Kudeta Myanmar 2021 dimulai pada 1 Februari 2021 ketika Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai penguasa ditahan oleh militer Myanmar. Beberapa jam kemudian, Angkatan Bersenjata Myanmar menyatakan keadaan darurat dan mengatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer, Min Aung Hlaing.

Latar belakang

Myanmar memasuki pemerintahan militer langsung setelah Kudeta tahun 1962. Aung San Suu Kyi, putri Aung San, menjadi aktivis pro-demokrasi terkemuka. Pada tahun 1990, pemilihan umum bebas yang diizinkan oleh militer menghasilkan kemenangan telak bagi partai Suu Kyi. Namun, militer menolak untuk menyerahkan kekuasaan dan menempatkannya sebagai tahanan rumah. Antara 2011 dan 2015, transisi demokrasi tentatif dimulai, dan pemilu yang diadakan pada 2015 menghasilkan kemenangan bagi partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi. Namun, militer tetap memiliki kekuasaan yang besar, termasuk hak untuk menunjuk 1/4 anggota parlemen. Kudeta 2021 terjadi setelah pemilihan umum pada 8 November 2020, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan 396 dari 476 kursi di parlemen, selisih kemenangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemilu 2015. Partai militer, dan Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan, hanya memenangkan 33 kursi. Militer membantah hasil tersebut, mengklaim bahwa pemungutan suara itu curang. Upaya Kudeta tersebut telah dikabarkan selama beberapa hari, memicu pernyataan keprihatinan dari kekuatan Barat seperti Prancis dan Amerika Serikat.

Referensi