• Source: Hubungan Britania Raya dengan Libya

Hubungan Britania Raya dengan Libya adalah hubungan diplomatik bilateral antara Britania Raya dengan Libya yang mulai dekat dan positif setelah Angkatan Bersenjata Britania membantu pasukan pemberontak menggulingkan rezim Muammar al-Qaddafi dalam Perang Saudara Libya tahun 2011. Sejak itu, pemimpin Britania telah mengunjungi Libya beberapa kali, termasuk dua kunjungan oleh Perdana Menteri David Cameron yang disambut oleh banyak rakyat Libya. Angkatan Bersenjata Britania juga membantu melatih Tentara Nasional Libya sebagai bagian dari kerjasama keamanan. Kondisi keamanan memburuk sejak 2014 setelah Britania Raya menghentikan operasional kedutaan mereka di Tripoli.




Sejarah






= Masa kolonial dan Kerajaan Libya (1943-1969)

=
Libya adalah sebuah koloni Italia pada awal abad ke-20 hingga Libya diinvasi pada Perang Dunia II. Tripolitania dan Cyrenaica diduduki oleh Britania Raya dan Fezzan dikuasai oleh Prancis. Setelah perang, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan negosiasi untuk dekolonisasi Libya. Negosiasi itu berhasil dan pada tanggal 24 Desember 1951, Libya Britania Raya berdiri di bawah kepemimpinan Raja Idris.
Dalam masa pemerintahan Idris, Libya menjaga hubungan baik dengan Britania Raya, bahkan setelah hubungan antara Britania Raya dengan negara-negara Arab lainnya memburuk karena Krisis Suez tahun 1956.




= Libya di bawah Qaddafi (1969-2011)

=
Setelah kudeta Muammar al-Qaddafi tahun 1969, hubungan Britania Raya dan Libya sangat buruk. Pemerintahan Qaddafi mengambil sikap agresif anti-Barat dan mengembangkan senjata pemusnah massal. Hubungan itu diperparah dengan konfrontasi langsung, seperti pembunuhan Yvonne Fletcher, pemboman Libya tahun 1986 oleh Amerika Serikat, dan penghancuran pesawat Pan Am 103.
Meskipun demikian, hubungan mulai membaik selama tahun 1990-an dan mencapai puncaknya pada Desember 2003 setelah Libya mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan program senjata pemusnah massal mereka. Perdana Menteri Britania Tony Blair kemudian melakukan perjalanan ke Tripoli, bertemu dengan Qaddafi dan menyatakan sebuah "hubungan baru" antara kedua negara.
Setelah itu, polisi-polisi Libya di Inggris dilatih bahasa Inggris dan prosedur keamanan, seperti Prosedur Peradilan Pidana dan Prosedur dan Teknik Setop & Cari.



Perang saudara


Meskipun hubungan kedua negara telah membaik di bawah kepemimpinan Tony Blair, hubungan mereka memburuk lagi pada tahun 2011 dengan pecahnya Perang Saudara Libya. Perdana Menteri Britania Raya David Cameron mengutuk kekerasan yang "mengerikan dan tidak bisa diterima" yang dilakukan terhadap para demonstran dan protes anti-Qaddafi terjadi di Kedutaan Besar Libya di London. Britania Raya membekukan aset rezim Qaddafi di negara itu dan bergabung dengan Prancis memimpin dorongan intervensi militer melawan pasukan pemerintah Libya. Sebuah kelompok yang disebut "Menggulingkan Tiran" menduduki rumah Saif al-Islam al-Qaddafi di London dan meminta keluarga Qaddafi untuk meninggalkan Libya.
Setelah berminggu-minggu lobi dilakukan oleh Britania Raya dan sekutunya, pada tanggal 17 Maret 2011 Dewan Keamanan PBB menyetujui intervensi militer di Libya, dan dua hari kemudian Britania Raya dan Amerika Serikat menembakkan lebih dari 110 rudal Tomahawk di target-target rezim sebelum mengirimkan jet-jet tempur untuk melindungi warga sipil. Pemerintah Libya mengecam intervensi itu sebagai kolonialisme oleh "musuh Perang Salib" dan mengklaim bahwa bom-bom Britania menargetkan warga sipil.
Britania Raya mengusir duta besar Qaddafi pada Mei 2011 dan menghentikan ikatan terakhirnya dengan Libya Qaddafi pada tanggal 27 Juli 2011 dengan mencabut pengakuan diplomatiknya atas rezim Qaddafi dan mengalihkannya pada Dewan Peralihan Nasional. Kuasa Usaha Libya dan semua staf kedutaan yang tersisa diusir dari negara itu dan kedutaannya ditutup.
Rezim Qaddafi tetap menentang bahkan saat mereka dibom oleh pasukan Britania. ketika kerusuhan Inggris pecah pada bulan Agustus 2011, Wakil Menteri Luar Negeri pemerintahan Qaddafi Khaled Kaim mendesak Cameron untuk mundur dengan mengatakan bahwa "David Cameron telah kehilangan semua legitimasi dan harus pergi", bernada mengejek mengulangi komentar yang dibuat oleh Cameron tentang Qaddafi. Pernyataan itu juga menyerukan intervensi militer internasional di Britania. Televisi pemerintah Libya juga memberikan berita palsu bahwa pemerintah Britania menggunakan tentara bayaran Irlandia dan Skotlandia untuk menghadapi perusuh.



