Hak Lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) di Myanmar adalah tunduk pada penganiayaan dan diskriminasi resmi, dengan orang-orang LGBT menghadapi tantangan hukum dan sosial yang tidak dialami oleh orang lain. Aktivitas seksual sesama jenis adalah ilegal dan pasal 377 KUHP Myanmar 1861 menetapkan tindakan seksual sesama jenis (terlepas dari apakah itu konsensual atau dilakukan secara pribadi) dengan hukuman penjara hingga 20 tahun penjara. Hubungan anal dan seks oral heteroseksual juga ilegal. Orang transgender menjadi sasaran pelecehan polisi dan kekerasan seksual, dan identitas gender mereka tidak diakui oleh negara. Selama kediktatoran militer negara yang panjang di bawah Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara yang otoriter antara tahun 1988 dan 2011, sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang status hukum atau sosial warga negara LGBT Myanmar. Menyusul reformasi politik Myanmar 2011–2015, perbaikan dalam kebebasan media dan sipil telah memungkinkan LGBT orang untuk mendapatkan lebih banyak visibilitas dan dukungan di negara tersebut. Terlepas dari kemenangan elektoral 2015 Liga Nasional untuk Demokrasi, yang menjanjikan peningkatan hak asasi manusia dan yang pemimpinnya Aung San Suu Kyi pernah menyerukan dekriminalisasi homoseksualitas, tidak ada perubahan pada undang-undang anti-LGBT. Namun demikian, para aktivis LGBT mencatat bahwa iklim penerimaan dan toleransi masyarakat terhadap kelompok LGBT semakin meningkat, sejalan dengan tren di seluruh dunia.
