- Source: Gerakan Aceh Merdeka
Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM (bahasa Aceh: Geurakan Acèh Meurdèka) adalah kelompok separatis yang mencari kemerdekaan untuk wilayah Aceh Sumatera, Indonesia. GAM berperang melawan pasukan pemerintah Indonesia dalam pemberontakan Aceh dari tahun 1976 hingga 2005. Perkiraan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 15.000 orang terbunuh.
Organisasi ini melepaskan niat separatisnya dan membubarkan sayap bersenjatanya setelah perjanjian damai tahun 2005 dengan pemerintah Indonesia, dan kemudian mengubah namanya menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). Pemerintah Indonesia menyebut kelompok itu sebagai Gerakan Gangguan Keamanan Aceh.
Latar belakang
Konflik di Aceh bermula dari beberapa faktor utama termasuk penganiayaan historis, perbedaan pendapat mengenai hukum Islam, ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh.
Pada masa Penjajahan Belanda pada tahun 1800-an, Aceh merupakan pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Mereka adalah salah satu Masyarakat Indonesia terakhir yang menyerah pada pemerintahan kolonial dan hanya setelah kampanye brutal selama 30 tahun, Perang Aceh pada tahun 1873–1903. Ketika Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah jajahannya, pemerintahan Aceh diserahkan kepada Indonesia dan GAM menyatakan bahwa hal ini dilakukan tanpa berkonsultasi dengan pihak berwenang Aceh. Daud Beureueh melancarkan pemberontakan bersenjata yang berakhir dengan pemberian status khusus kepada Aceh oleh Presiden Sukarno. Namun Presiden Sukarno tidak mengizinkan Aceh menerapkan syariah hukum pada masa pemerintahannya (1945-1967) karena keyakinannya yang kuat terhadap pemisahan agama dan negara.
Termotivasi oleh penemuan cadangan gas yang besar di Lhokseumawe, mantan Darul Islam "menteri luar negeri", Hasan di Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka pada bulan Desember 1976. Gerakan kecil ini melakukan serangan pertamanya terhadap para insinyur Mobil pada tahun 1977, menewaskan seorang insinyur Amerika. Akibat kejadian ini, GAM mendapat perhatian pemerintah pusat yang mengirimkan satuan kecil pasukan kontra-pemberontakan yang berhasil menumpas GAM. Di Tiro hampir terbunuh dan terpaksa mengungsi ke Malaysia sementara semua anggota kabinetnya dibunuh atau terpaksa mengungsi ke luar negeri pada tahun 1979.
Sayap militer
Teuntra Neugara Aceh (TNA)
Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF)
Laskar Inong Balee
Perang gerilya
Sejak awal berdirinya GAM telah melalui tiga tahap atau tiga pasang surut. Yang pertama adalah saat lahirnya pada tahun 1976 hingga tahun 1979 ketika hampir musnah. Kebangkitan dan kejatuhan kedua terjadi pada tahun 1989 hingga awal tahun 90an ketika menerima pendanaan dan pelatihan dari luar negeri. Kebangkitan yang ketiga adalah akibat dari akhirnya diperolehnya dukungan luas di seluruh Aceh melalui sumbangan dan pemerasan serta sekelompok besar calon tentara yang kehilangan sanak saudaranya pada pemberontakan sebelumnya.
= GAM I
=Pada mulanya perang gerilya GAM tidak berhasil. Pada tahun 1977, pemerintah pusat tampaknya telah sepenuhnya menetralisir kelompok tersebut. Upaya awal GAM terutama diarahkan pada pabrik gas ExxonMobil setempat. Di Tiro memiliki hubungan dengan industri perminyakan dan bahkan mengajukan penawaran, melalui proses tender, pada kontrak pembangunan pipa gas yang dikalahkan oleh raksasa gas Bechtel. Alasan kegagalan ini adalah kurangnya dukungan rakyat baik dari dalam Aceh maupun dari sumber-sumber internasional. Presiden Suharto disukai oleh negara-negara seperti Amerika karena kebijakan anti komunisnya selama periode Perang Dingin dan kemungkinan besar karena kebutuhan minyak akibat guncangan minyak pada tahun 1970-an.
