Badan usaha milik negara GudangMovies21 Rebahinxxi LK21

    Badan usaha milik negara (disingkat BUMN), dahulu dikenal sebagai perusahaan negara (disingkat PN), adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Yang membedakan BUMN dengan badan lain milik pemerintah adalah status badan hukum, sifat operasional, aktivitas, dan tujuan operasinya. Meski BUMN berperan dalam melaksanakan kebijakan publik (misalnya perusahaan perkeretaapian milik negara bertujuan untuk mempermudah akses dan mobilitas masyarakat), BUMN harus dibedakan dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, nonstruktural, juga badan layanan umum karena memiliki status sifat layaknya swasta korporat atau yang berdiri independen sendiri untuk mencari keuntungan.


    BUMN di Indonesia



    Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: (Pasal 2)

    memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
    mengejar keuntungan;
    menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
    menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
    turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.


    = Modal BUMN dan Penyertaan Modal Negara (PMN)

    =
    Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara (PMN) dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari: (Pasal 4 ayat 1-2)

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    kapitalisasi cadangan;
    sumber lainnya.
    Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah untuk:

    Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 4 ayat 3)
    Setiap perubahan penyertaan modal negara, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas (Pasal 4 ayat 4)
    BUMN terdiri dari Persero dan Perum:

    Perusahaan Perseroan (Persero), adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
    Perusahaan Umum (Perum), adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
    Menteri BUMN adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.


    Terminologi


    Pendapat mengenai terminologi BUMN menurut para ahli berbeda-beda, terutama dalam mendefinisikan istilah bahasa Inggris untuk BUMN, state-owned enterprise. Pertama, istilah state sering tidak jelas dan bahkan diperdebatkan, (semisal, kurang jelas apakah badan usaha milik daerah, BUMD, dianggap "milik negara"). Selain itu, tidak ada kejelasan apakah syarat pembentukan BUMN adalah "benar-benar milik negara" (state-owned) seutuhnya (perlu diketahui bahwa BUMN dapat sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh negara; bahkan sangat susah mengetahui seberapakah kepemilikan negara dalam perusahaan memenuhi syarat sebagai "milik negara" karena pemerintah dapat memiliki modal sendiri, tanpa mencampuri urusan perusahaan). Terakhir, istilah enterprise (badan usaha) sering dipertanyakan, karena secara umum enterprise adalah badan hukum perdata walaupun ada juga BUMN yang berbadan hukum publik, yang akibatnya istilah corporation (perusahaan) lebih sering digunakan.
    Dalam BUMN sendiri, anak perusahaannya dapat bersifat tertutup ataupun terbuka (dicatat dalam bursa efek), tetapi pemerintah memiliki perusahaan tersebut melalui perusahaan induk (membentuk holding BUMN). Terdapat dua definisi mengenai "anak perusahaan BUMN" bergantung kepemilikan pemerintah, yakni definisi pertama adalah pemerintah memiliki setidaknya lebih dari 50% saham pada anak perusahaannya, atau definisi kedua, berapa pun jumlah saham aktif yang ada di tangan pemerintah.
    Suatu tindakan yang mengubah badan layanan umum milik pemerintah menjadi BUMN disebut korporatisasi.


    Kegunaan




    = Alasan ekonomi

    =


    Monopoli


    BUMN sangat identik dengan monopoli, karena BUMN didirikan untuk memenuhi kepentingan umum. Akibatnya, BUMN dapat mengejar seluas-luasnya nilai ekonomi dari cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, BUMN banyak memonopoli infrastuktur dan penyelenggaraan distribusi dan transportasi (misalnya perusahaan kereta api), barang dan jasa strategis (misalnya jasa pos dan telekomunikasi, produsen senjata, dan pengadaan barang milik negara), sumber daya alam dan energi (misalnya minyak bumi, tambang, atau energi alternatif), bisnis yang secara politis bersifat sensitif, lembaga penyiaran, perbankan, barang yang membawa mudarat (misalnya minuman keras), dan barang bermanfaat (misalnya pelayanan kesehatan).


    Industri berkembang


    BUMN dapat membantu industri berkembang yang dianggap "bermanfaat bagi ekonomi negara dan dianggap tidak sesuai bila dikelola oleh swasta". Saat industri yang mulai berkembang mengalami kesulitan suntikan modal dari swasta (mungkin karena barang yang diproduksi membutuhkan investasi berisiko tinggi, sukar dipatenkan, atau terjadi spillover effect), pemerintah dapat membantu industri tersebut hadir di pasar dengan pengaruh ekonomis yang positif. Namun, pemerintah tidak dapat memperkirakan mana suatu sektor industri tersebut sebagai industri berkembang, sehingga peranan BUMN dalam menumbuhkan industri berkembang sering diperdebatkan.


