• Source: Sekretariat Pengadilan Pajak

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi[1].
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan tata usaha dan kearsipan kesekretariatan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia serta pengelolaan perlengkapandan rumah tangga;
pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan;
pelayanan administrasi persiapan persidangan;
pelayanan administrasi persidangan;
pelayanan administrasi penyelesaian putusan;
penghimpunan dan pengklasifikasian putusan dan penyelenggaraan kepustakaan;
pelayanan administrasi peninjauan kembali;
pelayanan administrasi yurisprudensi putusan; dan
pengolahan data dan pelayanan informasi.




Referensi


Republik Indonesia. (17 Oktober 2014). "Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak", Volume 3-4. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kata Kunci Pencarian:

• Pengadilan Pajak
• Sekretariat Pengadilan Pajak
• Direktorat Jenderal Pajak
• Penerimaan Negara Bukan Pajak
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Presiden Indonesia
• Mukhamad Misbakhun
• Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
• Undang-Undang Cipta Kerja
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai