• Source: Undang-undang sapu jagat

undang" target="_blank">Undang-undang" target="_blank">undang sapu jagat atau undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang omnibus (bahasa Inggris: Omnibus bill atau omnibus law) adalah istilah untuk menyebut suatu undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang lain. Konsep undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang itu umumnya ditemukan dalam sistem hukum umum seperti Amerika Serikat, dan jarang ditemui dalam sistem hukum sipil seperti di Indonesia. Karena ukuran dan cakupannya yang luas, perdebatan dan pengawasan terhadap peracangan undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang sapu jagat umumnya dibatasi. Dalam sejarahnya, undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang sapu jagat adakalanya digunakan untuk melahirkan amendemen yang kontroversial. Oleh sebab itu, beberapa kalangan menilai undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang sapu jagat bertentangan dengan demokrasi.




Contoh






= Amerika Serikat

=
Di Amerika Serikat, undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang sapu jagat terkadang dikenal sebagai undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang "Jelek Besar" (The Big Ugly). Contohnya termasuk undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang rekonsiliasi, alokasi gabungan, dan bantuan dan klaim pribadi.




= Filipina

=
Filipina memiliki undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang sapu jagat terkait investasi, yakni The Omnibus Investment Code, yang berisikan serangkaian peraturan terkait pembangunan nasional.




= Indonesia

=
Pada tahun 2020, DPR mewacanakan empat undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang sapu jagat untuk mendorong investasi di Indonesia, yakni RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibu Kota Negara. RUU Cipta Kerja disebut akan memangkas dan menyederhanakan aturan dari 1244 pasal dari 79 undang" target="_blank">undang-undang" target="_blank">undang terkait investasi. Pembahasan RUU ini menuai kontroversi di tengah masyarakat.




Catatan kaki

Kata Kunci Pencarian:

• Undang-Undang Cipta Kerja
• Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja
• Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• Undang-undang sapu jagat
• Bambang Wuryanto
• Susi Dwi Harijanti
• Suku Moronene
• Rinto Harahap
• Bambang Kusriyanto
• Godzilla Minus One
• State Capital Act 2023