• Source: Negara suapan

Negara satelit atau negara suapan adalah sebuah istilah politik yang digunakan untuk menyebutkan suatu negara yang secara resmi merdeka, namun berada di bawah pengaruh dan kontrol politik dan ekonomi dari negara lain. Istilah ini diciptakan dengan menganalogikan planet yang mengorbit benda langit yang lebih besar, seperti bulan yang berputar di sekeliling planet. Istilah ini terutama sekali merujuk pada negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang menjadi anggota dari Pakta Warsawa selama Perang Dingin, atau Mongolia antara tahun 1924 dan 1990. Untuk kasus Eropa Tengah dan Timur, negara-negara tersebut merupakan "satelit" yang berada di bawah hegemoni Uni Soviet. Dalam beberapa konteks, istilah ini juga dapat mengacu pada negara-negara lain yang berada dalam lingkup pengaruh Soviet selama Perang Dingin seperti Korea Utara (khususnya saat terjadinya Perang Korea), dan Kuba (setelah bergabung dengan Comecon). Di Dunia Barat, istilah ini jarang digunakan untuk menyebut negara-negara selain yang menjadi satelit Soviet. Sedangkan di Soviet sendiri, istilah ini mengacu pada negara-negara yang mengorbit Jerman Nazi dan Italia Fasis sebelum Perang Dunia II.
Dalam masa-masa perang atau ketegangan politik, negara-negara satelit kadang-kadang juga berfungsi sebagai penyangga antara negara musuh dan negara yang mengontrol negara satelit tersebut. Istilah "negara satelit" sendiri masih diperdebatkan oleh beberapa pakar terkait dengan penggunaannya untuk menggambarkan [dugaan] subordinasi dari satu negara terhadap negara lainnya. Istilah lainnya yang juga digunakan di antaranya negara boneka dan neo-koloni. Secara umum, istilah "negara satelit" berarti kesetiaan ideologi dan militer yang mendalam terhadap kekuatan hegemonik, sedangkan negara boneka lebih menyiratkan pada ketergantungan politik dan militer, dan neo-koloni menyiratkan ketergantungan ekonomi. Tergantung pada aspek ketergantungan yang ditekankan, suatu negara dapat digolongkan ke dalam lebih dari satu kategori di atas.




Negara satelit Uni Soviet






= Pasca-Perang Dunia I

=
Republik Rakyat Mongolia
Republik Rakyat Tuva (1921-1944)




= Pasca-Perang Dunia II

=
Republik Rakyat Federal Yugoslavia (1945–1948)
Republik Rakyat Sosialis Albania (1945–1960)
Republik Rakyat Bulgaria
Republik Sosialis Cekoslowakia
Republik Demokratik Jerman
Republik Rakyat Polandia
Republik Sosialis Rumania
Republik Rakyat Hungaria
Republik Demokratik Afganistan juga dapat dianggap sebagai negara satelit Soviet, dari tahun 1978 sampai 1992 pemerintah pusat di Kabul dikuasai oleh komunis, dan didukung langsung oleh kekuatan militer Soviet antara tahun 1979 dan 1989.




Pasca-Perang Dingin


Para pakar terkadang menyatakan kekhawatiran bahwa intervensi militer dan diplomatik Amerika Serikat di Timur Tengah dan negara lainnya mungkin akan, atau telah menyebabkan munculnya negara satelit Amerika Serikat. William Pfaff memperingatkan bahwa kehadiran permanen Amerika Serikat di Irak akan "mengubah Irak menjadi negara satelit Amerika." Istilah negara satelit juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antara Lebanon dan Suriah, setelah Suriah dituduh campur tangan dalam urusan politik Lebanon.




Lihat juga


Negara penyangga
Negara klien
Negara boneka
Kerajaan klien Romawi di Britania




Catatan kaki






Referensi


Langley, Andrew (2006), The Collapse of the Soviet Union: The End of an Empire, Compass Point Books, ISBN 0-7565-2009-6
Merkl, Peter H. (2004), German Unification, Penn State Press, ISBN 0-271-02566-2
Olsen, Neil (2000), Albania, Oxfam, ISBN 0-85598-432-5
Rajagopal, Balakrishnan (2003), International law from below: development, social movements, and Third World resistance, Cambridge University Press, ISBN 0-521-01671-1
Rao, B. V. (2006), History of Modern Europe Ad 1789-2002: A.D. 1789-2002, Sterling Publishers Pvt. Ltd, ISBN 1-932705-56-2
Wettig, Gerhard (2008), Stalin and the Cold War in Europe, Rowman & Littlefield, ISBN 0-7425-5542-9
Wood, Alan (2005), Stalin and Stalinism, Routledge, ISBN 978-0-415-30732-1

Kata Kunci Pencarian:

• Negara suapan
• Kepolisian Negara Republik Indonesia
• ST Burhanuddin
• Kolonialisme
• Korupsi
• Referendum kemerdekaan Mongolia 1945
• Politik uang
• Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
• Negara Islam Irak dan Syam
• Akil Mochtar