• Source: Kebijakan perpindahan penduduk di Kerajaan Asiria Baru

Kerajaan Asiria Baru atau Kerajaan Asyur mengimplementasikan kebijakan perpindahan penduduk (disebut juga "deportasi" atau "pemukiman kembali" oleh sejarawan) yang diatur negara selama sekitar tiga abad sejak zaman Ashur-Dan II. Kebanyakan perpindahan penduduk ini direncanakan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan politik, ekonomi dan budaya, demi kemajuan kerajaan. Contohnya, sekelompok penduduk dipindahkan ke wilayah lain untuk menyebarkan teknik-teknik pertanian atau untuk membuka lahan baru. Perpindahan juga dapat dilakukan sebagai hukuman untuk musuh politik kerajaan. Dalam kasus lain, pemerintah memilih sebagian kalangan elit dari wilayah yang ditundukkan Asiria dan memindahkannya ke pusat kerajaan, dengan tujuan memperkaya pengetahuan dan kebudayaan kerajaan.
Pada 1979, Bustenay Oded memperkirakan bahwa Asiria telah memindahkan sekitar 4,4 juta penduduk (± 900.000 penduduk) dalam kurun waktu 250 tahun. Ada kasus perpindahan penduduk pada masa ini yang tertulis di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu pemindahan Bani Israil oleh Tiglat-Pileser III dan Sargon II.




Tujuan


Terdapat banyak alasan pemindahan penduduk oleh Kerajaan Asiria Baru. Skenario yang menimpa kebanyakan orang adalah kolonisasi, yaitu pemindahan penduduk secara sistematis demi kemajuan negara. Pemindahan ini direncakan oleh pemerintah pusat dengan menimbang faktor-faktor politik, ekonomi, dan budaya. Contohnya, pemerintah dapat memindahkan penduduk untuk membuka lahan baru atau untuk menyebarkan teknik-teknik pertanian yang sudah maju ke daerah lain. Skenario perpindahan penduduk seperti ini dimulai dari abad ke-9 SM, lalu menjadi umum di akhir abad ke-8 SM, dan berlanjut ke abad selanjutnya.
Negara juga dapat memindahkan orang-orang yang dianggap musuh politik. Misalnya, pada 720 SM Sargon II memindahkan 6.300 orang yang terlibat konflik politik melawan dirinya dari daerah pusat kerajaan di Mesopotamia Utara ke kota Hamat (sekarang Hama di Suriah) yang baru saja ditaklukkan Asiria. Dengan memindahkan orang-orang tersebut sebagai ganti hukuman mati, Sargon menampilkan citra seorang yang pengasih, sekaligus menyingkirkan orang-orang tersebut dari pusat kekuasaan dan memanfaatkan mereka untuk membangun kembali kota Hamat yang hancur dilanda perang.
Dalam skenario lain, Asiria juga bisa memindahkan sebagian penduduk dari daerah-daerah yang baru ditaklukkan ke daerah pusat kerajaan. Pihak kerajaan umumnya memilih golongan elit dari daerah tersebut secara sistematis. Biasanya, yang dipilih berasal dari kelompok berketerampilan tinggi: para cendekiawan, elite sosial, ahli kerajinan, dan pertukangan. Dengan masuknya mereka ke daerah pusat kerajaan, diharapkan pemerintah pusat akan diuntungkan dengan kekayaan dan ilmu pengetahuan mereka. Kota-kota yang menjadi ibu kota Asiria, seperti Niniwe, Kalhu, dan Assur banyak diisi oleh ahli-ahli yang dipindahkan dari seluruh kerajaan. Para ahli ini memiliki peran penting dalam pembangunan berbagai karya besar Asiria, misalnya Perpustakaan Asyurbanipal.




Logistik


Pemerintah kerajaan bertugas merencanakan dan mengawasi proses perpindahan penduduk agar sebisa mungkin aman dan nyaman. Kerajaan ingin para penduduk yang pindah sampai dengan selamat, agar bisa berguna untuk masyarakat di tempat tujuannya. Karya seni peninggalan Asiria menunjukkan mereka menempuh perjalanan dengan keluarga dan harta-hartanya. Mereka menggunakan hewan tunggangan serta kotak-kotak dan wadah-wadah untuk membawa barang. Pejabat negara terlibat langsung dalam proses ini. Pada sebuah surat dari seorang pejabat kerajaan kepada Tiglat-Pileser III, pejabat tersebut menyatakan ia telah menyiapkan di antaranya pakaian, wadah penyimpan air, sepatu, serta minyak, dan sedang menunggu tersedianya keledai untuk digunakan oleh konvoi penduduk yang dipindahkan.




