- Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut
- Lembaga Nonstruktural
- Kebijakan Satu Peta Nasional
- Dewan Nasional Perubahan Iklim
Aporia (2023)
Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut GudangMovies21 Rebahinxxi LK21
Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (disingkat BP REDD+) adalah lembaga nonstruktural Indonesia bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Singkat REDD+ diambil dari istilah bahasa inggris Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation.
Lembaga ini didirikan pada 31 Agustus 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun lembaga ini hanya bertahan kurang dari 2 tahun, setelah fungsinya dialihkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2015.
Sejarah
Cikal bakal BP REDD+ diawali pendirian Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ oleh presiden. Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 September 2010. Satuan Tugas ini dibentuk sebagai tindak lanjut Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Norwegia pada Mei 2010. Kerjasama ini bertujuan mendukung strategi nasional Indonesia untuk mengurangi emisi dari penggunaan lahan, dan berkontribusi kepada dialog mengenai iklim dan hutan di tingkat internasional. Satgas ini diketuai oleh Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto
Kemudian satgas baru dibentuk dengan nama Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ pada 8 September 2011. Satgas ini berhasil membentuk Badan Pengelola REDD+ pada 31 Agustus 2013.
Susunan organisasi
Badan Pengelola REDD+ terdiri atas kepala, deputi serta tenaga profesional, dengan rincian deputi sebanyak 4 orang sedangkan tenaga profesional yang terdiri atas Asisten Ahli, Asisten, Asisten Muda dan Tenaga Terampil, yang seluruhnya berjumlah maksimal 60 (enam puluh) orang.
Pengalihfungsian ke Kementerian
Badan Pengelola REDD+ bersamaan dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim dilebur ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Januari 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Referensi
Kata Kunci Pencarian:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/5.180.24.3/wp-content/themes/muvipro/search.php on line 388
(PDF) PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG ...
Emisi Gas Rumah Kaca Di Indonesia - Homecare24
(PDF) Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan dari Hutan dan Lahan ...
Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia - Homecare24
Ini Upaya Indonesia Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca - Envira ID | Berita ...
Indonesia Siapkan 4 Strategi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca - Media ...
80 Persen Emisi Gas Rumah Kaca dari Konversi Hutan
Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia - Homecare24
Indonesia Kawal Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca - Kompas.id
80 Persen Emisi Gas Rumah Kaca dari Konversi Hutan
Kepala BMKG: Indonesia Keluar dari 10 Besar Penyumbang Emisi Gas Rumah ...
Indonesia beri perhatian laporan perubahan iklim akibat emisi gas rumah ...