Kementerian Kehakiman adalah sebuah Departemen/
Kementerian dalam Pemerintahan Yang Mulia yang dipimpin oleh Menteri
Kehakiman dan Lord Chancellor. Fungsi utama dari
Kementerian ini adalah memprioritaskan pengurangan dan melindungi publik, memberikan akses hukum, meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum dan menegakkan kebebasan sipil. Menteri
Kehakiman adalah menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen untuk urusan hukum dan
Kehakiman, sistem peradilan, penjara dan masa percobaan di Inggris dan Wales dengan beberapa tambahan tanggung jawab di lingkungan Britania Raya seperti Mahkamah Agung Britania Raya dan pengangkatan petugas hukum kerajaan.
Kementerian ini juga bertanggung jawab dilingkup kebijakan konstitusional yang tidak dilimpahkan kepada Wakil Perdana Menteri di tahun 2010, hak asasi manusia dan hak informasi di seluruh Britania Raya.
Kementerian Kehakiman juga mengawasi kegiatan administrasi hukum di Jersey, Guernsey dan Pulau Man (Wilayah Dependensi Britania Raya), Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha dan Kepulauan Falklands (Wilayah Seberang Lautan Britania Raya). Sedangkan Gibraltar dan Wilayah Seberang Laut Britania Raya lainnya memiliki
Kementerian Kehakiman sendiri.
Kementerian Kehakiman dibentuk pada bulan Mei 2007, ketika beberapa bidang di Departemen Dalam Negeri digabung dengan Departemen Urusan Konstitusional.
Pengeluaran, Pengadministrasian dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kehakiman diawasi oleh Komite Pemilihan Parlemen Bidang Hukum.
Tanggung Jawab
= Di Wilayah Britania Raya
=
Sebelum pembentukan Pemerintahan Koalisi di bulan Mei 2010,
Kementerian Kehakiman menangani hubungan antara Pemerintah Britania Raya dan tiga wilayah administrasi devolusi; Pemerintah Skotlandia, Pemerintah Wales dan Eksekutif Irlandia Utara.
Tanggung jawab dalam devolusi dulunya dilimpahkan kepada Wakil Perdana Menteri yang berada di dalam Kantor Kabinet. Wakil Perdana Menteri juga bertanggung jawab untuk reformasi konstitusi dan politik, termasuk reformasi Dewan Bangsawan, West Lothian Question, kebijakan pemilihan, reformasi pendanaan partai politik dan suksesi kerajaan.
Di tahun 2015, tanggung jawab dalam devolusi dilimpahkan kembali ke
Kementerian Kehakiman dan di tahun 2019, dilimpahkan kembali kepada Menteri Persatuan yang berada di bawah naungan Kantor Perdana Menteri. Menteri Persatuan saat ini dijabat oleh Perdana Menteri, Rishi Sunak. Reformasi Dewan Bangsawan diserahkan kepada Pemimpin Dewan Bangsawan dan Kantor Kabinet. West Lothian Question diserahkan kepada Pemimpin Dewan Rakyat dan kebijakan pemilihan dan reformasi pendanaan partai politik dipegang oleh Ketua Komite untuk Reformasi Pemilihan dan Pemimpin Dewan. Suksesi kerajaan diserahkan kembali ke
Kementerian Kehakiman.
Menteri
Kehakiman mempunyai tanggung jawab untuk sebuah komisi yang menangani masalah UU Hak Warga Negara Britania Raya. UU Hak Warga Negara Britania Raya ini adalah sebuah rencana untuk mengimplementasikan hak asasi manusia melalui hukum negara, karena Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian dalam hukum Britania Raya melalui UU Hak Asasi Manusia 1998. Hal ini juga yang mengakhiri ikatan otorisasi Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa atas pengadilan Britania Raya.
Kementerian Kehakiman mempertahankan hal-hal berikut di lingkungan Britania Raya yaitu:
Kebijakan Uni Eropa dan Internasional
Kebebasan informasi dan perlindungan data
Hak asasi manusia dan kebebasan sipil
Mahkamah Agung Britania Raya
Arsip Nasional
= Khusus Wilayah Inggris dan Wales
=
Sebagian besar tanggung jawab
Kementerian Kehakiman mengambil tempat di Inggris dan Wales.
Kementerian Kehakiman tidak memiliki tanggung jawab di wilayah konstituen untuk urusan kebijakan hukum kriminal, pengadilan, penjara dan percobaan di wilayah Skotlandia dan Irlandia Utara.
Dengan wilayah yurisdiksi di Inggris dan Wales,
Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak (termasuk pemuda dan anak-anak) ditangani dengan tepat sejak mereka ditangkap, sampai pelaku yang dihukum telah menyelesaikan hukumannya. Oleh karena itu,
Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk semua. Tanggung jawab
Kementerian Kehakiman diperbesar untuk mengurus urusan layanan penjara (melalui Pelayanan Manajemen Pelanggaran Nasional), rehabilitasi dan pengurangan pelanggaran, dukungan korban kejahatan, layanan masa percobaan dan sistem di luar peradilan, Badan
Kehakiman Pemuda, kebijakan hukuman dan pembebasan bersyarat, kompensasi cedera kriminal dan Komisi Peninjauan Kasus Kriminal. Jaksa Agung Inggris dan Wales (juga sebagai Advokat Utama Irlandia Utara) bekerja sama dengan
Kementerian Kehakiman untuk mengembangkan kebijakan peradilan kriminal.
Tanggung jawab lainnya dibatasi kepada Inggris dan Wales termasuk administrasi semua pengadilan, registrasi pertanahan, bantuan hukum dan regulasi pelayanan hukum, koroner dan investigasi kematian, peradilan administrasi dan hukum publik, pemeliharaan hukum, perwalian publik dan ketidakmampuan mental, pengawasan narapidana-pasien yang dibatasi dibawah UU Kesehatan Mental 1983, hukum sipil dan keadilan, termasuk sistem peradilan keluarga dan regulasi manajemen klaim.
= WIlayah Dependensi Kerajaan
=
Kementerian Kehakiman adalah departemen yang memfasilitasi komunikasi antara Dependensi Kerajaan seperti Jersey, Guernsey, dan Pulau Man serta Pemerintah Britania Raya. Wilayah yang memerintah sendiri ini memiliki kepala negara yaitu Monarki Britania Raya, meskipun gelarnya adalah Adipati Normandia di Kepulauan Chanel dan Tuan Mann di wilayah Pulau Man.
Ini memproses undang-undang untuk Royal Assent yang disahkan oleh majelis legislatif insular dan berkonsultasi dengan Kepulauan tentang memperluas undang-undang Inggris kepada mereka. Ini juga memastikan bahwa undang-undang Inggris yang relevan diperluas ke pulau-pulau dengan lancar.
Para menteri yang ada dibawah naungan
Kementerian Kehakiman antara lain:
Sekretaris Tetap di
Kementerian Hukum adalah Antonia Romeo, yang juga berdasarkan konvensi adalah pejabat Staf Mahkota di Kekanseliran
Daftar Referensi