Jumlah penduduk yang dipindahkan


Pada 1979, profesor studi Timur Dekat Kuno Bustenay Oded memperkirakan bahwa dalam rentang waktu 250 tahun, 4,4 juta (± 900.000) orang pindah karena menjadi target kebijakan pemindahan penduduk kerajaan. Rentang waktu ini dimulai dari masa pemerintahan Ashur-dan II. Sebanyak 85% dipindahkan ke daerah pusat kerajaan. Perkiraan ini dilakukan dengan mengekstrapolasi data dari peninggalan-peninggalan tertulis.




Status penduduk yang pindah


Peninggalan-peninggalan tertulis tidak menyebutkan secara langsung mengenai status hukum dan sosial dari orang-orang yang diperintahkan negara untuk pindah. Namun para sejarawan mengusulkan berbagai dugaan dan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti tidak langsung. Misalnya, orang yang tinggal di kawasan pusat Asiria tetapi memiliki nama non-Asiria kemungkinan besar adalah orang yang dipindahkan, dan nasib mereka dapat digunakan untuk menduga status orang-orang yang dipindahkan.
Nasib orang-orang seperti ini berbeda-beda dan tidak dapat dijelaskan dengan sederhana, tetapi pada umumnya mereka tetap berstatus merdeka dan bekerja dalam berbagai profesi—sering profesi yang sama sebelum kepindahannya. Mereka yang sebelumnya bertani diberi tanah yang mereka miliki dengan status hak milik yang sama dengan penduduk asli. Banyak yang bekerja di pekerjaan yang butuh keterampilan tinggi, seperti menjadi pengrajin, ahli pertukangan, cendekiawan, dan pengusaha. Ada juga yang bekerja di istana, dan ada yang menjadi tentara kerajaan. Pemerintah menggalakan asimilasi antara penduduk asli dan pendatang, dengan salah satu tujuan agar mereka merasa memiliki identitas "Asiria" yang sama.




Dalam Alkitab


Alkitab Perjanjian Lama menyebutkan beberapa peristiwa perpindahan penduduk Bani Israil setelah ditaklukkan oleh Kerajaan Asiria Baru. Peristiwa pertama terjadi pada 734 SM dan disebutkan di 2 Raja-raja 15:29. Raja Tiglat-Pileser III mengalahkan sebuah aliansi yang termasuk Raja Pekah dari Israel, menduduki Palestina Utara dan memerintahkan sejumlah besar orang Bani Israil untuk dipindahkan ke daerah pusat Asiria. Pemindahan kedua terjadi setelah 722 SM dan disebutkan di 2 Raja-raja 18:11–12. Pengganti Raja Pekah, yang bernama Hosea memberontak terhadap Asiria pada 724 SM. Raja Salmaneser V, yang memerintah setelah Tiglat-Pileser, lalu mengepung Samaria. Pada tahun 722 SM, Samaria jatuh ke tangan raja pengganti Salmaneser, Sargon II. Menurut catatan Asiria, Sargon memerintahkan sekitar 27.280 penduduk Samaria untuk dipindahkan ke berbagai daerah kekuasaan Asiria. Daerah tujuannya antara lain Guzana di Asiria pusat, serta kota-kota Madai (sekarang di Iran) di kawasan timur kerajaan. Menurut sejarah, kota-kota Madai baru dikuasai Asiria pada 716 SM, enam tahun setelah jatuhnya Samaria. Rentang beberapa tahun ini menunjukkan bahwa perpindahan penduduk tidak selalu langsung terjadi, dan kadang baru terjadi setelah persiapan bertahun-tahun. Pada saat yang sama, daerah Samaria yang ditinggalkan para penduduk aslinya diisi oleh penduduk yang dipindahkan dari daerah lain.




Catatan






Referensi






= Catatan kaki

=




= Daftar pustaka

=
Gottheil, Richard; Ryssel, Victor; Jastrow, Marcus; Levias, Caspar (1906). "Captivity, or Exile, Babylonian". Jewish Encyclopedia. Vol. 3. New York: Funk & Wagnalls Co.
Oded, Bustenay (1979). Mass deportations and deportees in the Neo-Assyrian empire. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag. ISBN 3882260432.
Radner, Karen (2012). "Mass deportation: the Assyrian resettlement policy". Assyrian empire builders. University College London.
Radner, Karen (2018). Focus on Population Management (video). Organising an Empire: The Assyrian Way. Ludwig-Maximilians-Universität München. Diakses tanggal 2018-05-09 – via Coursera.
Reid, George (1908). "Captivities of the Israelites". The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.

Kata Kunci Pencarian:

• Kebijakan perpindahan penduduk di Kerajaan Asiria Baru
• Kerajaan Asyur Baru
• Kesultanan Utsmaniyah
• Sriwijaya
• Majapahit
• Kerajaan Israel (Samaria)
• Irak
• Kerajaan Ptolemaik
• Pemindahan penduduk
• Makedonia (kerajaan kuno)