• Source: Chairuman Harahap

Dr. H. Chairuman Harahap, S.H., M.H. (10 Oktober 1947 – 18 September 2024) adalah politisi Partai Golkar asal Provinsi Sumatera Utara yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI. Ia menjadi anggota legislatif mewakili Fraksi Golkar pada Pemilihan umum legislatif 2009 yang lalu melalui daerah pemilihan Sumatera Utara I (Kota Medan dan Deli Serdang Raya) dengan perolehan 70.414 suara.




Biografi






= Kehidupan Awal

=
Chairuman lahir di Gunungtua, Kabupaten Tapanuli Selatan (saat ini: Kab. Padang Lawas Utara) pada 10 Oktober 1947. Lahir dari pasangan H. Sutan Mangarahon Harahap dan Hj. Aisyah Lubis. Ia menghabiskan masa kecil di kampung halaman. Mulai dari Sekolah Rakyat (SR) Negeri 2 Gunungtua (1960) dan menyelesaikan SMP Negeri Pargarutan Padangsidempuan (1963). Setelah itu ia pindah ke di kota Medan. Chairuman menyelesaikan SMA nya di SMA Negeri III Medan (1966). Baru ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ia hijrah ke Bandung dan masuk Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 1974. Lulus dari sana, ia langsung mengambil program Pascasarjana di universitas yang sama di Jurusan Pidana. Kemudian, melanjutkan mendapatkan gelar Doktor Hukum Pidana dari Universitas Padjajaran Bandung.




Karier dan Politik






= Karier

=
Sebelum menjadi anggota dewan, Chairuman menjalani profesi sebagai Jaksa yang selalu berkaitan dengan hukum. Kariernya berjalan cukup mulus dengan beberapa jabatan di gedung bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan keahlian khusus di bidang Intelijen, bidang Pidana Khusus dan memiliki prestasi seperti memecahkan kasus kejahatan komputer pencurian uang bank BNI New York pada tahun 1987, hingga pernah menjabat beberapa jabatan seperti Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Riau yang ia jabat pada 1991, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Jawa Barat 1994, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku pada tahun 1993, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Kepala Pusat Operasi Intelijen (Kapusopsin) Kejagung tahun 1999, hingga Staf Ahli Jaksa Agung pada tahun 2000. Ia pensiun sebagai Deputi Menko Polhukkam Bidang Hukum dan HAM, dimana sebelumnya terlibat dalam Anggota Steering Committee RUU Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




= Politik

=
Selepas pensiun dari Kejaksaan, Chairuman melanjutkan karier sebagai politisi. Ia masuk menjadi anggota Partai Golkar hingga akhirnya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumut periode 2009 - 2014. Saat menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman ditunjuk sebagai Ketua Panja Mafia Pemilu pada Juli 2011. Ia dikenal sebagai sosok yang keras dan sangat tegas. Sempat terlibat perdebatan sengit dengan mantan anggota KPU, Andi Nurpati yang saat itu diperiksa sebagai saksi kasus mafia pemilu. Bahkan, pemeriksaan yang berjalan alot dan sangat lama tersebut berujung pada ancaman Andi yang hendak melaporkan Chairuman ke Mabes Polri dan Badan Kehormatan.
Pada bulan Januari 2012 yang lalu, Chairuman ditarik dari jabatannya sebagai Ketua Komisi II DPR dan digantikan oleh Agun Gunanjar Sudarsa. Menurutnya, penarikannya dari Komisi II DPR RI merupakan rotasi rutin yang biasa terjadi dan sangat lumrah. Hal ini terjadi karena ia dipromosikan menjadi deputi untuk industri pembangunan di partai yang mengusungnya, Golkar. Hingga kini, Chairuman masih menjadi anggota Komisi II sambil menunggu pemindahannya ke komisi lain yang sesuai dengan bidang yang ia geluti di dalam partai.
Chairuman menempati posisi di Komisi VI membawahi BUMN.
Chairuman sendiri pernah menjadi calon gubernur Sumatera Utara sebanyak 2 kali dan mengikuti proses pilgub SUMUT sebanyak 3 kali. Pemilihan pertama nya pada tahun 2002 di saat sistem pemilihan nya melalui DPRD. Chairuman yang merupakan calon gubernur dari Partai Golkar, kalah voting dengan selisih tipis dengan Almarhum T. Rizal Nurdin. Lalu ia berusaha mencalonkan diri di periode berikut nya, walaupun pada akhirnya tidak dapat dukungan partai sehingga tidak dapat mengikuti kontestasi pilgub SUMUT. Pada tahun 2013 Chairuman Harahap kembali mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara calon dari Partai Golkar. Namun, Chairuman Harahap yang berpasangan dengan Fadly Nursal dari Partai Persatuan Pembangunan tidak berhasil memenangkan nya.




= Penulis

=
Sebagai mantan pejabat karier, ia sempat menulis sebuah buku yang berjudul “Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum". Dalam buku tersebut ia mengatakan: “Kalau takut, tak usah jadi Jaksa”.




Riwayat Pendidikan






= Pendidikan Formal

=
S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
S2 Pascasarjana Jurusan Pidana Universitas Padjajaran Bandung
S3 Doktor Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung




= Pendidikan Informal

=
Diklat Pembentukan Jaksa (1978)
Penataran Intelejen (1980)
Sus Perwira Intelejen Seintelstrat Bais ABRI Bogor (1980)
Suspa Intelstrat Seintelstrat Bais ABRI Bogor (1984)
Pendidikan Jaksa Spesialis (1989)
Sespanas Promosi IV E (1995)
Analis Kebijakan (1996)
KSA VIII Lemhannas (2000)




Riwayat Jabatan


Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Riau (1991)
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku (1993)
Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Jawa Barat (1994)
Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sumatera Selatan (1995)
Wakajati Sulawesi Utara (1996)
Inspektur Padang Bidang Pengawasan Kejagung (1998)
Kepala Pusat Operasi Intelejen (Kapusopsin) Kejagung (1999)
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Pidsus Kejagung (2000)
Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi Tindak Pidsus (2000)
Staf Ahli Jaksa Agung (2000)
Anggota Steering Committee RUU Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Umum
Deputi Menko Polhukkam Bidang Hukum dan HAM
Anggota Fraksi Partai Golkar
Anggota Komisi III DPR RI
Ketua Komisi II DPR RI
Anggota Komisi VI DPR RI
Komisaris PT. INALUM (Persero)




Referensi

Kata Kunci Pencarian:

• Chairuman Harahap
• Harahap
• Pemilihan Gubernur Sumatra Utara 2003
• Daftar tokoh Batak
• Pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara 2013
• Daftar tokoh Mandailing
• Sumatera Utara II (daerah pemilihan)
• Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
• Universitas Padjadjaran
• Kasus korupsi e-KTP