= GAM II
=Kelompok ini memperbarui aktivitasnya pada tahun 1989, tampaknya dengan dukungan finansial dari Libya dan Iran, dengan mengerahkan sekitar 1.000 tentara. Pelatihan dari luar negeri ini berarti bahwa jumlah tentara GAM jauh lebih besar. lebih terorganisir dan lebih terlatih dibandingkan pemberontakan sebelumnya. Untuk mengatasi ancaman baru ini, Aceh dinyatakan sebagai "wilayah operasi militer khusus (Daerah Operasi Militer) atau DOM pada tahun 1989. Pasukan khusus anti-pemberontakan dikirim dan Aceh dikunci. Desa-desa yang diduga menampung anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka militan diculik dan disiksa. Amnesty International menyebut respons militer sebagai "terapi kejut" dan diyakini 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM. Pasukan GAM juga dicurigai melakukan pelanggaran HAM. Eksekusi ekstra yudisial terhadap tersangka informan militer dan penargetan infrastruktur sipil seperti sekolah, keduanya dikaitkan dengan operasi GAM.
Pada tahun 1996, pemerintah Indonesia mengumumkan berakhirnya GAM karena operasi pemberantasan pemberontakan telah secara efektif menghancurkan GAM sebagai kekuatan gerilya. Anggota GAM yang masih hidup terpaksa bersembunyi di Malaysia.
= GAM III
=Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 dan keputusan Presiden penggantinya Bacharuddin Jusuf Habibie untuk menarik pasukan dari Aceh sebagai bagian dari reformasi demokrasi memberikan ruang bagi GAM untuk membangun kembali dirinya, merekrut pemuda dengan mengeksploitasi kisah-kisah kebrutalan para pemimpin GAM. Militer Indonesia. Meningkatnya kekerasan yang dimulai pada tahun 1999 oleh pemberontak GAM terhadap pejabat pemerintah dan penduduk Jawa, yang dipicu oleh penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand oleh GAM, menyebabkan peningkatan kehadiran militer. Jumlah pasukan diyakini meningkat pada masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2001–2002, jumlah pasukan militer dan polisi di Aceh meningkat menjadi sekitar 30.000 personel. Dalam satu tahun jumlah ini melonjak menjadi 50.000 orang yang beroperasi dalam apa yang disebut oleh kelompok Krisis Internasional sebagai "kekosongan hukum". Tindakan keras keamanan selama ini mengakibatkan beberapa ribu kematian warga sipil. Pemerintah melancarkan serangan besar-besaran Operasi militer Indonesia di Aceh 2003–2004 terhadap GAM pada tahun 2003 dan cukup berhasil.
Negosiasi perdamaian
Para pemimpin GAM, Hasan di Tiro, dan wakil ketuanya, Zaini Abdullah, dan Malik Mahmud tinggal di pengasingan di Stockholm, Swedia hampir sepanjang tahun 1980an dan 1990an . Juru bicara utama kelompok ini di Indonesia adalah Abdullah Syafi'i Dimatang. Pada akhir tahun 1990-an, GAM memulai pembicaraan damai dengan Jakarta, yang ditengahi oleh pemerintah Swedia.
Pada tahun 1999, dilaporkan bahwa kelompok tersebut terpecah menjadi dua faksi, GAM (mewakili kelompok asli) dan Dewan Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP-GAM). Hal ini dibantah oleh juru bicara GAM namun diberitakan secara luas di media Indonesia.
Pada bulan Desember 2002, GAM dan Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian terobosan Penghentian Permusuhan (COHA) yang hanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum pelanggaran mulai terjadi. Mediator dalam negosiasi ini, Pusat Dialog Kemanusiaan, tidak memiliki mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang memadai untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran. Pada tahun 2002–2004, GAM terkena dampak parah dari serangkaian serangan pemerintah yang menyebabkan organisasi tersebut kehilangan sekitar 50% anggotanya termasuk komandannya, Abdullah Syafi'i Dimatang, yang terbunuh dalam penyergapan militer pada Januari 2002.
Pada tanggal 28 Desember 2004, setelah kehancuran yang disebabkan oleh tsunami besar, GAM mendeklarasikan gencatan senjata agar bantuan dapat sampai di wilayah yang disengketakan. Pada gilirannya, pemerintah Indonesia untuk sementara menghapus pembatasan di wilayah Sumatera bagian utara untuk memungkinkan upaya penyelamatan di wilayah tersebut.
Kelompok separatis Aceh lainnya juga ada dan terdapat ketegangan antara mereka dan GAM mengenai taktik dan monopoli GAM dalam negosiasi dengan pemerintah.
Pada tanggal 27 Februari 2005, Gerakan Aceh Merdeka dan delegasi pemerintah Indonesia memulai putaran perundingan perdamaian lainnya di Vantaa, Finlandia, yang dimoderatori oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Pada tanggal 16 Juli 2005, Menteri Komunikasi Indonesia dan GAM mengumumkan kesepakatan damai untuk mengakhiri pemberontakan yang telah berlangsung selama tiga puluh tahun.
