• Source: Legitimasi Negara Israel

Sejak Deklarasi Kemerdekaan Israel pada tahun 1948, sejumlah negara dan individu telah menentang legitimasi politik negara tersebut. Berdasarkan hukum internasional, Israel selalu memenuhi standar pengakuan sebagai negara berdaulat. Namun, selama konflik Arab-Israel, otoritas negara tersebut dipertanyakan di sejumlah bidang. Kritik terhadap Israel mungkin dimotivasi oleh penolakan mereka terhadap hak hidup negara tersebut atau, sejak Perang Arab-Israel tahun 1967, ketidaksetujuan mereka terhadap struktur kekuasaan yang ada di wilayah pendudukan Israel. Beberapa orang menyerukan kehancuran Israel.

Pada tanggal 11 Mei 1949, Israel diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai negara anggota penuh. Ia juga memiliki hubungan bilateral dengan masing-masing Lima Permanen. Pada tahun 2022, 28 dari 193 negara anggota PBB tidak mengakui kedaulatan Israel; dunia Muslim mencakup 25 dari 28 negara yang tidak mengakuinya, dan sisanya adalah Kuba, Korea Utara, dan Venezuela. Sebagian besar pemerintah yang menentang Israel menyebut konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung sebagai dasar pendirian mereka.
Pada awal tahun 1990an, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin politik Palestina Yasser Arafat bertukar Surat Pengakuan Bersama. Berdasarkan korespondensi ini, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) secara resmi mengakui hak Israel untuk hidup sebagai negara berdaulat, sementara Israel secara resmi mengakui PLO sebagai entitas sah yang mewakili rakyat Palestina. Perkembangan ini membuka jalan bagi negosiasi untuk mencapai solusi dua negara (yaitu Israel berdampingan dengan Negara Palestina) melalui apa yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Oslo, sebagai bagian dari proses perdamaian Israel-Palestina.




Normalisasi dan legitimasi diplomatik


Dari perspektif hubungan internasional, Israel memenuhi standar dasar legitimasi sebagai sebuah negara.
Pada tahun 2020, 30 negara anggota PBB tidak mengakui Negara Israel: 13 dari 21 anggota PBB di Liga Arab: Aljazair, Arab Saudi, Djibouti, Irak, Komoro, Kuwait, Lebanon, Libya, Qatar, Somalia, Suriah, Tunisia, dan Yaman; sembilan anggota Organisasi Kerja Sama Islam: Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Indonesia, Iran, Malaysia, Mali, Niger, dan Pakistan; dan Kuba, Korea Utara, dan Venezuela. Di sisi lain, sembilan anggota Liga Arab mengakui Israel: Bahrain, Mauritania, Maroko, Mesir, Oman, Sudan, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Palestina; dan sebagian besar anggota Organisasi Kerja Sama Islam non-Arab juga mengakui Israel.

Pada tahun 1990-an, gerakan Islam dan sayap kiri di Yordania menyerang Perjanjian Perdamaian Israel-Yordania sebagai legitimasi. Kelompok minoritas di Yordania memandang Israel sebagai negara tidak sah, dan membalikkan normalisasi hubungan diplomatik merupakan hal yang penting dalam wacana Yordania.
Pada tahun 2002 Liga Arab dengan suara bulat mengadopsi Inisiatif Perdamaian Arab pada pertemuan puncak mereka di Beirut. Rencana perdamaian komprehensif tersebut menyerukan normalisasi penuh hubungan Arab-Israel sebagai imbalan atas penarikan penuh Israel dari wilayah yang diduduki pada bulan Juni 1967. Turki al-Faisal dari Arab Saudi mengatakan bahwa dalam mendukung inisiatif tersebut, setiap negara Arab telah "menjelaskan bahwa mereka akan melakukannya." membayar harga bagi perdamaian, tidak hanya dengan mengakui Israel sebagai negara yang sah di wilayah tersebut, tetapi juga dengan menormalisasi hubungan dengan Israel dan mengakhiri permusuhan yang telah ada sejak tahun 1948.”




