Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.A.LD., Ph.D. (lahir 23 September 1953) adalah akademisi, konsultan hukum ekonomi dan politisi berkebangsaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya dari Oktober 2004 hingga Mei 2007 ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet yang sama. Pada 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015, ia dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia di Kabinet Kerja Periode 2014-2019 oleh Presiden Jokowi, selanjutnya ia digantikan oleh Darmin Nasution pada perombakan Kabinet Kerja, ia menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bapennas dari tanggal 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 pada Kabinet Kerja dan digantikan oleh Bambang Brodjonegoro pada perombakan kabinet yang kedua. Pada perombakkan Kabinet Kerja kedua juga, ia diangkat Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Ferry Mursyidan Baldan. Pada Kabinet Indonesia Maju, ia masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional sampai Perombakan III kemudian digantikan oleh Hadi Tjahjanto.

Perjalanan Politik

= Sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (2004–2007)

= Sofyan pertama kali menduduki kursi kabinet pada 21 Oktober 2004 sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu. Pada tahun 2005, Sofyan Djalil bersama Hamid Awaluddin, Farid Husain, Usman Basyah, dan I Gusti Wesaka Pudja menjadi delegasi Indonesia dalam Kesepakatan Helsinki. Delegasi ini bertujuan menyelesaikan konflik pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara damai. Perundingan dimulai pada tanggal 27 Januari 2005 hingga 15 Agustus 2005. Pada Maret 2006, Sofyan Djalil melalukan ujicoba telivisi digital pada kanal frekuensi 27 UHF. Sofyan mencabut izin penyiaran pada frekuensi tersebut yang pada saat itu dipakai oleh SpaceToon, sebuah televisi yang baru mengudara beberapa bulan.

= Sebagai Menteri Negara BUMN (2007–2009)

= Setelah kurang dari tiga tahun menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan terkena reshuffle dan didapuk sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menggantikan Soegiharto pada 9 Mei 2007. Pada September 2007, Sofyan Djalil melakuan pemancangan tiang pancang PLTU Pelabuhan Ratu. Pengadaan PLTU ini dilakukan untuk mengatasi krisis listrik dalam sistem Jawa-Bali dan termasuk dalam Program Percepatan Proyek 10.000 MW. Investasi proyek ini mencapai sebesar USD 566,9 dan Rp 2,2 triliun. Di tahun 2008, Sofyan meminta BUMN untuk memverifikasi aset-aset perusahaannya dan kemudian melaporkannya kepada kuasa pemegang saham. Hal ini dipicu dengan ditemukannya fakta bahwa ada 21 rumah dinas PT Kereta Api (PT KA) yang sudah dialihfungsikan oleh para mantan pejabat PT KA. Pada masa kampanye di Pemilihan Umum 2009, Sofyan menyampaikan penegasan larangan penggunaan aset negara baik kendaraan bus PPD, bus karyawan maupun aset negara lainnya untuk kampanye politik. Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri Negara BUMN, Sofyan meresmikan pembangunan pabrik Semen Gresik Tuban IV (anak perusahaan Semen Indonesia), di lokasi Pabrik Semen Gresik, Tuban pada 20 Agustus 2009. Pabrik ini mempunyai kapasitas produksi 2,5 juta ton per tahun dan pembangunannya diperkirakan menelan biaya Rp 3,5 triliun.

= Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014–2015)

= Sofyan kembali dipercaya untuk menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian oleh presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2014 di Kabinet Kerja. Pada Desember 2014, Sofyan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Kepala BKPM menggelar rapat perizinan investasi, dimana mulai tahun 2015 akan diterapkan perizinan terintegrasi yang prosesnya akan dilimpahkan seluruhnya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Akhir tahun 2014 Sofyan bersama Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN mengeluarkan kebijakan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Kebijakan ini diputuskan untuk mengurangi alokasi anggaran subsidi sebanyak Rp 280 triliun. Bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya, pada tanggal 2 Maret 2015 ia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang salah satunya memberi bebas visa kunjungan kepada 30 negara baru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan wisatawan mancanegara. Pada Juli 2015, pemerintah menambah modal BPJS Kesehatan sebanyak Rp 3,46 triliun. Sofyan mengatakan bahwa hal ini dikarenakan adanya potensi defisit anggaran.

= Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015–2016)

= Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja pada tanggal 12 Agustus 2015, dimana Sofyan menempati posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pertengahan Maret 2016 diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), dimana Sofyan meminta agar setiap daerah menyusun nomenklatur yang jelas dalam perencanaan program pembangunan untuk penyusunan RKP tahun 2017 dan memangkas program yang kurang bermanfaat atau yang bisa ditunda. Pada 18 Juli 2016, Sofyan mengarahkan susunan peta jalan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam program Reaktor Daya Eksperimental (RDE). Penyusunan peta ini dibuat bersama Bappenas, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

= Menteri Agraria dan Tata Ruang (2016–2022)

