Upah minimum Provinsi (disingkat UMP) adalah
Upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota
di satu provinsi. Dahulu
Upah minimum Provinsi dikenal dengan istilah
Upah minimum Regional Tingkat I. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Upah minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
Penetapan
Upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula, Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei, dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei
di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) — dulu disebut Kebutuhan Hidup
minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan
Upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan
Upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).
Upah minimum rata rata Nasional dari tahun 1979-2017
Upah minimum Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2000
|}
(*)keterangan: untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 dianggap US $1 = Rp 9000,-
Lihat juga
Penetapan
Upah minimum tahun 2013
Penetapan
Upah minimum tahun 2014
Sanksi bagi pelanggar
Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,pegusaha yang tidak membayarkan
Upah sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.UMP yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan. Dalam hal komponen
Upah terdiri dari
Upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya
Upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah
Upah pokok
dan tunjangan tetap.
Pranala luar
(
Indonesia) Mencermati Dilema
Upah minimum Diarsipkan 2006-02-23
di Wayback Machine.
(
Indonesia) Perhitungan
Upah Pekerja
di Indonesia Belum Punya Sistem Yang Jelas Diarsipkan 2007-03-11
di Wayback Machine.
(
Indonesia) Daftar
Upah minimum Provinsi /
Upah minimum Kabupaten Tahun 2005
(
Indonesia) Perkembangan
Upah minimum Provinsi 2004 Diarsipkan 2007-03-13
di Wayback Machine.
(
Indonesia) Daftar
Upah minimum Provinsi (UMP) Seluruh
Indonesia 2001 Diarsipkan 2007-09-27
di Wayback Machine.
(
Indonesia) Peraturan Menaker No:PER-01/MEN/1999 Tentang
Upah minimum Diarsipkan 2007-02-03
di Wayback Machine.
(
Indonesia) Buruh Tolak
Upah minimum Jakarta 2007 dari Rp 819.000 menjadi Rp. 900.560 Diarsipkan 2007-02-10
di Wayback Machine.
(
Indonesia) DATA
Upah minimum PROPINSI (UMP) 2008
(
Indonesia) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
Indonesia NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN
Upah
(
Indonesia) PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
Indonesia NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN
Upah
(
Indonesia) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
Indonesia NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN
Upah
(
Indonesia) UMR Jakarta
Referensi