Pengadilan Khusus adalah Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang. Hingga saat ini terdapat delapan Pengadilan Khusus yakni enam Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, satu Pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, dan satu Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Sejarah

= Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1964

= Undang-undang ini membedakan antara Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Peradilan Tata-Usaha Negara. Peradilan Umum antara lain meliputi Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Subversi, Pengadilan Korupsi. Peradilan Khusus terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara adalah “peradilan administratif” dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut “peradilan kepegawaian” dalam Pasal 21 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.

= Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970

= Undang - Undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilant tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan Khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana.

= Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004

= Istilah Pengadilan Khusus dinyatakan secara tegas baru pada UU No. 4 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1970. Selain itu dalam UU No. 4 Tahun 2004 ini posisi Pengadilan Khusus tidak lagi ditempatkan dalam bagian penjelasan UU akan tetapi telah dimasukkan dalam bagian batang tubuh. Pasal 15 Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang. Penjelasan: Pasal 15 Yang dimaksud dengan ”Pengadilan Khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah Pengadilan anak, Pengadilan niaga, Pengadilan hak asasi manusia, Pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan Pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

= Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009

= Sedangkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru yakni UU No 48 tahun 2009 pada pasal 1 angka 8 terdapat pengertian Pengadilan Khusus. Pengadilan Khusus adalah Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan Pengadilan Khusus dalam batang tubuh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 semakin memperjelas, mempertegas posisi, kedudukan dan legitemasi Pengadilan Khusus yang tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya.

Spesifikasi

Hingga saat ini terdapat delapan Pengadilan Khusus, yakni: Peradilan Umum: Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan Peradilan Agama: Mahkamah Syar'iyah Peradilan Tata Usaha Negara: Pengadilan Pajak

Pranala luar

(Indonesia) Makalah Pengadilan Khusus oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH (Indonesia) Posisi dan Kedudukan Pengadilan Khusus dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman