Kejahatan Perang Sekutu mencakup dugaan dan bukti pelanggaran hukum Perang oleh Sekutu semasa Perang Dunia II terhadap warga sipil atau personel militer Blok Poros. pada akhir Perang Dunia II, banyak penjahat Perang Poros yang diadili. Sebagian di antaranya diadili di Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo. Namun demikian, pengadilan di Eropa dibentuk berdasarkan Piagam London yang hanya mengakui Kejahatan Perang oleh pelaku yang membawa kepentingan negara-negara Blok Poros. Ada banyak Kejahatan Perang pasukan Sekutu yang langsung diselidiki oleh negara-negara Sekutu dan diteruskan ke pengadilan militer. Menurut para sejarawan, beberapa insiden yang seharusnya tergolong Kejahatan Perang malah tidak diselidiki oleh Sekutu, atau diselidiki namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman.

Kebijakan

Sekutu Barat mengklaim bahwa militer mereka diwajibkan mematuhi Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa dan melakukan Perang sah untuk mempertahankan diri. Pelanggaran konvensi tersebut memang terjadi, salah satunya pemulangan paksa warga Soviet yang bersekongkol dengan pasukan Poros ke Uni Soviet setelah Perang berakhir. Militer Uni Soviet juga beberapa kali melakukan Kejahatan Perang yang kabarnya diperintahkan oleh pemerintah pusat. Kejahatan-Kejahatan ini mencakup Perang agresi, pembunuhan massal dan genosida tawanan Perang, dan menindas penduduk negara-negara yang ditaklukkannya. Antony Beevor menyebut bahwa pemerkosaan terhadap perempuan Jerman semasa pendudukan Sekutu di Jerman merupakan "fenomena pemerkosaan massal terbesar sepanjang sejarah," dan memperkirakan bahwa sedikitnya 1,4 juta perempuan diperkosa di Prusia Timur, Pomerania, dan Silesia. Ia menegaskan bahwa perempuan Rusia, Belorusia, dan Ukraina yang dibebaskan dari kerja paksa di Jerman juga dilecehkan secara seksual. Sejumlah sejarawan seperti Jörg Friedrich menyatakan bahwa pengeboman udara terhadap permukiman dan bangunan bersejarah di wilayah musuh, termasuk kota Cologne, Hamburg, dan Dresden, Biara Monte Cassino di Italia pada Pertempuran Monte Cassino, Tokyo, Nagoya, Osaka, dan khususnya pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki, oleh Sekutu Barat dapat digolongkan sebagai Kejahatan Perang. Rangkaian pengeboman tersebut mengakibatkan kehancuran total sejumlah kota dan bangunan dan menewaskan puluhan ribu warga sipil.. Namun demikian, hukum kemanusiaan internasional positif atau adat terkait peperangan udara belum ada sebelum dan semasa Perang Dunia II. Artinya, pada waktu itu pengeboman strategis tidak dianggap Kejahatan Perang secara resmi. Atas alasan ini pula, tidak ada perwira Jepang dan Jerman yang diadili di pengadilan Kejahatan Perang Sekutu atas serangan udara di Shanghai, Chongqing, Warsaw, Rotterdam, dan kota-kota di Britania Raya saat The Blitz berlangsung.

Lihat pula

Pembantaian Bleiburg Pembantaian Komunis di Serbia 1944–1945 Pembantaian Foibe Daftar pembantaian Keadilan pemenang Kerja paksa warga Jerman di Uni Soviet Kerja paksa warga Jerman setelah Perang Dunia II Partisan Soviet, Kejahatan terhadap warga sipil di Finlandia Taken by Force (buku) Dukungan Churchill untuk serangan kimia terhadap kota-kota di Jerman

Catatan

Kutipan

Referensi

Bacaan lanjutan

Harris, Justin Michael. "American Soldiers and POW Killing in the European Theater of World War II" [1]