Perjanjian perdamaian secara resmi ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Aula Perjamuan Pemerintah Finlandia di Helsinki oleh kepala perunding Indonesia Hamid Awaluddin dan pemimpin GAM Malik Mahmud. Presiden Ahtisaari menjadi saksi perjanjian damai tersebut.
Berdasarkan ketentuan perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk segera menghentikan semua permusuhan. GAM juga setuju untuk melucuti senjatanya, sementara Pemerintah berjanji untuk menarik semua anggota militer dan polisi non-lokal pada akhir tahun 2005. Sebuah Misi Pemantauan Aceh dibentuk oleh UE dan ASEAN untuk mengawasi proses pelucutan senjata dan reintegrasi anggota GAM ke dalam masyarakat. Sebuah keputusan presiden memberikan amnesti kepada sekitar lima ratus mantan anggota GAM yang berada di pengasingan di negara lain, dan tanpa syarat membebaskan sekitar 1.400 anggota yang telah dipenjarakan oleh Pemerintah.
Pemerintah setuju untuk memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh; ini adalah salah satu isu paling kontroversial dalam negosiasi sebelumnya. Sebuah "komisi kebenaran dan rekonsiliasi" akan dibentuk. Mengenai permasalahan distribusi pendapatan yang tidak merata, diputuskan bahwa tujuh puluh persen pendapatan dari sumber daya alam lokal akan tetap berada di Aceh.
Pada tanggal 27 Desember 2005, para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka mengumumkan bahwa mereka telah membubarkan sayap militernya. Tindakan tersebut, yang segera berlaku, merupakan tindak lanjut dari perundingan damai sebelumnya dan penghancuran 840 senjata yang dilakukan oleh pengamat internasional, komandan Gerakan Aceh Merdeka Sofyan Daud mengatakan kepada wartawan, “Tentara nasional Aceh sekarang menjadi bagian dari masyarakat sipil, dan akan berupaya untuk mewujudkan hal tersebut.” kesepakatan damai berhasil." Sebagai tanda kemajuan proses perdamaian, pendiri gerakan pemberontak separatis Aceh, Hasan di Tiro, kembali ke Indonesia pada 11 Oktober 2008 setelah hampir 30 tahun di pengasingan.
Pilkada 2006
Pada pemilu 11 Desember 2006, Gerakan Aceh Merdeka untuk sementara terpecah menjadi dua faksi yang masing-masing mendukung calon gubernurnya sendiri. Satu pihak mendukung saudara laki-laki Zaini Abdullah, dan pihak lain mendukung Irwandi Yusuf, mantan perunding GAM. Irwandi Yusuf mendapat lebih banyak dukungan dari kalangan akar rumput dan memenangkan pemilu. Fraksi yang kalah masih menunggu waktu, dengan tujuan untuk bangkit kembali pada pemilihan gubernur Aceh berikutnya yang akan berakhir pada akhir masa jabatan lima tahun Irwandi pada tahun 2011. Dalam hal ini, pemilihan gubernur akan diadakan pada akhir tahun 2011. tertunda karena pertengkaran prosedural ketika faksi-faksi yang berbeda berebut keuntungan. Pemilu berlangsung pada bulan April 2012.
Pilkada 2012
Pemilu tahun 2012, yang diadakan pada tanggal 9 April, sebagian besar merupakan kelanjutan dari persaingan pasca-perjanjian antara mantan pemimpin GAM, dimana Zaini Abdullah telah kembali dari pengasingan dan ikut serta dalam pemilihan gubernur melawan Irwandi. Zaini Abdullah, dengan dukungan kuat dari Partai Aceh, memenangkan pemilu dengan suara mayoritas.
