• Source: Perdana Menteri Rusia

Kepala Pemerintah Federasi Rusia (bahasa Rusia: Председатель Правительства Российской Федерации; Predsedatel' Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii), juga dikenal sebagai Perdana Menteri (bahasa Rusia: Премьер-министр; Prem'yer-ministr) adalah kepala pemerintahan Rusia, kepala eksekutif Kabinet Rusia, dan tokoh paling berkuasa kedua di Federasi Rusia. Kediaman resmi perdana menteri adalah di Gorki-9 di Distrik Odintsovsky, Oblast Moskow, dan kediaman resminya adalah Gedung Putih di Moskow. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Konstitusi Federal 'Tentang Pemerintah Federasi Rusia', perdana menteri "mengepalai Pemerintah Federasi Rusia". Meskipun jabatan tersebut telah ada dari tahun 1905, perdana menteri dalam bentuk sekarang didirikan pada 12 Desember 1993 sebagai Ketua Pemerintah Federasi Rusia.
Karena peran sentral presiden Rusia dalam sistem politik, kegiatan cabang eksekutif (termasuk perdana menteri) secara signifikan dipengaruhi oleh kepala negara (misalnya, presiden yang mengangkat dan memberhentikan perdana menteri dan anggota Pemerintah lainnya; presiden dapat memimpin rapat kabinet dan memberikan perintah wajib kepada perdana menteri dan anggota Pemerintah lainnya; presiden juga dapat mencabut setiap tindakan Pemerintah). Penggunaan istilah perdana menteri sangat informal dan tidak pernah digunakan oleh Konstitusi atau undang-undang Rusia.
Mikhail Mishustin adalah perdana menteri Rusia saat ini. Dia mulai bertugas pada 16 Januari 2020 setelah Dmitry Medvedev mengundurkan diri.




Tugas dan wewenang


Secara umum, perdana menteri lebih banyak menjalankan peran administratif, mencalonkan anggota Kabinet dan memimpin pelaksanaan sepenuhnya kebijakan dalam dan luar negeri seperti yang dirumuskan oleh presiden. Sesuai dengan undang-undang konstitusional federal "Tentang Pemerintah Federasi Rusia", perdana menteri menjalankan tugas-tugas berikut:

menentukan prioritas operasional pemerintah dan mengatur pekerjaannya sesuai dengan Konstitusi, undang-undang konstitusional federal, undang-undang federal dan keputusan presiden, selain menjalankan urusan sehari-hari pemerintah secara umum.
mengajukan proposal kepada presiden tentang struktur dan fungsi lembaga pusat dari cabang eksekutif (misalnya kementerian dan lembaga federal);
menominasikan wakil perdana menteri, menteri federal, dan pejabat lainnya serta menyerahkannya kepada presiden;
mengajukan kepada Presiden usulan tentang hukuman dan penghargaan bagi anggota pemerintah;
mewakili pemerintah sebagai lembaga dalam hubungan luar negeri dan dalam negeri;
mengepalai sidang-sidang pemerintah dan Presidiumnya di mana ia memiliki suara yang menentukan;
menandatangani tindakan pemerintah;
melaporkan setiap tahun kepada Duma Negara tentang kegiatan pemerintah;
mendistribusikan tugas di antara anggota pemerintah;
menginformasikan secara sistematis kepada Presiden tentang kegiatan pemerintah;
Perdana menteri merupakan anggota ex officio dari:

Dewan Keamanan Federasi Rusia;
Dewan Kepala Pemerintahan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka;
Dewan Negara Tertinggi Negara Kesatuan Rusia dan Belarusia;
Dewan Kepala Pemerintahan Organisasi Kerjasama Shanghai;
Dewan Antar Negara Komunitas Ekonomi Eurasia (EurAsEC);




Pengangkatan



Awalnya, perdana menteri diangkat oleh Kaisar Rusia, tanpa persetujuan calon dari Duma Negara.
Di masa Soviet, Perdana Menteri RSFS Rusia diangkat oleh Dewan Tertinggi setelah setiap pemilihan.
Saat ini perdana menteri diangkat oleh presiden Rusia, dengan persetujuan Duma Negara. Tidak seperti kebanyakan "Perdana Menteri" lain di dunia yang juga merupakan anggota terpilih dari badan legislatif atau parlemen, Kepala Pemerintah Rusia dapat menjadi warga negara Rusia mana pun, selama mereka tidak juga memegang kewarganegaraan negara lain.
Berdasarkan undang-undang, presiden akan mencalonkan perdana menteri baru dalam waktu dua minggu setelah pengunduran diri pemerintahan sebelumnya atau upacara pelantikan presiden. Duma Negara akan membahas masalah ini dalam waktu dua minggu setelah pencalonan dan membuat keputusan. Prosedur pemberian persetujuan oleh parlemen biasanya didahului dengan beberapa hari konsultasi komprehensif dan wawancara calon oleh fraksi-fraksi parlemen. Jika Duma Negara memutuskan untuk memberikan persetujuan kepada presiden, presiden dapat segera menandatangani keputusan pengangkatan yang bersangkutan. Jika Duma Negara menolak untuk memberikan persetujuannya, presiden harus mencalonkan kandidat lain (atau yang sama) dalam waktu satu minggu setelah penolakan kandidat sebelumnya.




Masa jabatan



Awalnya, masa jabatan perdana menteri tidak ditetapkan secara resmi. Di masa Kekaisaran Rusia, kepala pemerintahan tetap menjabat selama Kaisar masih menganggapnya perlu.
Di masa Uni Soviet, masa jabatan perdana menteri juga tidak terbatas. Ketua Dewan Menteri RSFS Rusia menjabat posisi tersebut sampai ia diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet.
Batasan masa jabatan diperkenalkan di masa Federasi Rusia setelah pembentukan jabatan presiden Rusia. Pemerintah menjadi bawahan presiden, sehingga perdana menteri harus mengundurkan diri bersama presiden, tetapi dapat diangkat kembali. Dari tahun 1991 hingga 1996, masa jabatan maksimum perdana menteri adalah 5 tahun. Setelah Konstitusi Rusia yang baru telah dibuat, masa jabatan presiden, masa jabatan perdana menteri dipersingkat menjadi 4 tahun. Pada tahun 2012 setelah amandemen Konstitusi, masa jabatan presiden dan perdana menteri ditingkatkan menjadi 6 tahun.




Daftar perdana menteri Rusia






Mantan perdana menteri yang masih hidup


Hingga Oktober 2022, terdapat delapan mantan perdana menteri Rusia yang masih hidup, yakni:




Referensi

Kata Kunci Pencarian:

• Perdana Menteri Rusia
• Daftar Perdana Menteri Rusia
• Perdana menteri
• Rusia
• Daftar presiden Rusia
• Daftar perdana menteri
• Vladimir Putin
• Mikhail Mishustin
• Alexander Kerensky
• Perdana Menteri Moldova
• Inauguration of Prabowo Subianto
• 2024 Indonesian presidential election
• 2024 Indonesian general election
• Joko Widodo
• Timeline of the COVID-19 pandemic in Indonesia (2021)
• Rail transport in Indonesia