= Otoritas Palestina dan Hamas

=

Setelah Perjanjian Oslo I pada tahun 1993, Otoritas Palestina dan Israel secara bersyarat mengakui hak masing-masing untuk memerintah wilayah tertentu di negara tersebut. Hal ini meningkatkan otoritas hukum dan legitimasi Israel di panggung internasional. Pemimpin Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan ketika berbicara di PBB mengenai pengakuan Palestina, "Kami datang ke sini bukan untuk mendelegitimasi negara yang didirikan bertahun-tahun lalu, dan negara itu adalah Israel."
Sebaliknya, Hamas tidak mengakui Israel sebagai pemerintah yang sah. Lebih lanjut, Hamas menyangkal legitimasi Perjanjian Oslo I.




Retorika delegitimasi


Setelah pemilu legislatif Palestina tahun 2006 dan pemerintahan Hamas di Jalur Gaza, istilah "delegitimasi" sering kali diterapkan pada retorika seputar konflik Israel-Palestina.




= Penggunaan terminologi yang merendahkan

=
Sejak Revolusi Islam pada tahun 1979, posisi resmi Iran adalah tidak mengakui Negara Israel, dan seringkali menggunakan terminologi yang merendahkan dalam retorikanya, sehingga para pejabat Iran dan media yang dikendalikan negara sering menyebut Israel sebagai "rezim Zionis" dan "Palestina yang Diduduki". ". Penggunaan istilah "rezim Zionis" dan bukan "Negara Israel" dalam wacana Iran menyiratkan bahwa Israel bukanlah negara berdaulat yang sah melainkan sebuah rezim yang menindas. Masyarakat Israel sering kali dicap bukan sebagai warga Israel, melainkan sebagai "Zionis", sehingga memperkuat narasi anak haram. Retorika seperti ini konsisten di media Iran, terutama dalam publikasi berbahasa Inggris yang menargetkan khalayak internasional.
Sebaliknya, pendekatan linguistik Yordania terhadap Israel mengalami transformasi signifikan setelah perjanjian damai ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 1994. Sebelum perjanjian tersebut, media Yordania menggunakan istilah-istilah seperti "Filastiin" (Palestina), "al-ardh al-muhtallah" (artinya tanah yang diduduki), dan "al-kayaan as-suhyuuni" (entitas Zionis), yang mencerminkan keadaan perang dan konflik ideologi. Namun, pasca-perdamaian, terdapat pergeseran nyata ke istilah yang lebih netral seperti "Israel" dan "negara Israel".




= Retorika legitimasi sebagai antisemitisme

=
Delegitimasi dipandang oleh beberapa pengamat sebagai standar ganda yang membedakan Israel dari negara-negara sah lainnya yang memiliki pemerintahan tidak sempurna. Natan Sharansky, kepala Badan Yahudi, membahas tiga D untuk menentukan antisemitisme baru. Yang ketiga dari tiga D adalah delegitimasi. Ia menjelaskan, "ketika hak asasi Israel yang mendasar untuk hidup diingkari – satu-satunya hal yang dialami semua orang di dunia – hal ini juga merupakan anti-Semitisme."
Dore Gold, Presiden lembaga pemikir Israel Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), yakin ada "kampanye untuk mendelegitimasi Israel" berdasarkan tiga tema: "penolakan hak Israel atas keamanan", "penggambaran Israel sebagai penjahat negara", dan "penyangkalan terhadap sejarah Yahudi". Elhanan Yakira, profesor filsafat di Universitas Ibrani Yerusalem, juga menganggap penggambaran Israel sebagai “penjahat” dan penolakan terhadap sejarah Yahudi, khususnya Holocaust, sebagai kunci untuk mendelegitimasi narasi. Alan Dershowitz percaya bahwa argumen standar lainnya mencakup klaim sifat "kolonial" Israel, keyakinan bahwa status kenegaraan tidak diberikan "secara hukum", analogi apartheid, dan perlunya solusi satu negara. Menurut Irwin Cotler, banyaknya resolusi anti-Israel yang disahkan oleh PBB adalah contoh delegitimasi.
Mantan Menteri Luar Negeri Kanada John Baird menyebut delegitimasi Israel sebagai antisemitisme baru.