= Posisi Sofyan Djalil pada 27 Juli 2016 kembali dirombak menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pada tanggal 2 Februari 2017, Sofyan mengingatkan kewajiban pengusaha sawit untuk membangun kebun plasma sebanyak 20% sesuai dengan amanat Undang Undang (UU) No. 18 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013. Pada 11 Oktober 2017, Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat melakukan perlindungan optimalisasi fungsi situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) sebagai sistem daerah aliran sungai. Berbagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, yakni dilakukannya pencatatanterhadap 543 danau dan 840 situ dan pendaftaran bagi 1.922 danau dan 184 situ. Sepekan setelahnya pada 20 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo sempat menegur Sofyan mengenai pelaksanaan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat yang belum mencapai target, dimana di tahun 2017 targetnya sebanyak 5 juta sertifikat tanah. Pada Desember 2017 sampai Januari 2018, terjadi kisruh mengenai pulau reklamasi di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan di pulau C, D dan G yang tertuang dalam Surat Nomor 2373/-1.794.2. Sofyan menanggapinya dengan penolakan pembatalan pada 12 Januari 2018, karena keputusan yang telah diterbitkan, jika dibatalkan akan menciptakan ketidakpastian hukum.

Pendidikan

Sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, bidang studi Hukum Bisnis, tahun 1984 Master of Arts (M.A.), The Graduate School of Arts and Sciences, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, bidang studi Public Policy, tahun 1989 Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Economic Relation, tahun 1991 Doctor of Philosophy (Ph.D), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993

Sertifikasi

Wakil Penjamin Emisi Efek, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1996 Wakil Manajer Investasi, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1997

Jabatan Korporasi Aktif Saat Ini

Komisaris Independen PT Aneka Kimia Raya Tbk (IDX:AKRA) Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (IDX:PJAA) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Intiland Development Tbk (IDX:DILD) Komisaris Utama PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX:CBUT) Komisaris Utama PT Pasifik Satelit Nusantara/Pintar Group Komisaris Utama PT Indika Nature Komisaris Utama PT Bumi Bandara Indah CEO Indonesia Business Council (IBC) Vice Chairman Indonesian Palm Oil Strategic Studies (IPOSS)

Pengalaman Kerja Korporasi, Akademis dan Pemerintahan

= Pengalaman kerja korporasi

= Managing Partner, Sofyan Djalil & Partners Komisaris Utama, PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku) Komisaris Independen, PT Kimia Farma, Tbk (2003–2004) Pengurus, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, LKDI (2003) Anggota, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia, BAPMI (2003) Anggota Tim Ahli, Komite Nasional Good Corporate Governance (2001) Anggota Tim Pakar, Departemen Kehakiman dan HAM RI (2001-2004) Konsultan Good Corporate Governance untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Elnusa, PT Jamsostek, PT Waskita Karya, PT Surveyor Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Wijaya Karya, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Pelabuhan Indonesia III, Perum Pegadaian, PT Indonesia Power, PT Pupuk Sriwijaya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (2001-2004) Konsultan Corporate Communication, untuk PT Caltex Pacific Indonesia, PT PLN Kantor Pusat (2000–2004) Direktur Eksekutif, Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (2001–2003) Komisaris Utama, PT Pupuk Iskandar Muda (1999-Juli 2004) Komisaris, PT Perusahaan Listrik Negara (1999–Mei 2002) Komisaris, PT Pelabuhan Indonesia III (1998–Mei 2001) Anggota, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999–2000) Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM (Juni 1998-Februari 2000) Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, PT Bursa Efek Jakarta (Maret 1998–Juni 1998) Konsultan, pada Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI); Brunei Investment Agency (BIA); Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD (TWP-AD), dan lain-lain (1997) Konsultan/Narasumber persiapan go public pada berbagai perusahaan PT Garuda Indonesia, PT Telkom, Pasaraya, Pupuk Kaltim, Bank Tata, SZS Consulting, Bank Jaya, dan lain-lain (1997) Peneliti/Konsultan, Centre for Policy and Implementation Studies (CPIS)-Departemen Keuangan, menangani berbagai proyek antara lain Kupedes/Simpedes untuk BRI, Program Restrukturisasi BUMN, Perdagangan Internasional dan Kerjasama Regional, dan lain-lain (1997)

= Pengalaman jabatan pemerintahan

= Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (2004–2007) Tim mediasi perundingan pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, (2004–2005) Menteri Negara BUMN Republik Indonesia(2007–2009) Kepala Bidang Telaah Strategis Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia(2010–2014) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian(2014–2015) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2015–2016) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI

= Pengalaman sebagai Akademisi

= Dosen, pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2001–) Dosen, pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI (2000–) Dosen, pada Fakultas Ekonomi dan Program Magister Manajemen Universitas Indonesia (FE-UI dan MM-UI) (1993–) Dosen, pada Diklat Manajemen LPPM, Jakarta (1997) Dosen, pada Diklat Pengembangan Kepemimpinan Profesional (DPKP) BUMN-Departemen Keuangan (1997) Dosen, pada Program Magister Manajemen Universitas Sahid dan LPPM (1994–1995) Dosen, pada Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA), Yayasan Pengembangan Insan Pasar Modal (Yuppies), LM-Gika, Equitas Institute (1994–1995) Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) 2008–2011.

Galeri

Catatan

Referensi