Kabinet GAM
Kabinet pertama GAM dinamakan sebagai Kabinet Negara Aceh Sumatera, yang disusun pada 24 Mei 1977 dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Syura:
Tgk. H. Ilyas Leube
Tgk. H. Ilyas Cot Plieng
Tgk. Hasbi Geudong
Tgk. Ayah Sabi
Wali Negara: Dr. Tengku Hasan di Tiro, LL.D
Wakil Wali Negara: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
Menteri Dalam Negeri: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
Menteri Luar Negeri: Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D
Wakil Menteri Luar Negeri: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
Menteri Pertahanan: Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D
Wakil Menteri Pertahanan: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
Menteri Kehakiman: Teungku Ilyas Leubee
Menteri Sosial: dr. Zubir Mahmud
Menteri Kesehatan: dr. Zaini Abdullah
Menteri Penerangan: Teungku Muhammad Taher Husen
Menteri Perhubungan: Teungku Amir Ishak, SH
Menteri Pendidikan: Dr. Husaini M. Hasan
Menteri Perdagangan: Teungku Amir Mahmud (Singapura)
Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Asnawi Ali
Menteri Keuangan: Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe
Menteri Sekretaris Negara: Teungku Fauzi Hasbi Geudong
Kepala Staf Angkatan Bersenjata: Teungku Darul Kamal
Kepala Pengawas Keuangan Negara: Teungku Uzir Jailani
Duta Kuasa Penuh: Malik Mahmud (Singapura)
Panglima Pengawal Wali Negara: Teungku Daud Husein
Gubernur Pase: Teungku Hasbi Geudong
Gubernur Pidie: Teungku Ilyas Cot Plieng
Gubernur Batee Iliek: Teungku Abdul Aziz
Gubernur Peureulak: dr. Zubir Mahmud
Gubernur Teuming: Teungku Ali Daud
Gubernur Linge: Teungku Ilyas Leube
Tokoh-tokoh penting
Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro, Pendiri GAM; Wali Negara Aceh ke-VIII
dr. Muchtar Hasbi, Wakil Presiden GAM; Perdana Menteri GAM Pertama; Menteri Dalam Negeri GAM
Teungku Ilyas Leube, Perdana Menteri GAM (1980–1982); Menteri Kehakiman GAM (1976–1982)
Tgk Mustafa, Panglima Wilayah Pidie jaya
Malik Mahmud, Perdana Menteri GAM terakhir; Menteri Luar Negeri GAM
Sofyan Dawood, Juru Bicara Pusat GAM
Syardani M. Syarif, Juru Bicara GAM Wilayah Pasee
Jamaluddin Kandang, Juru Bicara GAM Wilayah Pasee
Irwansyah, Juru Bicara GAM Wilayah Aceh Rayeuk
Teungku Elwe Dea, Juru bicara GAM wilayah Pidie
Adam Mukhlis, Juru bicara GAM wilayah Linge
Teungku Kartiwi Daud, Juru bicara GAM wilayah Lhok Tapaktuan
Teungku Mansur, Juru bicara GAM wilayah Peureulak
Teungku Usman Lampoh Awe, Menteri Keuangan GAM
Zakaria Saman, Menteri Pertahanan GAM
dr. Zubir Mahmud, Menteri Sosial dan Gubernur Wilayah Peureulak
dr. Zaini Abdullah, Menteri Kesehatan GAM
Dr. Husaini M. Hasan, Sekretaris Negara sekaligus Menteri Pendidikan dan Penerangan GAM
Dr. Asnawi Ali, Menteri Pekerjaan Umum dan Industri GAM
Amir Ishak, Menteri Komunikasi GAM
Amir Mahmud, Menteri Perdagangan GAM
Ibrahim Syamsuddin, Wakil Menteri Keuangan GAM
Said Adnan, Gubernur GAM Wilayah Pasee
Fakhruddin Ahmad, Gubernur GAM Wilayah Pasee
Dailami, Gubernur GAM Wilayah Linge
Akhyar A. Rasyid, Gubernur GAM Wilayah Aceh Rayeuk
Yusri Sofyan, Wakil Gubernur GAM Wilayah Meureuhom Daya
Drs. M Aiyub Yunus, Wakil Gubernur GAM Wilayah Aceh Rayeuk
Teungku Muhammad bin Arif, Gubernur GAM Wilayah Pidie.
