mengurus penetapan penanda unik global di Internet seperti nama domain, alamat protokol Internet, nomor port aplikasi dalam protokol pemindahan, dan parameter-parameter lainnya. Tujuannya adalah menciptakan ruang nama terpadu global demi menjamin jangkauan Internet secara global. ICANN dipimpin oleh dewan direksi internasional yang anggotanya berasal dari komunitas teknis, bisnis, akademik, dan non-komersial. Namun, keputusan akhir terhadap perubahan zona akar DNS ditetapkan oleh National Telecommunications and Information Administration, sebuah lembaga di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Kewenangan mengatur berkas zona akar menjadikan ICANN salah satu lembaga yang memiliki pengaruh terpusat atas Internet yang tidak terpusat. Menurut Komitmen Departemen Perdagangan dan ICANN tanggal 30 September 2009, Departemen Perdagangan secara resmi mengakui bahwa "proses koordinasi swasta yang fleksibel mampu memenuhi kebutuhan Internet dan penggunanya yang selalu berubah" (para. 4). Meski ICANN menganggap ini sebagai deklarasi kemerdekaannya, para pengamat tidak sependapat. Karena Departemen Perdagangan A.S. bisa membatalkan Komitmen dengan ICANN secara sepihak, kewenangan pengaturan DNS bisa dicabut dan diserahkan ke satu negara saja, Amerika Serikat.
Dasar teknis dan standardisasi protokol inti Internet (IPv4 dan IPv6) diurus oleh Internet Engineering Task Force (IETF), organisasi nirlaba yang para anggotanya memiliki keahlian teknis.
Pada tanggal 16 November 2005, World Summit on the Information Society (WSIS) di Tunis membentuk Internet Governance Forum (IGF) untuk memulai diskusi bebas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tentang masa depan tata kelola Internet. Sejak WSIS, istilah "tata kelola Internet" diperluas hingga mencakup berbagai isu kebijakan Internet, bukan isu teknis semata.
Lihat pula
Sejarah Internet
Hukum Internet
Organisasi Internet
Penyensoran Internet
= Badan Internet
=Global Commission on Internet Governance
International Organization for Standardization, Maintenance Agency (ISO 3166 MA)
Internet Architecture Board (IAB)
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
Internet Engineering Task Force (IETF)
Internet Governance Forum (IGF)
Kelompok operator jaringan Internet (NOG)
Internet Society (ISOC)
Number Resource Organization (NRO)
Pengelola Internet regional (RIR)
World Wide Web Consortium (W3C)
= Badan PBB
=Internet Governance Forum (IGF)
IGF Regional, National, and Subject Area Initiatives
Commission on Science and Technology for Development (CSTD) Working Group on Improvements to the IGF (CSTDWG)
International Telecommunications Union (ITU)
World Conference on International Telecommunications (WCIT)
World Summit on the Information Society (WSIS)
WSIS Forum
WSIS + 10
Working Group on Internet Governance (WGIG)
Sumber
Artikel ini mengandung teks dari karya konten bebas. Licensed under CC BY SA 3.0 IGO License statement: World Trends in Freedom of Expression and Media Development Global Report 2017/2018, UNESCO. Untuk mengetahui cara menambahkan teks berlisensi terbuka ke artikel Wikipedia, baca Wikipedia:Menambahkan teks berlisensi terbuka ke Wikipedia. Untuk informasi tentang mendaur ulang teks dari Wikipedia, baca ketentuan penggunaan.
Referensi
Bacaan lanjutan
Roadmap for the Internet of Things - Its Impact, Architecture and Future Governance, by Mark Fell, Carré & Strauss. 2014.
Manifesto for Smarter Intervention in Complex Systems, by Mark Fell, Carré & Strauss. 2013.
What is Internet Governance? Diarsipkan 2017-04-27 di Wayback Machine. A primer from the Council on Foreign Relations
The Global War for Internet Governance, Laura DeNardis, Yale University Press, 2014. Explains global power dynamics around technical and political governance of the Internet.
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=10205/ by Milton Mueller, MIT Press, 2002. The definitive study of DNS and ICANN's early history.
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11893/, Laura DeNardis, MIT Press, 2009. IP addressing and the migration to IPv6
"One History of DNS" by Ross W. Rader. April 2001. Article contains historic facts about DNS and explains the reasons behind the so-called "dns war".
"The Emerging Field of Internet Governance", by Laura DeNardis. September 2010. Suggests a framework for understanding problems in Internet governance.
Launching the DNS War: Dot-Com Privatization and the Rise of Global Internet Governance by Craig Simon. December 2006. Ph.D. dissertation containing an extensive history of events which sparked the so-called "dns war".
"Habermas@discourse.net: Toward a Critical Theory of Cyberspace", by A. Michael Froomkin, 116 Harv. L. Rev. 749 (2003). Argues that the Internet standards process undertaken by the IETF fulfils Jürgen Habermas's conditions for the best practical discourse.
Mueller, Milton L. (2010). Networks and States: The Global Politics of Internet Governance. MIT Press. ISBN 978-0-262-01459-5.
Dutton, William H.; Malcolm Peltu (March 2007). "The emerging Internet governance mosaic: Connecting the pieces". Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age. 12 (1/2): 63–81. ISSN 1570-1255.
Malte Ziewitz and Christian Pentzold provide in "In search of internet governance: Performing order in digitally networked environments" Diarsipkan 2016-03-23 di Wayback Machine., New Media & Society 16 (2014): pp. 306–322 an overview of definitions of Internet Governance and approaches to its study.
Pranala luar
APC Internet Rights Charter, Association for Progressive Communications, November 2006
CircleID: Internet Governance
Electronic Frontier Foundation, website
The Future of Global Internet governance Diarsipkan 2018-12-11 di Wayback Machine., Institute of Informatics and Telematics - Consiglio Nazionale delle Ricercha (IIT-CNR), Pisa
Global Commission on Internet Governance, website
Global Internet Governance Academic Network (GigaNet)
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Internet Governance Forum (IGF) Diarsipkan 2009-06-15 di Wayback Machine.
Internet Governance Project
Internet Society, website
"The Politics and Issues of Internet Governance" Diarsipkan 2021-07-12 di Wayback Machine., Milton L. Mueller, April 2007, analysis from the Institute of research and debate on Governance (Institut de recherche et débat sur la gouvernance)
"United States cedes control of the internet - but what now? - Review of an extraordinary meeting", Kieren McCarthy, The Register, 27 July 2006
World Summit on the Information Society: Geneva 2003 and Tunis 2005
Kata Kunci Pencarian:
- Tata kelola Internet
- Internet
- Model tata kelola multipemangku kepentingan
- Penyensoran internet
- Deklarasi Montevideo Tentang Masa Depan Kerja Sama Internet
- Internet Sehat dan Aman
- Internet Assigned Numbers Authority
- Akses internet
- Internet Engineering Task Force
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
- Pati Regency