= Retorika legitimasi sebagai gangguan

=
MJ Rosenberg, yang menulis pada tahun 2011 di Los Angeles Times, berpendapat bahwa istilah "delegitimasi" adalah "pengalih perhatian", yang tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian dari oposisi dunia terhadap pendudukan Israel yang "tidak sah" di Tepi Barat dan blokade Tepi Barat. Jalur Gaza, dari pemukiman “ilegal” Israel, dan dari “seruan yang semakin keras kepada Israel untuk memberikan persamaan hak kepada warga Palestina”. Dia menyimpulkan bahwa "Bukan Palestina yang mendelegitimasi Israel, tapi pemerintah Israel, yang mempertahankan pendudukan. Dan pemimpin delegitimasinya adalah Netanyahu, yang penolakannya terhadap perdamaian membuat Israel menjadi paria internasional."




= Bahaya delegitimasi terhadap perdamaian

=
Menurut tulisan Gerald Steinberg untuk JCPA, serangan terhadap legitimasi Israel merupakan penghalang bagi proses perdamaian Israel-Palestina. Amos Yadlin, mantan kepala intelijen Israel mengatakan bahwa "delegitimasi Israel adalah ancaman yang lebih besar daripada perang." Thomas Friedman, dalam tulisannya di The New York Times, mengatakan "selama 100 tahun, melalui kekerasan dan delegitimasi, orang-orang Israel dan Palestina telah memastikan bahwa satu sama lain tidak boleh merasa betah berada di Israel." Delegitimasi musuh, di antara semua tema psikologis, dikatakan sebagai "salah satu kekuatan merugikan yang mengubah suatu konflik menjadi ganas dan penuh kekerasan, sekaligus menghalangi penyelesaiannya secara damai."
Presiden AS Barack Obama mengatakan dalam pidatonya pada bulan Mei 2011, "bagi Palestina, upaya untuk mendelegitimasi Israel akan berakhir dengan kegagalan. Tindakan simbolis untuk mengisolasi Israel di PBB pada bulan September tidak akan menciptakan negara merdeka." Pada tahun 2012, presiden mengatakan, "setiap kali ada upaya untuk mendelegitimasi Negara Israel, pemerintahan saya menentangnya." Irwin Cotler, mantan Jaksa Agung Kanada, mengatakan bahwa delegitimasi "disamarkan dalam wacana saat ini". Hal ini tersembunyi dalam resolusi anti-Israel yang disahkan oleh PBB, yurisdiksi universal “sering disalahgunakan” terhadap Israel, “dicuci dengan kedok hak asasi manusia”, dan tersembunyi di balik penggunaan tuduhan rasisme dan apartheid.
Delegitimasi dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan Israel. Tuntutan agar Israel tidak masuk ke Gaza dan mengalahkan Hamas selama Operasi Pilar Pertahanan digambarkan oleh David Schwartz sebagai "delegitimasi hak Israel untuk mempertahankan diri." Tzipi Livni mengatakan bahwa “ancaman delegitimasi memperkuat ancaman lain yang dihadapi Israel, dan membatasi kemampuan kita untuk melindungi diri kita sendiri.”




Respon hukum


Mulai 27 Juni 2024, pemohon naturalisasi di Jerman harus menegaskan hak keberadaan Israel, sebagai bagian dari perubahan undang-undang kewarganegaraan yang bertujuan untuk mengatasi meningkatnya antisemitisme pasca serangan Hamas pada 7 Oktober.




Legitimasi dan keunikan Israel


Profesor Emanuel Adler dari Universitas Toronto menganggap Israel bersedia menerima situasi di mana legitimasinya mungkin ditantang, karena Israel memandang dirinya menempati tempat unik dalam tatanan dunia. Stacie E. Goddard dari Wellesley College berpendapat bahwa legitimasi narasi sejarah Israel digunakan sebagai alat untuk mengamankan wilayah.




Lihat pula






Referensi






Pranala luar


Delegitimation of Israel and Israel Attachments Among Jewish Young Adults: The College Campus and Other Contributing Factors, sebuah makalah oleh The Jewish People Policy Institute

Kata Kunci Pencarian:

• Legitimasi Negara Israel
• Sejarah Negara Palestina
• Solusi dua negara
• Uji antisemitisme 3D
• Seruan untuk penghancuran Israel
• Organisasi Pembebasan Palestina
• Negara Islam Irak dan Syam
• Tiongkok
• Aneksasi
• Republik parlementer