Tengku Arief, Gubernur GAM Wilayah Pidie
Teungku Zainal Abidin, Gubernur GAM Wilayah Meulaboh
Hamid Idris, Gubernur GAM Wilayah Pidie
Abdullah Syafi'ie, Panglima GAM
Muzakir Manaf, Panglima GAM
Ridwan Abubakar, Wakil Panglima GAM wilayah Peureulak
Muslim Hasballah, Panglima GAM wilayah Peureulak
Fauzan Azima, Panglima GAM wilayah Linge
Darwis Jeunieb, Panglima GAM wilayah Batee Iliek
Zamzami A. Rani, Panglima GAM wilayah Meureuhom Daya
Teungku Abdul Muthalib, Panglima GAM wilayah Meureuhom Daya
Bachtiar Syarbaini, Panglima GAM wilayah Meureuhom Daya
Sarjani Abdullah, Panglima GAM wilayah Pidie
Kamaruddin Abubakar, Wakil Panglima GAM
Roni Ahmad, Wakil Panglima GAM Wilayah Pidie
Teungku Jauhari, Panglima GAM wilayah Meulaboh Raya
Teungku Samsul Bahri, Panglima GAM wilayah Meulaboh Raya
Tgk. Dahlan, Panglima Operasi GAM wilayah Meulaboh Raya
Hamdani (Dek GAM), Panglima GAM Wilayah Blangpidie
Abubakar A. Latif, Panglima Operasi GAM wilayah Pase
Ismail A. Jalil, Panglima Operasi GAM wilayah Pase
Husaini M. Amin, Panglima GAM wilayah Batee Iliek
Pawang Rasyid, Panglima GAM wilayah Pidie
Yusuf Ali, Panglima GAM wilayah Pase
Abdulrahman Yahya, Panglima GAM wilayah Pase
Halidin Gayo, Wakil Panglima GAM wilayah Linge
Teungku Muhammad Daud Husin, Panglima GAM
Keuchik Umar, Panglima GAM
Sanusi Muhammad, Panglima GAM wilayah Peureulak
Ishak Daud, Panglima GAM wilayah Peureulak
Irwandi Yusuf
Ahmad Kandang, Panglima Operasi GAM wilayah Pase
Abdul Gani Ahmad, Panglima Operasi GAM wilayah Pidie
Fadhlullah, Panglima Operasi GAM wilayah Pidie
Anwar Husen, Juru Bicara GAM wilayah Pidie
Munawar Liza Zainal
Zulkarnaini Hamzah, Panglima GAM wilayah Pase
Darwis Jeunieb, Panglima GAM wilayah Batee Iliek
Usman Abdullah, Panglima Daerah III GAM wilayah Peureulak
Suaidi Yahya, Wakil Gubernur GAM wilayah Pase
Ilyas A. Hamid, Gubernur GAM Wilayah Pase
Hasballah M. Thaib, Panglima GAM Sagoe Idi Kota Daerah IV Idi Wilayah Peureulak
Azhar Abdurrahman, Sekretaris GAM wilayah Meureuhom Daya
Muhammad Thaib
Tgk. Iklil Ilyas Leube
Tgk. Ilham Ilyas Leube, Panglima GAM wilayah Linge
Yusri Sofyan, Wakil Gubernur GAM wilayah Meureuhom Daya
Samsul Bahri Ben Amiren, Panglima Daerah I GAM wilayah Batee Iliek
Ibnu Sakdan, Panglima GAM wilayah Linge
Aliasnudin, Panglima GAM wilayah Simeulue
Misbahul Munir, Komandan Pasukan Cobra wilayah Pase Bentara Militer (BM-GAM)
Cut Man, Wakil Panglima GAM wilayah Meureuhom Daya
Muharram Idris, Panglima GAM wilayah Aceh Rayeuk
Saifuddin Yahya, Wakil Panglima GAM wilayah Aceh Rayeuk
Nurdin Ramli, Panglima GAM wilayah Singkil
Abrar Muda, Panglima GAM wilayah Lhok Tapaktuan
Nazaruddin, Panglima GAM wilayah Sabang
Izil Azhar, Panglima GAM wilayah Sabang
Yussaini M.S., Panglima GAM wilayah Meulaboh Raya
Tengku Samsuddin Saleh, Panglima GAM wilayah Teuming
Tengku Jamani Patra, Panglima GAM wilayah Alas
Amran, Panglima Daerah III GAM wilayah Lhok Tapaktuan
Ismuddin, Panglima Daerah IV GAM wilayah Linge
Lihat juga
Organisasi Papua Merdeka
Fretilin
Referensi
Bacaan lebih lanjut
Anderson, Bobby (2013). Gangster, Ideologue, Martyr: the Posthumous Reinvention of Teungku Badruddin and the Nature of the Free Aceh Movement, in Conflict, Security, and Development Issue 13.1, King's College London.
Sjamsuddin, Nazaruddin (1985). The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 978-9971-988-16-6.
Miller, Michelle Ann (2009). Rebellion and Reform in Indonesia. Jakarta's Security and Autonomy Policies in Aceh. London and New York: Routledge. ISBN 978-0-415-45467-4
Missbach, Antje (2012). Separatist Conflict in Indonesia: The long-distance politics of the Acehnese diaspora. London and New York: Routledge. ISBN 978-0-415-66896-5
Pranala luar
Full text of 2005 peace agreement, BBC, 15 Agustus 2005
The Election of Aceh Governor, Tribun Barat, 15 Juni 2016