Presiden Portugal, dengan nama resmi
Presiden Republik
Portugal (bahasa Portugis: Presidente da República Portuguesa) adalah Kepala Negara
Portugal.
Segala kewenangan, fungsi dan tanggung jawab dari jabatan-jabatan kepresidenan sebelumnya, dan segala hubungannya dengan perdana menteri dan kabinet sejak era terbentuknya republik diatur dalam beberapa jenis konstitusi. Saat ini dalam Republik Ketiga menganut sistem semi presidensial,
Presiden Portugal tidak memegang peran eksekutif secara langsung, tidak seperti negara semi presidensial lainnya seperti Prancis. Peran
Presiden Portugal hanya sebatas jabatan seremonial yang sama dengan negara yang menganut sistem parlementer. Salah satu kewenangan
Presiden adalah meresmikan semua undang-undang yang telah disetujui oleh Majelis Republik maupun Pemerintah
Portugal (tindakan yang sepenuhnya tidak memiliki dasar hukum), meskipun demikian,
Presiden masih memiliki pilihan lainnya untuk memveto undang-undang tersebut (meskipun hak veto ini dapat diatasi jika undang-undang disetujui oleh Parlemen) atau mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi untuk dinilai apakah undang-undang tersebut melanggar Konstitusi. Kemampuan ini dan kemampuan lainnya menyiratkan bahwa
Presiden Portugal tidak cocok dengan salah satu dari tiga kekuasaan tradisional – legislatif, eksekutif, dan yudikatif – dan malah bertindak sebagai semacam "kekuasaan moderat" di antara ketiga kekuasaan tradisional tersebut.
Saat ini
Presiden Portugal dijabat oleh Marcelo Rebelo de Sousa sejak 9 Maret 2016.
Kewenangan
Republik
Portugal saat ini menganut sistem semi-presidensial. Tidak seperti
Presiden di negara-negara Eropa lainnya yang hanya sekadar jabatan seremonial,
Presiden Portugal memiliki kewenangan yang lebih. Perdana Menteri dan Majelis Republik mengawasi dan melaksanakan secara langsung urusan pemerintahan di
Portugal,
Presiden Portugal memegang pengaruh dan kewenangan yang signifikan, khususnya dalam bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri (walaupun tidak terlalu kuat seperti halnya di negara Prancis atau Rumania). Selain itu
Presiden Portugal juga bertindak sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata
Portugal, dan berada di posisi teratas dalam kancah perpolitikan dan jabatan di
Portugal.
Sebelum Revolusi Anyelir, kewenangan
Presiden Portugal terbagi-bagi menjadi beberapa jenis. Beberapa
Presiden Portugal adalah Diktator (seperti Sidónio Pais dan António de Fragoso Carmona), kepala negara seremonial (seperti Craveiro Lopes, dan Américo Tomás). Selama era Estado Novo,
Presiden hampir secara keseluruhan bertindak sebagai diktator meskipun dalam pelaksanaannya kekuasaan tertinggi tetap berada di bawah kendali
Presiden Dewan Menteri yang dijabat oleh António de Oliveira Salazar dan Marcelo Caetano.
= Pengusulan Pemerintah
=
Kewenangan terbesar
Presiden adalah mengangkat Perdana Menteri
Portugal. Dikarenakan Majelis Republik memiliki kewenangan tunggal untuk membubarkan pemerintahan, maka perdana menteri yang dicalonkan oleh
Presiden harus mendapatkan suara mayoritas dalam Majelis Republik.
Presiden meniliki kewenangan untuk membubarkan parlemen jika ia merasa perlu. Sepanjang sejarah republik ketiga,
Presiden Jorge Sampaio pernah menggunakan kewenangan ini untuk membubarkan pemerintahan kontroversial yang dipimpin oleh Pedro Santana Lopes, meskipun Lopes memiliki suara mayoritas di dalam Majelis Republik.
= Angkatan Bersenjata
=
Pada tahun 2003,
Presiden Jorge Sampaio pernah mengintervensi Angkatan Bersenjata
Portugal untuk membatasi keikutsertaan
Portugal dalam Perang Irak karena kewenangannya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata
Portugal. Sampaio melarang penempatan tentara
Portugal dalam sebuah perang yang secara pribadi ia tidak setuju dengan perang itu. Hal ini mengakibatkan ia dikonfrontasi oleh Perdana Menteri José Manuel Barroso. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mengerahkan 128 anggota Garda Republik Nasional (GNR) ke Irak dari tahun 2003 hingga 2005, hal ini dimungkinkan karena GNR, meskipun merupakan kekuatan militer, bukan bagian dari Angkatan Bersenjata
Portugal.
