• Source: Badan Digital

Badan Digital (デジタル庁code: ja is deprecated , Dejitaru-chō) adalah lembaga dari pemerintah Jepang yang didirikan pada 1 September 2021, dengan tujuan memperkuat digitalisasi Jepang.




Gambaran


Bahkan sebelum RUU pembentukan Badan Digital disahkan, Kantor Strategi Komprehensif Teknologi Informasi (TI) dan kantor promosi Sistem Nomor Jaminan Sosial dan Pajak dari Sekretariat Kabinet sudah aktif di bidangnya masing-masing.
Kabinet Yoshihide Suga menetapkan kebijakan seiton dalam mempromosikan digitalisasi dengan mendirikan Badan Digital baru dan menghilangkan fungsi administratif yang terbagi secara vertikal.
Badan Digital bertanggung jawab atas bidang TI dengan tujuan mempromosikan TI dan DX (transformasi digital) pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sekitar 130 dari sekitar 600 karyawan pada saat pelantikan diangkat dari pihak swasta seperti perusahaan TI.
Takuya Hirai ditunjuk sebagai Menteri Digital pertama, dan Yoko Ishikura, seorang profesor emeritus di Universitas Hitotsubashi, ditunjuk sebagai Kepala Petugas Digital pertama. Karen Makishima diangkat sebagai Menteri pada kabinet berikutnya.




Misi


Badan Digital memiliki misi utama sebagai berikut:

Sistem informasi pemerintah pusat
Menghapus pengaruh berbahaya dari administrasi yang terbagi secara vertikal, mempromosikan penggabungan dan integrasi dari sistem informasi pemerintah, dan memfasilitasi kerjasama dengan sistem sektor swasta
Infrastruktur digital umum untuk semua wilayah
Standarisasi sistem informasi pemerintah daerah
Nomor Pribadi (Sistem Nomor Jaminan Sosial dan Pajak)
Terwujudnya masyarakat yang dapat melakukan prosedur administrasi daring secara satu atap dengan memanfaatkan Nomor Pribadi
Kabinet Suga berkomitmen agar memiliki semua warga negara memiliki Nomor Pribadi dalam kartu identitas pribadi pada akhir tahun 2022.
Bidang "Semi-publik"
Promosi digitalisasi di bidang yang terkait erat dengan kehidupan sehari-hari seperti perawatan medis, pendidikan, dan pencegahan bencana
Pemanfaatan data
Pengembangan "registri basis" yang berfungsi sebagai data dasar bagi masyarakat
Pencapaian prosedur administrasi "sekali saja" (prinsip bahwa informasi yang pernah dikirim tidak perlu dikirim ulang)




Kritik






= Liputan media mengenai penerimaan presiden NTT

=
Setelah Takuya Hirai menjadi Menteri Digital pertama, dilaporkan bahwa Hirai diduga telah dijamu oleh Presiden The Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) Jun Sawada sebanyak dua kali, pada 2 Oktober dan 4 Desember 2020. Pada 24 September 2021, Deputi Direktur Jenderal Digital Koichi Akaishi dikenai sanksi berupa pengurangan gaji sepersepuluh (satu bulan) karena menerima penyambutan yang berlebihan.




Lihat pula


Karen Makishima




Referensi






Pranala luar


Badan Digital (dalam bahasa Jepang)
Situs Global Badan Digital (dalam bahasa Inggris)
Garis Besar RUU tentang Pembentukan Masyarakat Digital, RUU tentang Pembentukan Badan Digital, dan RUU tentang pengaturan undang-undang terkait untuk pembentukan masyarakat digital (ringkasan informasi) Diarsipkan 2021-12-05 di Wayback Machine. (dalam bahasa Inggris)

Kata Kunci Pencarian:

• Badan Digital
• Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
• Badan Ekonomi Kreatif
• Dana (layanan pembayaran)
• Kamera digital
• Televisi digital di Indonesia
• Generasi Z
• Pengenal objek digital
• Daftar stasiun televisi di Indonesia
• Ngada Regency
• National Research and Innovation Agency
• Sagar Films
• Hajj Organizing Agency
• Blackmail (1973 film)
• List of government ministries of Indonesia
• Agency for Development Control and Special Investigation
• Indonesian language
• Ministry of State-Owned Enterprises
• List of intelligence agencies