• Source: Mahkamah Agung Rakyat

Mahkamah Agung Rakyat (Hanzi: 最高人民法院; Pinyin: Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn) atau nama resminya "Mahkamah Agung Rakyat Republik Rakyat Tiongkok", adalah tingkat pengadilan tertinggi di wilayah daratan Republik Rakyat Tiongkok. Untuk Hong Kong dan Makau sebagai daerah administrasi khusus memiliki sistem peradilan yang terpisah, Hong Kong berdasarkan tradisi hukum umum Inggris sedangkan Makau berdasarkan tradisi hukum sipil Portugis dan keduanya berada di luar yurisdiksi Mahkamah Agung Rakyat.
Mahkamah Agung Rakyat dianggap sebagai forum banding tingkat tinggi di Tiongkok yang mengawasi dan mengatur prosedur peradilan di semua pengadilan rakyat khusus dan pengadilan subordinasi lokal. Mahkamah ini juga merupakan pengadilan tingkat terakhir di seluruh Tiongkok.
Mahkamah terdiri dari 340 hakim yang bersidang di pengadilan yang lebih kecil untuk memutuskan kasus hukum.
Sistem pengadilan terdiri dari proses persidangan sistem empat tingkat, dua tingkat praperadilan.




Sejarah


Mahkamah ini didirikan pada 22 Oktober 1949.
Pada 2005, Mahkamah Agung Rakyat mengumumkan untuk "mengambil kembali otoritas persetujuan hukuman mati" karena kekhawatiran tentang "kualitas hukuman" dan pada 31 Oktober 2006, Kongres Rakyat Nasional secara resmi mengubah Hukum Organik Pengadilan Rakyat dengan meminta semua putusan hukuman mati harus disahkan oleh Mahkamah Agung Rakyat. Sebuah laporan tahun 2008 menyatakan bahwa sejak proses peninjauan baru tersebut, Mahkamah Agung Rakyat telah menolak 15 persen dari seluruh hukuman mati yang diputuskan oleh pengadilan yang lebih rendah.
Sejak Maret 2013, Zhou Qiang menjabat sebagai Presiden dan Ketua Mahkamah Agung Rakyat.
Pada 2013, Mahkamah mulai memasukkan sekitar 32.000 nama para debitur ke dalam daftar hitam. Sejak saat itu, media pemerintah menjelaskan bahwa daftar tersebut sebagai langkah pertama menuju Sistem Kredit Sosial nasional.
Pada 2015, Mahkamah mulai bekerja dengan perusahaan swasta kredit sosial. Misalnya dengan Kredit Sesame yang mulai memangkas poin kredit dari orang-orang yang gagal membayar denda di pengadilan.
Pada 1 Januari 2019, Pengadilan Kekayaan Intelektual Mahkamah Agung Rakyat dibentuk untuk menangani semua praperadilan tingkat kedua dari kasus-kasus yang telah menjalani proses praperadilan tingkat pertama Pengadilan Kekayaan Intelektual.




Referensi

Kata Kunci Pencarian:

• Mahkamah Agung Republik Indonesia
• Mahkamah Agung Rakyat
• Daftar hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia
• Lembaga tinggi negara
• Mahkamah Agung Rakyat Kuba
• Mahkamah Agung
• Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
• Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Daftar hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
• Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
• Judiciary of Indonesia
• Malaysian United Democratic Alliance
• Titular and honorary rank
• King of Malaysia
• Government of Indonesia
• Mohammad Enoch
• Muchdi Purwopranjono
• Politics of Indonesia
• 2014 Indonesian presidential election
• List of central government agencies in Indonesia