= Kewenangan Lain :
=
Konstitusi
Portugal memberikan kewenangan kepada
Presiden Portugal sebagai berikut :
Presiden Republik melaksanakan fungsi sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan sebagai Pemegang Kuasa Penuh Tiga Ordo, mengangkat dan memberhentikan Panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Staf Umum dari tiga cabang ketentaraan di Angkatan Bersenjata
Portugal atas persetujuan dari Pemerintah;
Presiden Republik dapat membubarkan Majelis Republik yang diikuti dengan perintah pelaksanaan pemilihan umum baru untuk memilih para anggota legislatif;
Presiden Republik melantik Perdana Menteri berdasarkan hasil pemilihan umum dan melantik para anggota kabinet atas usulan dari Perdana Menteri.
Presiden Republik dapat membubarkan pemerintahan jika hal itu dirasa penting untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan dan demokrasi;
Badan Pemerintahan Wilayah Otonomi dapat dibubarkan oleh
Presiden Republik jika dirasa bertindak melawan Konstitusi
Portugal;
Presiden Republik dapat mendeklarasikan keadaan darurat setelah melakukan dengar pendapat dengan pemerintah dan berada dibawah otorisasi Majelis Republik;
Atas usulan Pemerintah dan dengan izin dari Majelis Republik,
Presiden Republik dapat menyatakan perang;
Presiden Republik mengumumkan, meratifikasi dan dapat memveto pemberlakuan atau penandatanganan undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan peraturan dan keputusan Pemerintah lainnya.
Dalam bidang kewenangannya di bidang hubungan internasional,
Presiden Republik meratifikasi perjanjian internasional.
Presiden Republik dapat memutuskan untuk mengadakan referendum yang diusulkan oleh Majelis Republik.
Presiden Republik dapat meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendahului konstitusionalitas norma-norma yang terkandung dalam konvensi atau keputusan internasional yang telah dikirimkan kepadanya untuk diundangkan sebagai undang-undang organik, undang-undang atau undang-undang keputusan;
Presiden Republik menunjuk dan membebaskan, dalam beberapa kasus atas usulan Pemerintah, para pemegang badan-badan penting Negara seperti Perwakilan Republik untuk daerah-daerah otonom, Ketua Pengadilan Auditor dan Jaksa Agung Republik. , lima anggota Dewan Negara dan dua anggota Dewan Tinggi Kehakiman;
Presiden Republik menunjuk duta besar dan utusan luar biasa, atas usulan Pemerintah, dan mengakreditasi perwakilan diplomatik asing.
Presiden Republik setelah mendengarkan pendapat Pemerintah, dapat memberikan pengampunan dan meringankan hukuman.
Pemilihan
Dibawah Konstitusi
Portugal yang diberlakukan pada tahun 1976 setelah Revolusi Anyelir,
Presiden dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun.
Presiden dapat dipilih kembali tidak lebih dari dua kali berturut-turut. Kediaman resmi
Presiden Portugis adalah Istana Belem di Lisboa.
Presiden dipilih dalam sistem dua putaran: jika tidak ada kandidat calon yang memenuhi angkat 50% dalam putaran pertama, maka dua kandidat peraih suara terbanyak akan dipilih kembali pada putaran kedua yang diadakan dua minggu setelahnya. Namun sepanjang sejarahnya, putaran kedua hanya sekali terjadi pada saat Pemilihan Umum
Presiden Portugal 1986. Hingga saat ini semua
Presiden yang terpilih paska Revolusi Anyelir menjabat selama dua periode berturut-turut, dan
Presiden secara konsisten menduduki peringkat sebagai tokoh politik paling populer di negara ini. Namun, selama masa jabatannya, popularitas mantan
Presiden Aníbal Cavaco Silva anjlok, menjadikannya tokoh politik paling tidak populer kedua di negara tersebut, tepat di atas perdana menteri saat itu, dan
Presiden Portugal pertama setelah tahun 1974 yang mendapat penilaian negatif..
Dibawah Pasal 132 Konstitusi, jika
Presiden wafat atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka
Presiden Majelis Republik akan ditunjuk menjadi Penjabat
Presiden dengan kewenangan terbatas hingga
Presiden baru terpilih paska pelaksanaan pemilihan umum.
Mantan Presiden yang Masih Hidup
Hingga saat ini hanya Mantan
Presiden Aníbal Cavaco Silva yang masih hidup dan berusia 84 tahun.
Daftar Referensi