Skandal hubungan LSE dan Qaddafi

Saat perang saudara meletus, sebuah skandal muncul di Sekolah Ilmu Ekonomi dan Politik London mengenai hubungannya dengan rezim Qaddafi. Terungkapnya fakta itu mengakibatkan direktur sekolah itu, Sir Howard Davies mengundurkan diri pada tanggal 3 Maret 2011 dengan mengutip "kesalahan pertimbangan".




= Libya pasca-Qaddafi (2011-sekarang)

=

Pada Juli 2011 Britania Raya secara resmi mengakui Dewan Transisi Nasional (National Transitional Council atau NTC) sebagai pemerintah Libya, mengusir diplomat-diplomat rezim Qaddafi yang tersisa dan mengundang NTC untuk mengangkat seorang duta besar dan mengambil alih kedutaan Libya di London, yang mereka lakukan pada 10 November 2011.

Menyusul penggulingan Qaddafi, Perdana Menteri Britania Raya David Cameron mengunjungi Libya bersama dengan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan di Benghazi disambut oleh kerumunan ribuan orang yang bersorak ketika ia mengatakan kepada mereka, "rasanya luar biasa ikut membebaskan Libya." Cameron menjanjikan pemerintahan baru dukungan untuk membangun kembali infrastruktur Libya dan mencairkan aset rezim Qaddafi senilai miliaran dolar serta menyerahkannya kepada NTC.
Penggulingan Qaddafi mendorong kepolisian Britania untuk membuka kembali penyelidikan mereka dalam pembunuhan Yvonne Fletcher dan pemboman Lockerbie. NTC berjanji untuk bekerja sama dalam penyelidikan itu dan pada Desember 2012 Duta Besar Libya untuk Britania Raya mengumumkan bahwa semua berkas yang berkaitan dengan Lockerbie akan dirilis, meskipun hal itu mungkin baru bisa dilakukan setelah konstitusi baru Libya diselesaikan dan pemerintahan yang permanen mulai bekerja. Kemudian pada Januari 2013 diberitakan bahwa polisi Skotlandia akan datang ke Libya untuk melakukan penyelidikan.
Pada Januari 2013, pemerintah Britania Raya mengeluarkan peringatan perjalanan yang mendesak warga Britania untuk meninggalkan kota Benghazi akibat "ancaman tertentu dan tiba-tiba terhadap orang-orang barat". Perdana Menteri Libya Ali Zeidan mengatakan langkah itu "berlebihan", tetapi ia bisa memahami alasan di belakangnya. David Cameron kembali mengunjungi Libya pada 31 Januari 2013, melakukan pertemuan dengan Zeidan dan Presiden Kongres Mohammed Magariaf. Ia menjanjikan kerjasama lebih lanjut dalam pelatihan pasukan keamanan Libya dan mengatakan bahwa "orang-orang Britania ingin berdiri bersama Anda."
Britania Raya menghentikan operasional kedutaan besar mereka di Tripoli pada tanggal 2 Agustus 2014 karena meningkatkan kekerasan pasca-perang saudara di kota itu. Hubungan diplomatik dengan Libya dipertahankan dengan staf kedutaan terus bekerja dari negara tetangga Tunisia. Staf kedutaan mencuit bahwa pertempuran telah menyebar ke daerah-daerah dekat kedutaan dan tidak aman untuk beroperasi di sana, tetapi mereka berharap untuk kembali secepat mungkin.
Pada Juli 2015 Komite Pilihan Luar Negeri memulai penyelidikan mengenai intervensi pemerintah Britania Raya di Libya dan disusul dengan runtuhnya pemerintah Libya. Ketua komite, Crispin Blunt mengatakan "Keadaan telah berubah menjadi malapetaka bagi rakyat Libya. Dan sekarang menjadi masalah yang berkembang untuk kita karena musuh yang tidak kita ragukan lagi, yaitu ISIS, mulai membangun kendali atas daerah-daerah Libya. Ditambah dengan krisis migrasi, setiap wilayah yang otoritas negaranya runtuh jelas menimbulkan masalah bagi kita di seluruh dunia."




Referensi

Kata Kunci Pencarian:

• Britania Raya
• Hubungan Britania Raya dengan Libya
• Libya
• Hubungan Britania Raya dengan Malaysia
• Muammar Khadafi
• Hubungan India dengan Libya
• Hubungan Amerika Serikat dengan Britania Raya
• Hubungan Amerika Serikat dengan Libya
• Hubungan luar negeri Indonesia
• Kolonialisme