• Source: Undang-Undang Kebebasan Informasi 2000

undang" target="_blank">Undang-undang" target="_blank">Undang Kebebasan Informasi 2000 (bahasa Inggris: Freedom of Information Act 2000) adalah sebuah undang" target="_blank">Undang-undang" target="_blank">Undang dalam Parlemen Britania Raya yang memberikan "hak akses" masyarakat kepada informasi yang dipegang oleh otoritas publik. UU tersebut adalah penerapan dari legislasi kebebasan informasi di Britania Raya pada tingkat nasional. UU tersebut mengimplementasikan sebuah komitmen manifesto dari Partai Buruh dalam pemilihan umum tahun 1997, yang dikembangkan oleh Dr David Clark sebagai sebuah Kertas Putih tahun 1997. Versi terakhir dari UU tersebut diyakini berasal dari proporsal tersebut meskipun Partai Buruh berada dalam oposisi. Tujuan bulat dari UU tersebut diberlakukan pada 1 Januari 2005.
UU tersebut adalah tanggung jawab dari Lord Chancellor's Department (sekarang berganti nama menjadi Kementerian Keadilan). UU tersebut kemudian berujung pada penggantian nama Komisioner Perlindungan Data (sejalan dengan yang diatur dalam UU Perlindungan Data), yang sekarang dikenal sebagai Komisioner Informasi. Jawatan Komisioner Informasi menaungi operasi dari UU tersebut.
Hukum kebebasan informasi kedua yang ada di Inggris, undang" target="_blank">Undang-undang" target="_blank">Undang Kebeasan Informasi (Skotlandia) 2002 (asp 13), disahkan oleh Parlemen Skotlandia pada tahun 2002, agar badan-badan masyarakat yang lebih bernaung di bawah naungan parlemen Holyrood, ketimbang Westminster, memiliki yurisdiksi, Untuk lembaga-lembaga tersebut, UU tersebut memenuhi keperluan yang sama dengan UU tahun 2000.
Sekitar 120,000 permintaan dibuat setiap tahun. Para warga negara swasta meliputi 60% diantaranya, dengan kepentingan bisnis dan jurnalis masing-masing meliputi 20% dan 10%. Permintaan junalis lebih sering ketimbang permintaan bisnis dan individual. UU tersebut berbiaya £35.5 juta pada tahun 2005.




Referensi






Bacaan tambahan


The Law of Freedom of Information (MacDonald, Jones et al.: OUP 2003)
Information Rights (Coppel at al.: Sweet and Maxwell 2004)
Your Right To Know (Brooke, H.: Pluto Press 2006)




Pranala luar


Text of the Freedom of Information Act 2000 as in force today (including any amendments) within the United Kingdom, from legislation.gov.uk .
Information Commissioner's Office Diarsipkan 2012-09-20 di Wayback Machine.
Freedom of Information Act Blog (maintained by Steve Wood, Lecturer at Liverpool John Moores University)
Freedom of Information Journal
House of Commons Library Article (An analysis of the implementation of the Freedom of Information Act)
Open Government: a Journal on Freedom of Information. Open access e-journal with peer-reviewed research and commentary on FOI worldwide
WhatDoTheyKnow.com - a web-based system for making and publishing Freedom of Information requests, maintained by mySociety

Kata Kunci Pencarian:

• Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Undang-Undang Hak Asasi Manusia
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023
• Undang-Undang Kebebasan Informasi 2000
• Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
• Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Kebebasan pers di Indonesia
• Kebebasan berbicara
• Kebebasan informasi