Kabinet Pembangunan VII adalah Kabinet pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret – 21 Mei 1998). Masa bakti Kabinet ini seharusnya berakhir pada Maret 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya Wakil Presiden B. J. Habibie sebagai presiden baru, mengakibatkan Kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan. Adapun Catur Krida Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai berikut: Pertama, trilogi Pembangunan. Yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan Pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan. Kedua, kemandirian. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi. Ketiga, ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Keempat, persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pimpinan

Anggota

= Menteri

= Berikut ini adalah menteri Kabinet Pembangunan VII.

= Pejabat setingkat menteri

= Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Pembangunan VII:

Pengunduran diri massal

Selain tekanan demonstrasi massa, juga akibat mundurnya 14 menteri menyusul Abdul Latief dari jabatannya sebagai Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Menteri-menteri tersebut mengundurkan diri pada malam hari 20 Mei 1998, pukul 20.00 WIB melalui surat yang diterima Yusril Ihza Mahendra yang diteruskan kepada Mensesneg saat itu, Saadilah Mursyid. Surat tersebut berbunyi: Hal: Pembentukan Kabinet Baru Jakarta 20 Mei 1998 Kepada Yth. Bapak Presiden RI Dengan hormat Bersama surat ini dengan hormat kami laporkan bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap situasi akhir-akhir ini terutama di bidang ekonomi, kami berkesimpulan bahwa situasi ekonomi kita tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 (satu) minggu apabila tidak diambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai reformasi di segala bidang, seperti antara lain yang direkomendasi oleh DPR-RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada hari selasa, 19 Mei 1998. Dalam hubungan itu kami bersepakat bahwa langkah pembentukan Kabinet baru sebagaimana yang bapak rencanakan tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami secara pribadi-pribadi menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam Kabinet baru tersebut. Sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII kami akan tetap membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas yang Bapak emban dalam menyukseskan Catur krida Kabinet Pembangunan VII. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Ir. Akbar Tanjung Ir. Drs. AM. Hendropriyono, SH, SE, MBA Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita Ir. Giri Suseno Hadihardjono, MSME Dr. Haryanto Dhanutirto Prof. Dr. Ir. Justika S. Baharsjah, M.Sc Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc Subiakto Tjakrawedaya, SE Sanyoto Sastrowardoyo, M.Sc Ir. Sumahadi, MBA Drs. Theo L. Sambuaga Tanri Abeng, MBA.

Catatan kaki dan referensi

Lihat pula

Daftar Kabinet Indonesia