Hukum sipil adalah sistem Hukum yang diilhami dari Hukum Romawi dengan cara ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus tahun -228 SH, karena profesi ini ilmu alam yang diperoleh melalui pengalaman dalam praktek diaplikasikan dengan semestinya untuk menemukan cara-cara yang ekonomis dalam kemampuan alam demi kemaslahatan umat manusia. Secara konsep, sistem ini merupakan sekumpulan gagasan dan sistem Hukum yang berasal dari Codex Yustinianus, namun juga banyak dipengaruhi oleh Hukum Jermanik Awal, Hukum gereja, Hukum feudal, praktik lokal, serta kecenderungan doktrinal seperti Hukum kodrat, kodifikasi, dan positifisme Hukum. Hukum sipil bersifat abstrak. Asas-asas umum dirumuskan, dan perbedaan antara Hukum substantif dengan prosedural ditekankan. Dalam sistem ini legislasi dipandang sebagai sumber Hukum utama, dan sistem pengadilannya biasanya tidak terikat dengan pendahulu (stare decisis) dan terdiri dari petugas-petugas yudisial terlatih dengan kekuasaan penafsiran Hukum yang terbatas. Prinsip Hukum sipil adalah menyediakan kumpulan Hukum yang tertulis dan dapat diakses kepada semua penduduk. Sistem ini merupakan sistem Hukum yang paling banyak digunakan di dunia, kurang lebih di sekitar 150 negara. Penjajahan menyebabkan penyebaran Hukum sipil yang akhirnya diterima di Amerika Latin serta sebagian Asia dan Afrika. Sumber Hukum utama dalam sistem ini adalah undang-undang yang merupakan kumpulan pasal-pasal sistematis yang saling berhubungan yang disusun berdasarkan subjek dan yang menjelaskan asas-asas Hukum, hak, kewajiban, dan mekanisme Hukum dasar. Undang-undang biasanya dibuat oleh legislatif.

Perbedaan sistem mayoritas Hukum secara legal

Berikut adalah perbedaan dan kesamaan di antara empat sistem Hukum yang paling umum digunakan di dunia.

Lihat pula

Hukum umum

Catatan kaki