Hubungan antara
Indonesia dan
Palestina adalah
Hubungan yang sudah sangat erat dan akrab disebabkan kesamaan negara dan dukungan dunia untuk kemerdekaan
Palestina.
Indonesia menolak untuk mengakui negara Israel hingga kesepakatan solusi dua negara tercapai antara Israel dan
Palestina.
Indonesia sangat membela hak-hak dan kebebasan rakyat
Palestina dan mendukung perjuangan rakyat
Palestina.
Sejarah
Palestina adalah salah satu pendukung awal kemerdekaan
Indonesia pada tahun 1945. Mufti Agung Yerusalem dan Pemimpin Tertinggi Dewan
Palestina, Syekh Muhammad Amin al-Husaini berjasa meningkatkan pengakuan negara-negara Arab lainnya atas
Indonesia, khususnya melalui Liga Arab. Mereka juga sepakat untuk menekan Inggris yang tentaranya sudah tiba di
Indonesia lebih dulu dari Belanda, tidak untuk mendukung Belanda. Akibatnya,
Indonesia sejak awal sangat tidak ramah terhadap
Hubungan dengan Israel sebagai rasa terima kasih kepada
Palestina. Presiden
Indonesia Soekarno mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Bahkan setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya kekuasaan Jenderal Soeharto,
Indonesia sangat mendukung perjuangan rakyat
Palestina. Pemimpin Organisasi Pembebasan
Palestina (PLO), Yasser Arafat telah mengunjungi
Indonesia pada tahun 1984 dan pada tahun 1993.
dengan jatuhnya Orde Baru, Abdurrahman Wahid berusaha untuk memperbaiki
Hubungan dengan Israel namun ia dilengserkan dari jabatannya pada bulan Agustus 2001 dan tidak ada upaya yang dipertahankan untuk meningkatkan
Hubungan antara
Indonesia dan Israel. Pada tahun 1988
Hubungan resmi antara
Indonesia dan
Palestina dimulai
dengan pengakuan
Indonesia atas
Palestina. Pada tahun 1990 dibuka kedutaan besar di Jakarta.
Indonesia menyambut baik Deklarasi Kemerdekaan
Palestina oleh Dewan Nasional
Palestina di Aljir, Aljazair dan telah mengakui Negara
Palestina pada 16 November 1988. Setahun kemudian
Indonesia dan
Palestina menandatangani Kesepakatan Bersama pada Dimulainya
Hubungan Diplomatik
Indonesia-
Palestina di tingkat kedutaan besar, pada 19 Oktober 1989. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik
Indonesia, Ali Alatas, dan pejabat PLO, Farouk Kaddoumi. Setelah upacara penandatanganan, Menteri Luar Negeri
Palestina menugaskan Kedutaan Besar Negara
Palestina di Jakarta.
dengan demikian,
Indonesia menugaskan Kepala Misinya ke Republik Tunisia sebagai Duta Besar non-residen
Palestina hingga 1 Juni 2004, ketika penugasan tersebut diserahkan ke Duta Besar
Indonesia untuk Kerajaan Yordania di Amman. Selama kunjungan ke Yordania pada bulan Mei 2006, Presiden
Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali dukungan
Indonesia untuk kemerdekaan
Palestina termasuk melalui dimulainya kembali perundingan damai, serta mengungkapkan keprihatinan
Indonesia atas kondisi
Palestina, termasuk dalam hal keuangan, di tengah-tengah sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Israel.
Kunjungan tingkat tinggi
Pemimpin PLO, Yasser Arafat telah mengunjungi
Indonesia beberapa kali; pada tahun 1984 menemui Presiden Suharto, pada September 1992 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10 di Jakarta, pada tahun 1993 dan pada bulan Agustus 2000 untuk menemui Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta.
Pada 21-23 Oktober 2007, Presiden
Palestina Mahmoud Abbas melakukan kunjungan kenegaraan resmi pertamanya ke
Indonesia. Dalam kunjungannya Presiden Abbas telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama
dengan Indonesia. Perjanjian kerjasama termasuk di bidang komunikasi dan pendidikan. Abbas kembali mengunjungi
Indonesia pada bulan Mei 2010 dan Februari 2014.
Kritik terhadap kebijakan Israel baru-baru ini
Selama Konflik Gaza 2008-2009, Presiden
Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah
Indonesia tetap konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat
Palestina untuk mempertahankan hak dan kedaulatannya. Dia mengatakan bahwa "Perang habis-habisan Israel terhadap Hamas yang tak seimbang
dengan sejumlah besar korban jiwa adalah tragedi kemanusiaan yang tak terlupakan. Kami mengundang semua pihak untuk membantu menghentikan serangan Israel dan kami akan terus mendukung perjuangan kemerdekaan
Palestina.
Indonesia merasa perlu untuk Dewan Keamanan PBB untuk membuat pertemuan formal dan mengeluarkan resolusi untuk memaksa Israel menghentikan agresinya." Setelah bentrokan armada Gaza pada 31 Mei 2010, Presiden
Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengecam tindakan Israel. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga mengecam tindakan tersebut dan mengatakan bahwa blokade Israel di Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional. Selama konflik Israel-Gaza 2014, Pemerintah
Indonesia mengecam agresi militer Israel yang sedang berlangsung di daerah Gaza
Palestina,
dengan mengatakan bahwa serangan semacam itu dapat merusak kondisi menuju terciptanya perdamaian antara
Palestina dan Israel. "Langkah Israel harus ditentang. Sebuah agresi militer yang memperburuk penderitaan yang diderita warga
Palestina di Gaza dan Tepi Barat hingga saat ini karena pengepungan yang sebenarnya adalah sebuah 'hukuman kolektif' terhadap rakyat
Palestina," kata Menteri Luar Negeri
Indonesia Marty Natalegawa. Joko Widodo mengecam serangan Israel di Gaza pada tahun 2014.
Lihat pula
Daftar duta besar
Palestina untuk
Indonesia
Hubungan luar negeri
Indonesia
Hubungan luar negeri
Palestina
Referensi