• Source: Undang-Undang Jaminan

undang" target="_blank">Undang-undang" target="_blank">Undang Jaminan (bahasa Italia: Legge delle Guarentigie) adalah istilah yang mengacu kepada undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang yang disahkan oleh Parlemen Italia pada 13 Mei 1871 terkait dengan prerogratif Takhta Suci dan hubungan antara negara dengan gereja di Kerajaan Italia. undang" target="_blank">Undang-undang" target="_blank">undang ini menjamin hak-hak Paus yang telah kehilangan kendali atas wilayah Negara Gereja. Hak-hak tersebut meliputi inviolabilitas Sri Paus, kekebalan dari yurisdiksi pengadilan Italia, perlindungan kepidanaan dari hinaan publik, serta kebebasan korespondensi dan ibadah. undang" target="_blank">Undang-undang" target="_blank">undang ini juga mengakui hak Paus untuk menerima utusan dari luar negeri, dan utusan-utusan ini memiliki kekebalan diplomatik. Selain itu, undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang ini menganugerahkan 3,225 juta lira Italia dan memberikan hak kepada Paus untuk menggunakan Istana Vatikan, Istana Lateran, dan Castel Gandolfo.
Mengingat instrumen ini adalah sebuah undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang nasional dan bukan perjanjian internasional, dari sudut pandang Italia undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang ini mengatur urusan dalam negeri Italia dan sama sekali tidak mengakui kedaulatan Paus. Oleh sebab itu, undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang ini tidak mengakui Vatikan sebagai wilayah ekstrateritorial, sehingga pengadilan Italia memiliki wewenang atas tindak pidana yang dilakukan di wilayah Vatikan, termasuk Basilika Santo Petrus.
Paus Pius IX menolak menerima undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang ini; dari sudut pandang Paus, undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang ini disahkan oleh pemerintah asing dan dapat dikesampingkan. Pius IX kemudian menyatakan diri sebagai "tawanan di Vatikan". Permasalahan terkait status Takhta Suci baru diselesaikan oleh Perjanjian Lateran pada tahun 1929.




Daftar pustaka


Cismas, Ioana. Religious Actors and International Law (New York: Oxford University Press, 2014). ISBN 9780198712824
Duffy, Eamon. Saints & Sinners: A History of the Popes (New Haven: Yale University Press, 1997). ISBN 0300073321
Hanson, Eric O. The Catholic Church in World Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987).
Metz, René. What is Canon Law? (New York: Hawthorn Books/Publishers, 1960). Michael Derrick (translator of the French original).
Artikel ini memuat teks dari suatu penerbitan yang sekarang berada dalam ranah publik: Umberto Benigni (1913). "Law of Guarantees". Dalam Herbermann, Charles. Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton. GIOBBIO, Lezioni di diplomazia ecclesiastica (Rome, 1899), I, passim; CASTELLARI, La Santa Sede (Milan, 1903), I, 108 sqq.; II, 488–608; GEFFCKEN, Die völkerrechtliche Stellung des Papsttums (Rome, 1887), 172; Gazetta Ufficiale, series II, no. 214; Acta Pii IX (Rome, s. d.), pt. I, vol. V, 286 sqq., 306 sqq., 352 sqq.; Acta Sanctœ Sedis (Rome, 1870–1871), VI.
Artikel ini memuat teks dari suatu penerbitan yang sekarang berada dalam ranah publik: Umberto Benigni (1913). "Non Expedit". Dalam Herbermann, Charles. Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton. Civiltà Cattolica (Rome), ser. VIII, IV, 652; VI, 51; VIII, 653; VIII, 3l62; Questioni politico-religiose (Rome, 1905).
Artikel ini mengandung teks dari suatu publikasi yang sekarang berada di domain publik: Modern and Contemporary European History (1815–1921) by J. Salwyn Schapiro, Ph.D. (Houghton Mifflin Company, 1921).

Kata Kunci Pencarian:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Undang-Undang Hak Asasi Manusia
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)
• Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023
• Konstitusi
• BPJS Ketenagakerjaan
• Undang-Undang Jaminan
• Jaminan Kredit Indonesia
• Cigarette excise in Indonesia
• Indonesia
• Papua (province)