    = Alasan politik

    =
    BUMN dapat didirikan untuk membantu program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dari sini, BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan umum. BUMN juga dapat dijadikan sebagai sarana meringankan tekanan fiskal suatu negara, mengingat BUMN tidak ikut dihitung dalam APBN.


    Pengaruh




    = Terhadap birokrasi

    =
    Dibandingkan dengan badan layanan umum, penyelenggaraan kegiatan usaha ekonomi oleh BUMN sangat bermanfaat karena peran politisi tidak digantungkan dalam menyelenggarakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Sebaliknya BUMN dapat merugikan karena pengawasannya relatif lemah seperti naiknya biaya transaksi (termasuk biaya pengawasan, yakni dibutuhkan biaya tinggi dan sukar untuk memimpin BUMN yang sudah otonom daripada di badan layanan umum). Ada bukti kecenderungan bahwa kegiatan BUMN dirasa lebih efisien daripada badan layanan umum, tetapi nilai manfaatnya berkurang saat pelayanannya menjadi cenderung bersifat teknis dan memiliki tujuan publik yang kurang terbuka.


    = Terhadap badan usaha milik swasta

    =
    Dibandingkan dengan badan usaha milik swasta, BUMN kurang efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya karena ada campur tangan politik. Namun tidak seperti perusahaan yang digerakkan keuntungan, BUMN lebih berfokus pada tujuan publik.


    Perkembangan di seluruh dunia


    Di Eropa Barat dan Eropa Timur pernah ada nasionalisasi besar-besaran pada abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia II. Di Eropa Timur, pemerintahan berideologi komunis banyak memanfaatkan model-model ala Soviet. Pemerintah di Eropa Barat, baik golongan kanan maupun kiri, melihat campur tangan negara sangat diperlukan dalam membangun kembali perekonomian pascaperang. Kontrol pemerintah atas monopoli industri sudah termaktub dalam aturan. Sektor-sektor tersebut adalah telekomunikasi, pembangkit listrik, bahan bakar fosil, kereta api, bandara, maskapai penerbangan, transportasi umum, bijih besi, pelayanan kesehatan, pos, dan kadang-kadang bank. Banyak perusahaan industri besar juga dinasionalisasi atau dibentuk sebagai perusahaan negara, sebagai contoh British Steel Corporation, Statoil, dan Irish Sugar. Mulai dekade 1970-an dan terus melesat pada 1980 dan 1990-an banyak perusahaan yang diswastanisasi, walau ada yang tetap menjadi milik pemerintah.
    BUMN dapat bekerja berbeda dengan perseroan terbatas. Sebagai contoh, di Finlandia, BUMN (liikelaitos) dikendalikan oleh pelaku terpisah. Meski harus bertanggung jawab dengan keuangannya sendiri, mereka tidak dapat menyatakan bangkrut; negara dapat melunasi kewajibannya. Aktiva perusahaan tidak dapat dijual dan jika hendak dipinjam harus dengan persetujuan, mengingat aktiva tersebut merupakan kewajiban pemerintah.
    Di banyak negara-negara anggota OPEC, pemerintah memiliki perusahaan minyak yang beroperasi di tanah-tanah miliknya. Misalnya perusahaan Saudi Aramco milik Arab Saudi, yang dibeli sahamnya oleh Pemerintah Arab Saudi pada tahun 1988, yang kemudian diganti namanya dari Arabian American Oil Company menjadi Saudi Arabian Oil Company. Pemerintah Arab Saudi juga memiliki maskapai penerbangan nasional, Saudi Arabian Airlines, dan memegang 70% saham SABIC serta sejumlah perusahaan lain. Namun, sebagian di antara perusahaan itu diprivatisasi satu persatu.


    Lihat pula



    Badan usaha milik daerah
    Badan usaha milik desa
    Perusahaan swasta
    Daftar badan usaha milik negara di Indonesia


    Referensi




    = Catatan kaki

    =


    = Sumber

    =
    Profiles of Existing Government Corporations—A Study Prepared by the U.S. General Accounting Office for the Committee on Government Operations (pdf), Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1988, hlm. 301, GAO/AFMD-89-43FS Document: H402-4 . Alternate location:
    Malaysia GLC OpenDay 2015, diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-10-25 .

Kata Kunci Pencarian:

badan usaha milik negarabadan usaha milik negara yang berbentuk persero adalah badan usaha yangbadan usaha milik negara yang menjadi pusat industri senjata dan alat perang adalahbadan usaha milik negara disebutbadan usaha milik negara adalahbadan usaha milik negara yang mendapat monopoli adalahbadan usaha milik negara yang bergerak di industri telekomunikasibadan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengiriman adalahbadan usaha milik negara bumn dan swasta harus berjiwabadan usaha milik negara dan swasta harus berjiwa
Badan Usaha Milik Negara | PDF

Badan Usaha Milik Negara | PDF

Daily Activity Jenis Badan Usaha Milik Negara Bumn – Eroppa

Daily Activity Jenis Badan Usaha Milik Negara Bumn – Eroppa

Badan Usaha Yang Seluruh Atau Sebagian Besar Modalnya Dimiliki Oleh ...

Badan Usaha Yang Seluruh Atau Sebagian Besar Modalnya Dimiliki Oleh ...

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Tak Sembarang Bertugas

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Tak Sembarang Bertugas

Apa Itu Badan Usaha Milik Negara – HARDIWINOTO

Apa Itu Badan Usaha Milik Negara – HARDIWINOTO

√ BUMN - Pengertian, Peran, dan Contoh Badan Usaha Milik Negara ...

√ BUMN - Pengertian, Peran, dan Contoh Badan Usaha Milik Negara ...

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Memahami Keberadaan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Memahami Keberadaan

(PDF) Pengertian, Jenis, dan Contoh Badan Usaha Milik Negara Apa itu ...

(PDF) Pengertian, Jenis, dan Contoh Badan Usaha Milik Negara Apa itu ...

Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara

Contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Terkenal - Bisabisnis.id

Contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Terkenal - Bisabisnis.id

Contoh BUMN Badan Usaha Milik Negara - Rujukan Edukasi

Contoh BUMN Badan Usaha Milik Negara - Rujukan Edukasi

Contoh Badan Usaha Milik Negara - Guru Paud

Contoh Badan Usaha Milik Negara - Guru Paud

Search Results

badan usaha milik negara

Daftar Isi

State-owned enterprises of Indonesia - Wikipedia

In Indonesia, state-owned enterprises (Indonesian: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)) play an important role in the national economy. Their roles includes contributor for national economy growth , providing goods or services which are not covered by private company , employment provider, providing support guidance to small and medium businesses ...

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

Website Informasi Publik Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Penciptaan Nilai Transformasi BUMN Membangun Ekosistem Bisnis Yang Inklusif dan Berkelanjutan Pendorong Perubahan Membangun talenta …

Mengenal BUMN: Definisi, Jenis, Fungsi, dan Tujuan Didirikan

Mar 5, 2021 · JAKARTA, KOMPAS.com - BUMN adalah singkatan dari badan usaha milik negara. Sesuai dengan kepanjangannya, BUMN artinya perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh negara. Definisi apa itu BUMN di Indonesia adalah ketika sebuah perusahaan saham yang seluruhnya dimiliki negara. Selain itu, BUMN juga berujuk pada perusahaan yang sebagian besar sahamnya ...

Badan usaha milik negara - Wikipedia bahasa Indonesia, …

Badan usaha milik negara (disingkat BUMN), dahulu dikenal sebagai perusahaan negara (disingkat PN), adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. [1]

Ministry of State-Owned Enterprises - Wikipedia

The Ministry of State-Owned Enterprises (Indonesian: Kementerian Badan Usaha Milik Negara, shortened as Kementerian BUMN) is an Indonesian government ministry that oversee the development of state-owned enterprises in Indonesia.

Daftar Badan Usaha Milik Negara di Indonesia

Artikel berikut menyajikan daftar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, baik perusahaan BUMN yang masih beroperasi, perusahaan yang pernah berstatus BUMN namun kini telah kehilangan statusnya, perusahaan yang akan memperoleh status BUMN, maupun perusahaan yang akan kehilangan status BUMN-nya. Per Oktober 2023, terdapat 65 ...

Badan Usaha Milik Negara: Bentuk dan Peran BUMN di …

Apr 7, 2021 · Badan usaha yang sesuai dengan sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan negara Indonesia terdiri dari tiga bentuk badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi.

25+ Contoh BUMN di Indonesia (Badan Usaha Milik Negara)

Aug 6, 2018 · Berikut ini merupakan 25+ contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia dari berbagai sektor dan bidang beserta logo dan penjelasannya. 1. PT Pertamina. PT Pertamina (Persero) menjadi salah satu contoh BUMN paling terkenal. Dulunya perusahaan ini dikenal dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (disingkat Kementerian BUMN RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Erick Thohir .

Ciri-ciri BUMN, Bentuk, Contoh, dan Bidang Usahanya

Feb 26, 2023 · KOMPAS.com - BUMN adalah kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. Ciri-ciri BUMN yaitu saham mayoritasnya atau minimal 51 persen dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar …